Rencana Kerja

Alhamdulillah, puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami dapat menyusun  Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang juga digunakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja tahun ke tiga dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023, yang pada prinsipnya diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah diharuskan mencantumkan Sub kegiatan dan indikator serta targetnya yang sangat berbeda dari tahun 2019. Pada tahun 2021 sesuai hasil maping maka dilaksanakan dengan 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan serta 59 (lima puluh Sembilan) sub kegiatan dimana masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya saling berkaitan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini Kami susun untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Text Box: BAB I
P E N D A H U L U A N
  1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu kewajiban bagi Perangkat Daerah sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundang-undangan, untuk mendesain program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan ini setiap Perangkat Daerah telah berkomitmen sebelumnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu RPJPD dan RPJMD. Oleh karena itu maka setiap Organisasi Perangkat Daerah harus konsisten terhadap apa yang telah dibuatnya kecuali ada ketentuan lain yang dapat merubahnya. Langkah awal ini merupakan pedoman dan acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melaksanakan dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi yang diberikan negara, pemerintah dan rakyat.

Sesusai dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 maka dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021, harus mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya dan dalam penyusunan bentuk dan format mengikuti aturan sebagaimana yang dimuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana muatan rencana kerja tersebut yaitu :

  1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas tahun lalu.
  2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
  3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis  organisasi perangkat daerah.
  4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Namun dalam perencanaan kinerja untuk tahun 2021 ini sesuai arahan dari Bappeda Kota Jambi terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan baik pada kegiatan rutinitas maupun urusan (pembangunan) dimana semua Perangkat Daerah harus menyelaraskan dengan program dan kegiatannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi kebijakan tersebut maka dilakukan maping dengan menyesuaikan program dan kegiatan sebelumnya dengan ketentuan yang terbaru. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan maping sehingga dalam program dan kegiatan telah mengikuti sebagaimana yang ditentukan. Pada program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra tidak memiliki Sub Kegiatan tetapi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah diharuskan mencantumkan Sub kegiatan dan indikator serta targetnya. Untuk jelasnya penyelarasan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dapat dilihat pada Bab IV Renja ini.

Sehubungan dengan itu maka dalam penyusunan rencana kerja dibentuklah tim penyusun rencana kerja tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 serta jadwal agenda penyusunannya (SK dan agenda terlampir).

  1. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 ini disusun dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak salah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan aturan tersebut adapun dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD  dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005–2025;
  9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
  10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan    Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Walikota Jambi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
  12. Peraturan Walikota Jambi Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
  13. Peraturan Walikota Jambi Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
  1. Maksud dan Tujuan

1.3.1.  Maksud

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai tujuan, sasaran, program-program, kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 adalah sebagai bahan masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi.

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja sebagai berikut :

BAB I     :  PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
    1. Landasan Hukum
    1. Maksud dan Tujuan
    1. Sistematika Penulisan

BAB II   :  EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

  • Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019
    • Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019
    • Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
    • Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2020
    • Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III  : TELAAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

  • Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
    • Tujuan dan Sasaran

BAB IV  :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

  • Rencana Program
    • Rencana Kegiatan
    • Pendanaan Indikatif

BAB IV  :  PENUTUP

Text Box: BAB II
HASIL EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

  • Capaian Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019 mempunyai sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja baik yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 maupun pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023, namun 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator tujuan yang terdapat dalam RPJMD penghitungannya melalui Bappeda Kota Jambi karena menyangkut pada capaian kinerja Perangkat Daerah lainnya sebagai penanggungjawab, Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penghitungannya. Demikian juga halnya dengan indikator kinerja program dalam RPJMD akan sama hasilnya dengan indikator program dalam Renstra, karena indikator kinerjanya sama. Dengan demikian yang menjadi penghitungan capaian indikator kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 30 (tiga puluh) indikator kinerja. Untuk lengkapnya pengukuran indikator kinerja ini yaitu :

  1. Indikator Kinerja dalam RPJMD
  2. Indikator kinerja sasaran memiliki 2 indikator; dan
  3. Indikator kinerja program memiliki 2 indikator.
  4. Indikator Kinerja dalam Renstra yaitu :
  5. Indikator kinerja tujuan memiliki 1 indikator;
  6. Indikator kinerja sasaran memiliki 8 indikator;
  7. Indikator kinerja program memiliki 2 indikator; dan
  8. Indikator kinerja kegiatan memiliki 17 indikator.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran sebagaimana dimaksud pada tidak seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang strategis (utama) untuk mengukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019 menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

  1. Persentase realisasi retribusi;
  2. Persentase pasar yang bersih dan tertib;
  3. Persentase sarana dan prasarana perdagangan; dan
  4. Persentase IKM yang bermitra.

Pengukuran capaian target kinerja dengan tolok ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah ini selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nilai capaian setiap indikator kinerja pada tahun 2019 dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, akan diuraikan sebagai berikut :

  • Capaian Kinerja Indikator Dalam RPJMDCapaian indikator kinerja sasaran

Indikator kinerja sasaran yang terdapat dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

  1. Indikator persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 36 % dan realisasinya sebesar 63,34 %, dengan capaian kinerja sebesar 175,94 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik realisasi kinerja mencapai dua kali lipat dari yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase daya saing produk IKM

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 4,3 % dan realisasinya sebesar 19,30 %, dengan capaian kinerja sebesar 448,8 %. Suatu prestasi kerja yang sangat mengagumkan dimana realisasi kinerja mencapai lima kali lipat dari yang ditargetkan, bahkan melampaui target akhir RPJMD. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan revisi target kinerja ataupun mengganti indikator kinerja sasaran karena kinerja sasaran persentase daya saing produk IKM dianggap telah selesai dimana realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2019 telah diselesaikan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran

No.Indikator KinerjaTahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan20 %36 %63,34 %175,94 %100 %
2.Persentase daya saing produk IKM4,3 %4,3 %19,30 %448,8 %8,3 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

2.1.1.1.2. Capaian kinerja indikator program

Indikator kinerja program yang terdapat dalam RPJMD sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

  1. Indikator cakupan bina perdagangan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 90 % dan realisasinya sebesar 124 %, dengan capaian kinerja sebesar 137,77 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan sebesar 34 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator cakupan bina IKM

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 4,3 % dan realisasinya sebesar 30,69 %, dengan capaian kinerja sebesar 713,7 %. Suatu prestasi kerja yang sangat mengagumkan dan luar biasa dimana realisasi kinerja mencapai sangat fantastis dari yang ditargetkan, bahkan melampaui target akhir RPJMD. Capaian kinerja indikator cakupan bina IKM  tidak terlepas dari capaian kinerja indikator kegiatan jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan revisi target kinerja ataupun mengganti indikator kinerja sasaran karena kinerja program cakupan bina IKM dianggap telah selesai dimana realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2019 telah diselesaikan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator program ini dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Indikator Program

No.Indikator Kinerja Tahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Cakupan bina perdagangan88 %90 %124 %137,77 %100%
2.Cakupan bina industri kecil dan menengah  4,3 %4,3 %30,69 %713,7 %8,3 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Apabila disimpulkan maka kedua nilai capaian kinerja indikator yang terdapat  dalam RPJMD, akan terlihat pada tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja Dalam RPJMD

No.UraianIndikator KinerjaTahun Awal RPJMD 2018Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
12456789
1.SasaranPersentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan20 %36 %63,34 %175,94 %100%
Persentase daya saing produk IKM4,3 %4,3 %19,30 %448,8 %8,3 %
        
2.ProgramCakupan bina perdagangan88 %90 %124 %137,77 %100 %
Cakupan bina industri kecil dan menengah  4,3 %4,3 %30,39 %713,7 %8,3 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

  • Capaian Indikator Kinerja Dalam RenstraCapaian kinerja indikator tujuan

Indikator kinerja tujuan yang terdapat dalam Renstra sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah, yang pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 47 % dan realisasi kinerja sebesar 66,62 %, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 141,47 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator tujuan ini dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini :

Tabel 2.4.

Capaian Indikator Tujuan

No.Indikator Kinerja Tahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah33 %47 %66,62141,47100 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

  • Capaian indikator kinerja sasaran
  • Urusan Perdagangan
  • Indikator persentase realisasi retribusi

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 100 % dan realisasinya sebesar 101 %, dengan capaian kinerja sebesar 101 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sebesar 101 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase pasar yang bersih dan tertib

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 40 % dan realisasinya sebesar 40 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sebesar 100 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 40 % dan realisasinya sebesar 40 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan, maka capaian kinerja sebesar 100 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase UTTP yang ditera tera ulang

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 39 % dan realisasinya sebesar 489,66 %, dengan capaian kinerja sebesar 1.097 %. Suatu prestasi kerja yang sangat mengagumkan dan luar biasa dimana realisasi kinerja sangat fantastis dari yang ditargetkan. Capaian kinerja indikator persentase UTTP yang ditera tera ulang tidak terlepas dari capaian kinerja indikator kegiatan jumlah UTTP yang ditera tera ulang. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan revisi target kinerja ataupun mengganti indikator kinerja sasaran karena kinerja sasaran ini dianggap telah selesai dimana realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2019 telah diselesaikan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 43 % dan realisasinya sebesar 57,4 %, dengan capaian kinerja sebesar 133,48 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase sarana dan prasarana perdagangan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 36 % dan realisasinya sebesar 36 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik dengan realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Urusan Perindustrian
  • Indikator persentase IKM yang dibina

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 40 % dan realisasinya sebesar 36,92 %, dengan capaian kinerja sebesar 92,30 %. Suatu prestasi kerja yang baik walaupun realisasi kinerja tidak mencapai target. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase IKM yang bermitra

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 38 % dan realisasinya sebesar 155,96 %, dengan capaian kinerja sebesar 410,42 %. Suatu prestasi kerja yang sangat mengagumkan dan luar biasa dimana realisasi kinerja sangat fantastis dari yang ditargetkan, hal ini tidak terlepas dari capaian kinerja kegiatan indicator jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan revisi target kinerja ataupun mengganti indikator kinerja sasaran karena kinerja sasaran ini dianggap telah selesai dimana realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2019 telah diselesaikan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.5. dibawah ini :

Tabel 2.5.

Capaian Indikator Sasaran

No.Indikator Kinerja Tahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Persentase realisasi retribusi95 %100 %101 %101 %100 %
2.Persentase pasar yang bersih dan tertib25 %40 %40 %100 %100 %
3.Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan25 %40 %40 %100 %100 %
4.Persentase UTTP yang ditera tera ulang23 %39 %489,66 %1.097 %100 %
5.Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina25 %43 %57,4 %133,48 %100 %
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan20 %36 %36 %100 %100 %
7.Persentase IKM yang dibina25 %40 %36,92 %92,30 %100 %
8.Persentase IKM yang bermitra23 %38 %155,96%410,42 %100 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

  • Capaian indikator kinerja program

Indikator kinerja program yang terdapat dalam Renstra sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

  1. Indikator cakupan bina perdagangan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 90 % dan realisasinya sebesar 124 %, dengan capaian kinerja sebesar 137,77 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan sebesar 34 %. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator cakupan bina IKM

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 4,3 % dan realisasinya sebesar 30,69 %, dengan capaian kinerja sebesar 713,7 %. Suatu prestasi kerja yang sangat mengagumkan dan luar biasa dimana realisasi kinerja mencapai sangat fantastis dari yang ditargetkan, bahkan melampaui target akhir RPJMD. Capaian kinerja indikator cakupan bina IKM  tidak terlepas dari capaian kinerja indikator kegiatan jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan revisi target kinerja ataupun mengganti indikator kinerja sasaran karena kinerja program cakupan bina IKM dianggap telah selesai dimana realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2019 telah diselesaikan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator program ini dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini :

Tabel 2.6.

Capaian Kinerja Indikator Program

No.Indikator Kinerja Tahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Cakupan bina perdagangan88 %90 %124 %137,77 %100%
2.Cakupan bina industri kecil dan menengah  4,3 %4,3 %30,69 %713,7 %8,3 %

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

  • Capaian indikator kinerja kegiatan

Indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam Renstra sebanyak 17 (tujuh belas) indikator yaitu :

  1. Indikator realisasi penerimaan retribusi pasar

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 4,1 M dan realisasinya sebesar 4,186 M dengan capaian kinerja sebesar 102,10 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah lokasi pasar beduk

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 2 lokasi pasar bedug dan realisasinya sebesar 2 lokasi pasar bedug, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 8 unit pasar dan realisasinya sebesar 8 unit pasar, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 8 unit pasar dan realisasinya sebesar 8 unit pasar, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 150 pelaku usaha dan realisasinya sebesar 150 pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 122 pelaku usaha dan realisasinya sebesar 122 pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 118 pelaku usaha dan realisasinya sebesar 135 pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 114,40 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator jumlah UTTP yang ditera tera ulang

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 1170 unit UTTP realisasinya sebesar 5729 unit UTTP, dengan capaian kinerja sebesar 489,66 %. Suatu prestasi kerja yang sangat luar biasa realisasi kinerja melampaui dari yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  • Indikator persentase sarana dan prasarana perdagangan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 100 % dan realisasinya sebesar 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 50 unit IKM dan realisasinya sebesar 50 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 13 unit IKM dan realisasinya sebesar 11 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 84,62 %. Suatu prestasi kerja yang baik sekali realisasi kinerja walaupun tidak mencapai target. Dengan demikian nilai capaian kinerja tinggi (interval penilaian 76 ≤ 90).

  1. Indikator jumlah SDM IKM yang berkualitas

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 40 unit IKM dan realisasinya sebesar 40 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 57 unit IKM dan realisasinya sebesar 258 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 452,63 %. Suatu prestasi kerja yang sangat fantastis realisasi kinerja melampaui yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 57 unit IKM dan realisasinya sebesar 58 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 101,75 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM yang ikut pameran/promosi

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 10 unit IKM dan realisasinya sebesar 11 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 110 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 40 unit IKM dan realisasinya sebesar 40 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

  1. Indikator jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk

Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 30 unit IKM dan realisasinya sebesar 30 unit IKM, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Suatu prestasi kerja yang sangat baik sekali realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian nilai capaian kinerja sangat tinggi (interval penilaian 91≤).

Untuk jelasnya realisasi dan capaian kinerja indikator program ini dapat dilihat pada tabel 2.7. dibawah ini :

Tabel 2.7.

Capaian Indikator Kegiatan

No.Indikator Kinerja Tahun awal RPJMD (2018)Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2019Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
1234567
1.Realisasi penerimaan retribusi pasar4,000 m4,100 m4,186 M102,10 %23,500 m
2.Jumlah lokasi pasar beduk2 lokasi2 lokasi2 lokasi100 %2 lokasi
3.Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih5 unit pasar8 unit pasar8 unit pasar100 %20 unit pasar
4.Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban5 unit pasar8 unit pasar8 unit pasar100 %20 unit pasar
5.Jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan100 pelaku usaha150 pelaku usaha150 pelaku usaha100 %150 pelaku usaha
6.Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan70 pelaku usaha122 pelaku usaha122 pelaku usaha100 %1067 pelaku usaha
7.Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan79 pelaku usaha118 pelaku usaha135 pelaku usaha114,40 %712 pelaku usaha
8.Jumlah UTTP yang ditera tera ulang600 Unit UTTP1170 unit UTTP5729 unit UTTP489,66 %3000 unit UTTP
9.Persentase sarana dan prasarana perdagangan100 %100 %100 %100 %100 %
10.Jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina40 unit IKM50 unit IKM50 unit IKM100 %663 unit IKM
11.Jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina8 unit IKM13 unit IKM11 unit IKM84,61 %223 unit IKM
12.Jumlah SDM IKM yang berkualitas20 unit IKM40 unit IKM40 unit IKM100 %676 unit IKM
13.Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan35 unit IKM57 unit IKM258 unit IKM452,63 %448 unit IKM
14.Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha35 unit IKM57 unit IKM58 unit IKM101,75 %443 unit IKM
15.Jumlah IKM yang ikut pameran/promosi5 unit IKM10 unit IKM11 unit IKM110 %110 unit IKM
16.Jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi20 unit IKM40 unit IKM40 unit IKM100 %40 unit IKM
17.Jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk20 unit IKM30 unit IKM30 unit IKM100 %30 unit IKM

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Apabila digabungkan nilai capaian indikator kinerja dari target yang terdapat dalam Renstra, akan terlihat pada tabel 2.8. dibawah ini :

Tabel 2.8.

Capaian Kinerja Dalam Renstra

No.UraianIndikator KinerjaTahun Awal RPJMD 2018Tahun 2019Capaian Kinerja Tahun 2018Target Akhir RPJMD (2023)
TargetRealisasi
12456789
1.Tujuan1Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah33 %47 %66,62 %141,47 %100 %
         
2.Sasaran1Persentase realisasi retribusi93 %100 %101 %101 %100 %
2Persentase pasar yang bersih dan tertib25 %40 %40 %100 %100 %
3Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan25 %40 %40 %100 %100 %
4Persentase UTTP yang ditera tera ulang23 %39 %489,66 %1.097 %100 %
5Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina25 %43 %57,4 %133,48 %100 %
6Persentase sarana dan prasarana perdagangan20 %36 %36 %100 %100 %
7Persentase IKM yang dibina25 %40 %36,92 %92,30 %100 %
8Persentase IKM yang bermitra23 %38 %155,96 %410,42 %100 %
         
3.Program1Cakupan bina perdagangan88 %90 %130,30 %144,44%100 %
2Cakupan bina industri kecil dan menengah4,3 %4,3 %30,39 %713,7%8,3 %
         
4.Kegiatan1Realisasi penerimaan retribusi pasar4,000 M4,100 M4,186 M102 %23,500 M
2Jumlah lokasi pasar beduk2 lokasi2 lokasi2 lokasi100 %2 lokasi
3Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih5 unit pasar8 unit pasar8 unit pasar100 %20 unit pasar
4Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban5 unit pasar8 unit pasar8 unit pasar100 %20 unit pasar
5Jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan100 pelaku usaha150 pelaku usaha150 pelaku usaha100 %150 pelaku usaha
6Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan70 pelaku usaha122 pelaku usaha122 pelaku usaha100 %1067 pelaku usaha
7Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan79 pelaku usaha110 pelaku usaha135 pelaku usaha114,40 %712 pelaku usaha
8Jumlah UTTP yang ditera tera ulang600 Unit UTTP1170 unit UTTP5729 unit UTTP489,66 %3000 unit UTTP
9Persentase sarana dan prasarana perdagangan100 %100 %100 %100%100 %
10Jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina40 unit IKM50 unit IKM50 unit IKM100 %663 unit IKM
11Jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina8 unit IKM13 unit IKM11 unit IKM84,61 %223 unit IKM
12Jumlah SDM IKM yang berkualitas20 unit IKM40 unit IKM40 unit IKM100 %676 unit IKM
13Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan35 unit IKM57 unit IKM258 unit IKM452,63 %448 unit IKM
14Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha35 unit IKM57 unit IKM58 unit IKM101,75 %443 unit IKM
15Jumlah IKM yang ikut pameran/promosi5 unit IKM10 unit IKM11 unit IKM110 %110 unit IKM
16Jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi20 unit IKM40 unit IKM40 unit IKM100 %40 unit IKM
17Jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk20 unit IKM30 unit IKM30 unit IKM100 %30 unit IKM

Sumber data : Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Pengelolaan Pasar dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan

  • Evaluasi Akuntabilitas Keuangan

Untuk dapat dilaksanakannya program-program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tentu tidak terlepas dari anggaran yang dialokasikan. Pencapaian indikator kinerja dengan s asaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

  1.  Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan

Sebelum perubahan anggaran (APBD Murni Tahun 2019) dialokasikan anggaran terjadi sebesar Rp. 20.869.772.345,- (Dua puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

– Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.905.556.345,- (Delapan milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus emapat puluh lima rupiah); dan

– Belanja lansung sebesar Rp. 11.964.216.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

BAlokasi Anggaran Setelah Perubahan

Setelah terjadinya perubahan anggaran (APBD-Perubahan Tahun 2019) maka alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 21.734.535.405,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) yang terdiri dari :

  • Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.905.556.345,- (Delapan milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), dan
  • Belanja langsung sebesar Rp. 12.628.979.060,- (Dua belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).

Saat dilaksanakannya pembahasan perubahan anggaran oleh Tim TAPD Kota Jambi, oleh Pemerintah Kota Jambi memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 864.763.060,- (Delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah), yang dapat diuraikan yaitu :

  • Belanja langsung penambahan sebesar Rp. 864.763.060,- (Delapan ratus  enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga enam puluh rupiah). Pada belanja langsung ini penambahan anggaran diperuntukan bagi 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 59.516.500,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan penembahan anggaran sebesar                 Rp. 264.246.560,- (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran dengan penambahan anggaran sebesar                 Rp. 521.675.000,- (Lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 19.325.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Namun disamping itu ada 14 (empat belas) kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dimana Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber  daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam dan perjalanan dinas. Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, kegiatan peralatan perkantoran, dan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Pada Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran yaitu kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL dilingkungan pasar daerah. Pada Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan yaitu kegiatan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, kegiatan ekspose industri kecil dan menengah, kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menegah, kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa, kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan dan kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Pergeseran anggaran (pengurangan) yang dialihkan kepada kegiatan lain tetapi bersandar pada peraturan perundang-undangan berlaku agar tercapainya tepat sasaran dan tepat guna. Dilaksanakannya pergeseran anggaran dengan pertimbangan kemungkinan kegiatan dimaksud tidak akan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 sehingga diambil kebijaksanaan dengan menggeser anggaran tersebut ke kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas. Disisi lain sebagai bahan pertimbangan dilakukannya pergeseran yaitu untuk mengejar efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran progam dan kegiatan. Untuk lengkapnya pengalokasian anggaran sebelum maupun setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.Nama AnggaranAlokasi Sebelum PerubahanAlokasi Setelah PerubahanBertambah/ Berkurang
12345
1.Belanja Tidak langsungRp. 8.905.556.345,-Rp.   8.905.556.345,-Rp. 0,-
2.Belanja LangsungRp. 11.964.216.000,-Rp. 12.828.979.060,-Rp. 864.763.060,-
JumlahRp. 20.869.772.345,-Rp. 21.734.535.405,-Rp. 864.763.060,-

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan

2.2.1. Belanja Tidak Langsung

2.2.1.1. Alokasi Belanja Pegawai

Alokasi belanja tidak langsung adalah anggaran untuk belanja pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019, setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 8.905.556.345,- (Delapan milyar sembilan  ratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

  • Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi anggaran untuk belanja pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 sebesar Rp. 7.874.584.576,- (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 88,42 %.Pada belanja pegawai initerdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.030.971.769,(Satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 11,58 %. Terjadinya sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan ini disebabkan adanya pegawai yang meninggal sebanyak 1 (satu) orang, pegawai pensiun sebanyak 2 (dua) orang, mutasi pegawai sebanyak 9 (sembilan) orang serta pada belanja tambahan penghasilan PNS terhadap 9 (sembilan) pegawai tersebut tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak dapat dibayarkan, pada belanja insentif pemungutan retribusi daerah pencapaian target retribusi pasar tidak dapat mencapai 100 % sehingga tidak dapat dibayarkan 100 %. Untuk lengkapnya pengalokasian anggaran dan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.UraianAlokasiRealisasi
Keuangan%
12345
1.Belanja PegawaiRp. 8.905.556.345,-Rp. 7.874.584.576,-88,42

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan

2.2.2. Belanja Langsung

Program kerja yang ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  • Alokasi anggaran untuk belanja langsung setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 12.628.979.060,- (Dua belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
  • Realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar                                 Rp. 11.746.450.797,- (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau capaiannya sebesar 91,56 %.

Dari realisasi anggaran ini akan maka terdapat sisa anggaran sebesar           Rp. 1.082.528.263,- atau 8,44 %. Terjadinya sisa anggaran disebabkan antara lain :

  1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara real dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas.
    1. Untuk belanja pengadaan dilakukan sesuai dengan harga HVS sehingga terdapat sisa penawaran yang angkanya cukup signifikan.
    1. Pemakaian kenderaan dinas dilakukan efisiensi sehingga belanja pemiliharaan dan uang minyak kenderaan menjadi berlebih.
    1. Terjadinya assement terhadap pegawai tidak tetap (pegawai honor) berupa pengurangan sehingga belanja pegawai (honor) tidak dibayarkan.

(Untuk lengkapnya dapat dilihat pada lampiran …laporan keuangan)

Untuk alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung baik per program dan per kegiatan serta nilai capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.Nama Program/KegiatanAlokasi Dana (Rp.)Realisasi (Rp.)%Nilai Capaian
123456
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKegiatan Jasa Administrasi KeuanganKegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganPenyediaan Makanan dan MinumanKegiatan Penyediaan jasa  tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoranKegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga MalamKegiatan Perjalanan Dinas2.180.130.500   357.000.000     265.960.000   96.150.000   63.667.000   27.567.000     9.840.000       2.900.000       25.000.000   566.620.000         154.826.500       610.600.0001.994.897.002   281.236.247     242.476.300   77.191.900   63.617.400   27.565.100     9.620.300       0       21.634.000   535.982.400         127.205.500       608.367.85591,50   78,78     91,17   80,28   99,92   99,99     97,77       0       86,54   94,59         82,16       99,36Sangat tinggi   Tinggi     Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi       Sangat rendah       Tinggi   Sangat tinggi         Tinggi       Sangat tinggi
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pembangunan gedung kantorKegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKegiatan Pengadaan MeubeleurKegiatan Pengadaan Peralatan PerkantoranKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat KantorRehablitasi sedang/berat gedung kantor1.440.826.560     330.000.000   44.700.000     50.000.000   118.546.560   431.900.000     45.680.000     420.000.000  1.361.994.383     329.488.500   32.555.260     49.915.000   91.787.600   395.033.800     43.535.223     419.679.00094,53     99,85   72,83     99,83   77,43   91,46     95,30     99,92  Sangat tinggi     Sangat tinggi   Sedang     Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi     Sangat tinggi
3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya144.400.000   144.400.000133.980.000   133.980.00092,78   92,78Sangat tinggi   Sangat tinggi
4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan15.000.000     15.000.0000     00     0Sangat rendah     Sangat rendah
5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5.400.000       5.400.0005.393.000       5.393.000    99,89       99,89Sangat tinggi       Sangat tinggi
6.Program Penyusunan Perencanaan SKPD : Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPDKegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD3.600.000   1.350.000   2.250.0003.541.750   1.348.000   2.193.75098,38   99,85   97,50  Sangat tinggi   Sangat tinggi   Sangat tinggi  
7.Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional perpasaranPenyelenggaraan Pasar BedukPeningkatan Pelayanan Operasional PerpasaranPenertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah4.911.533.500     346.650.000     16.225.000   3.606.563.500   942.095.000  4.231.016.942     277.249.750     15.775.000   3.015.217.592   922.774.600  86,14     79,98     97,23   83,60   97,95  Tinggi     Tinggi     Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi  
8.Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil HutanKegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka KerajinanKegiatan Ekspose Industri Kecil dan MenengahKegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKMKegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan MenengahKegiatan Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan MenengahKegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan MenengahKegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan JasaKegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan  Kerjasama KemitraanKegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan PerdaganganKegiatan Promosi/Pameran Produk JambiKegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan PerdaganganKegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian4.128.088.500         35.097.500       26.377.500       1.465.125.000   66.318.000     77.000.000     25.000.000       25.000.000     209.320.000     16.130.000         152.000.000     304.110.500     1.581.927.000     144.683.000  4.015.626.870         34.630.000       24.842.500       1.386.980.800   66.185.220     76.984.600     21.030.000       19.549.000     207.924.000     15.471.500         146.760.000     302.900.700     1.566.653.500     143.669.150    97,28         98,67       94,18       94,67   99,80     99,98     84,12       78,38     99,33     95,92         97,87     99,60     99,03     99,30Sangat tinggi         Sangat tinggi       Sangat tinggi       Sangat tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi     Tinggi       Tinggi     Sangat tinggi     Sangat tinggi         Tinggi     Sangat tinggi     Sangat tinggi     Sangat tinggi    
 Jumlah Anggaran21.734.535.40519.626.064.08290,30Tinggi

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan

  • Analisis Realisasi Anggaran

Secara umum penilaian terhadap realisasi anggaran di Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2019 jika menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Keseluruhan (total) Anggaran Belanja

Alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 21.743.535.405,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) sedangkan realisasi anggarannya sebesar                     Rp. 19.626.064.082,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta enam puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah ) atau 90,30 %, maka nilai capaiannya tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90).

  • Belanja Tidak Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.905.556.345,– (Delapan milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 7.874.584.576, (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 88,42 %, maka nilai capaiannya tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90).

  • Belanja Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 12.628.979.060,- (Dua belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.11.746.450.797,- (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau capaiannya sebesar 91,56 % maka dapatlah dikatakan nilai capaiannya sangat tinggi (interval penilaiannya 91 ≤).

Pada belanja langsung ini terdapat 9 (sembilan) program namun 1 (satu) program sama sekali tidak dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap 8 (delapan) program yang dilaksanakan dengan nilai capaiannya sebagai berikut :

  1. 1 (satu) program nilai capaiannya sangat rendah;
  2. 1 (satu) program nilai capainnya tinggi; dan
  3. 6 (enam) program nilai capaiannya sangat tinggi.

Apabila penilaian per kegiatan maka dari 40 (empat puluh) kegiatan yang dilaksanakan nilai capainnya sebagai berikut :

  1. 2 (dua) kegiatan nilai capaiannya sangat rendah;
  2. 1 (satu) kegiatan nilai capaiannya sedang;
  3. 10 (sepuluh) kegiatan nilai capaiannya tinggi; dan
  4. 27 (dua puluh tujuh) kegiatan nilai capaiannya sangat tinggi.

Untuk belanja langsung ini dapat dibagi ke dalam kelompok yaitu :

  1. Program rutinitas

Untuk program rutinitas pada tahun 2019 memiliki 6 (enam) program yaitu :

  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
  4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
  5. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  6.  Perencanaan SKPD; dan
  7. Program Data/Informasi.
  8. Program pembangunan

Untuk program pembangunan yang menunjang pada RPJM dan Renstra ada 2 (dua) program yaitu :

  1. Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran; dan
  2. Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan.

Dari alokasi dan realisasi anggaran apabila dianalisis dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka ke 8 (delapan) program yang dilaksanakan mempunyai nilai rata-rata tingkat capaiannya tinggi (82,56 %), tetapi jika penilaian per program maka akan di dapat 1 (satu) program yang nilai capaiannya sangat rendah (0 %) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan 1 (satu) program nilai capaiannya tinggi (86,14 %) yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran, serta 6 (enam) program nilai capaiannya sangat tinggi (diatas 91 %) yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan SKPD dan Pembinaan, Program Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan.

Dari 6 (enam) program rutinitas yang dilaksanakan realisasi capaiannya tinggi rata-rata 79,51 %. Sementara itu 2 (dua) program yang merupakan program pembangunan apabila di rata-ratakan nilai realisasi capaiannya sangat tinggi (91,71 %), sedangkan jika dilihat per program maka akan diperoleh nilai capaian pada Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran dengan realisasi capaiannya tinggi (86,14 %) dan Program Pembinaan Pengembangan Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan, dengan realisasi capaiannya sangat tinggi (97,28 %).

Tabel dibawah ini menunjukan penilaian capaian realisasi anggaran belanja langsung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

No.ProgramRealisasi KinerjaPenilaian Realisasi Kinerja
1234
1.Pelayanan Administrasi Perkantoran91,50 %Sangat Tinggi
2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur94,53 %Sangat Tinggi
3.Peningkatan Disiplin Aparatur92,78 %Sangat Tinggi
4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur0Sangat Rendah
5.Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan99,89 %Sangat Tinggi
6.Perencanaan SKPD98,38 %Sangat Tinggi
7.Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran86,14 % Tinggi
8.Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan97,28 %Sangat Tinggi

Ketidaktercapaian realisasi anggaran sampai dengan 100 % pada masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Nilai Capaian Sangat Rendah

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan tingkat penilaian capaian sangat rendah (interval 0 ≤ 50) dimana tidak tercapainya realisasi fisik maupun keuangan 100 % dalam tahun 2019 karena pada program ini hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Boleh dikatakan rapornya merah hal ini disebabkan pada program ini berisikan kegiatan berupa pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam Kota Jambi maupun di luar Kota Jambi. Untuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam Kota Jambi maka pegawai yang diikutsertakan akan diberikan berupa belanja SPPD dalam daerah, namun apabila ke luar daerah Kota Jambi jika ada belanja kontribusi akan dibayarkan. Kebijakan yang diambil adalah pegawai akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan apabila penyelenggaranya instansi pemerintah bukan lembaga pendidikan swasta. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, tidak ada  undangan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud, yang akibatnya program dan kegiatan ini sama sekali tidak berjalan. Walaupun terjadi sisa anggaran dari program dan kegiatan ini, namun telah mengantisipasi (menyiapkan anggaran) untuk meningkatkan kualitas aparaturnya, dengan ketentuan penyelenggaranya adalah lembaga pemerintah bukan berarti tidak percaya kepada lembaga pendidikan swasta, jika pemerintah penyelenggaranya hasilnya lebih terjamin.

  • Nilai Capaian Tinggi

Program Peningkatan Pelayanan Kapasitas Perpasaran realisasi fisik mencapai 100 % namun realisasi anggarannya sebesar 86,14 %. Dalam program ini memuat 4 (empat) kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran. Walaupun tidak terealisasi sebesar 100 % namun rata-rata capaian realisasi masing-masing kegiatan di atas 93 %. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa capaian rata-rata ke 4 (empat) kegiatan ini sudah sangat baik.

  • Nilai Capaian Sangat Tinggi

Terdapat 6 (delapan) program dengan nilai capaiannya sangat tinggi (interval penilaian 91≤) yaitu :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan 11 (sebelas) kegiatan yang capaian realisasi fisik rata-rata 100 % tetapi realisasi anggarannya rata-rata 91,50 %. Tidak tercapainya realisasi keuangan 100 % karena pelaksanaan kegiatan menggunakan prinsip anggaran yang berbasis efisiensi dan efektif sesuai dengan maksud dan tujuan dikerjakannya kegiatan serta memenuhi sasaran yang ingin dicapai.  
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 94,53 %, tidak mencapai 100 %. Sebagaimana diketahui bahwa pada program ini pada umumnya berupa belanja modal dan pemiliharaan, sehingga diarahkan kepada belanja riel, agar nantinya tidak tersandung dengan pelanggaran hukum. Meskipun program ini tidak mencapai realisasi anggaran 100 %, tetapi dengan rata-rata realisasi keuangan kegiatan diatas 94 % karena memang menerapkan prinsip anggaran berbasis efisiensi dan efektifitas, maka dapat dinyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik sehingga anggaran benar-benar tepat guna dan berhasil guna.
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian realisasi anggarannya sebesar 92,78 %, tidak mencapai 100 %. Program ini memuat 1 (satu) kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas untuk aparatur sipil Negara (PNS/PPPK), meskipun program ini tidak mencapai realisasi anggaran 100 % tetapi dengan realisasi keuangan kegiatan diatas 92 % karena pada kegiatan ini menerapkan prinsip anggaran berbasis efisiensi dan efektifitas, maka dapat dinyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik sehingga anggaran benar-benar tepat guna dan berhasil guna.
  4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja didukung dengan 1 (satu) kegiatan kegiatan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD, realisasi fisik mencapai 100 %, sedangkan realisasi anggarannya sebesar 99,89 %, tidak mencapai 100 %. Dimana pada program ini bentuk kegiatanya adalah berupa belanja alat tulis kantor dan penggandaan laporan-laporan.
  5. Program Perencanaan SKPD realisasi anggaran dan fisiknya mencapai 100 %, sedangkan realisasi anggarannya sebesar 98,38 %, tidak mencapai 100 %. Program ini memuat 2 (dua) kegiatan yaitu penyusunan renstra SKPD dan penyusunan rencana kerja SKPD, dimana pada program ini bentuk kegiatanya adalah berupa belanja alat tulis kantor dan penggandaan laporan-laporan.
  6. Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan, didukung dengan 13 (tiga belas) kegiatan realisasi fisik mencapai 100 % tetapi realisasi capaian anggarannya sebesar 97,28 %, tidak mencapai 100 %. Pada program ini kegiatan pembangunan yang pada prinsipnya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran. Maka dapat dinyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan baik sehingga anggaran benar-benar tepat guna dan berhasil guna.

Tabel dibawah ini menunjukan alokasi dan realisasi anggaran per program pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019, sebagai berikut :

No.ProgramAlokasi AnggaranRealisasi%
12345
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.180.130.5001.994.897.00291,50
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.440.826.5601.361.994.383  94,53
3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur144.400.000133.980.000  92,78
4.Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur15.000.00000
5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan5.400.0005.393.000  99,89
6.Program Perencanaan SKPD3.600.0003.541.75098,38
7.Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran4.911.533.500  4.231.016.942  86,14
8.Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan4.128.088.500  4.015.626.87097,28
  • Evaluasi Anggaran Per Kegiatan

Untuk evaluasi anggaran per kegiatan serta nilai capaian kinerjanya akan diulas dibawah ini. Untuk kegiatan pada program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

  • Kegiatan Rutin

Adapun kegiatan rutin yang mendukung kegiatan pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 357.000.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 281.236.247,- (Dua ratus delapan puluh satu dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 78,78 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas terhadap belanja listrik, internet, air dan telepon, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar          Rp 265.960.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 242.476.300,- (Dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau 91,17 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas terhadap jasa administrasi keuangan.
  3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 96.150.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 77.191.900 (Tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau 80,28 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya penilaian terhadap pegawai kontrak pada bulan Januari 2019, sehingga terdapat pegawai kontrak yang diputus hubungan kerja (diberhentikan), yang mengakibatkan gaji/upahnya tidak dibayarkan.
  4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar        Rp. 63.667.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 63.617.400,- (Enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) atau 99,92 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.567.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 27.565.100,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) atau 99,99 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidak tercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.840.000,- (Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar                Rp. 9.620.300,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) atau 97,77 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0 % dengan nilai capaian sangat rendah (interval penilaian ≤ 50). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan ini.
  8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan realisasinya sebesar     Rp. 21.634.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 86,54 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran dialokasikan anggaran sebesar Rp 566.620.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 535.982.400,- (Lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 94,59 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya penilaian terhadap pegawai kontrak pada bulan Januari 2019, sehingga terdapat pegawai kontrak yang diputus hubungan kerja (diberhentikan), yang mengakibatkan gaji/upahnya tidak dibayarkan.
  10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam dialokasikan anggaran sebesar Rp 154.286.500,- (Seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 127.205.500,- (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau 82,16 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidak tercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya penilaian terhadap pegawai kontrak pada bulan Januari 2019, sehingga terdapat pegawai kontrak yang diputus hubungan kerja (diberhentikan), yang mengakibatkan gaji/upahnya tidak dibayarkan.
  11. Kegiatan Perjalanan Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp 610.000.000,-

(Enam ratus sepuluh juta rupiah) dan realisasinya sebesar                     Rp. 608.367.855,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau 99,36 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).

  1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar     Rp 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 329.488.500,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 99,85 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp 44.700.000,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 32.555.260,- (Tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau 99,85 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  3. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dialokasikan anggaran sebesar                  Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan realisasinya sebesar          Rp. 49.915.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) atau 99,83 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran dialokasikan anggaran sebesar                  Rp 118.546.560,- (Seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan realisasinya sebesar                   Rp. 91.787.600,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 77,43 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  5. Kegiatan Pemiliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional  dialokasikan anggaran sebesar Rp. 431.900.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar                   Rp. 395.033.800,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau 91,46 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas pemakaian kenderaan dinas/operasional.
  6. Kegiatan Pemiliharaan rutin/berkala alat-alat kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.680.000,- (Empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 43.535.223,- (Empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau 95,30 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 419.679.000,- (Empat ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,92 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  8. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.400.000,- (Seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 133.980.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 92,78 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  9. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0 % dengan nilai capaian sangat rendah (interval penilaian ≤ 50). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan ini.
  10. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 5.393.850,- (Lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 99,89 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  11. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dialokasikan anggaran sebesar         Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.193.750,- (Dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 99,85 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  12. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 1.346.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau 97,50 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya sisa penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
    1. Kegiatan Urusan (Pembangunan)
  13. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional perpasaran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 346.650.000,- (Tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima pulu ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 277.249.750,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 79,98 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi belanja cetak karcis pelataran retribusi serta terjadinya penilaian terhadap pegawai kontrak juru tagih sebanyak 2 (dua) orang sehingga gaji/upahnya tidak dibayarkan. sisa anggaran BBM dumtruk dan antisipasi kenaikan BBM ternyata sampai berakhirnya tahun anggaran tidak ada perubahan disesuai dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  14. Kegiatan Penyelenggaran pasar beduk dialokasi anggaran sebesar Rp. 16.255.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 15.775.000,- (Lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 97,23 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran makan dan minum rapat pelaksanaan pasar beduk.
  15. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional perpasaran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.606.563.500,- (Tiga milyar enam ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 3.015.217.592,- (Tiga milyar lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 83,60 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi anggaran BBM dumtruk dan antisipasi kenaikan BBM ternyata sampai berakhirnya tahun anggaran tidak ada perubahan disesuai dengan kebutuhan (efisiensi dan efektifitas anggaran).
  16. Kegiatan Penyelenggaran penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah dialokasi anggaran sebesar Rp. 942.095.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 922.774.600,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau 97,95 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dan adanya petugas K2 yang mengundurkan diri.
  17. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dialokasi anggaran sebesar Rp. 35.097.500,- (Tiga puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 34.630.000,- (Tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 98,67 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar.
  18. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan dialokasi anggaran sebesar Rp. 26.377.500,- (Dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 24.842.500,- (Dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 98,67 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar dan sisa uang saku yang tidak dibayarkan.
  19. Kegiatan Ekspose Industri Kecil dan Menengahdialokasi anggaran sebesar Rp. 1.465.125.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 1.386.980.800,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 94,67 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar dan penilaian terhadap tenaga kerja kontrak yang gaji/upahnya tidak dibayarkan.
  20. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM dialokasi anggaran sebesar Rp. 66.318.000,- (Enam puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 66.185.220,- (Enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau 99,80 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar.
  21. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah dialokasi anggaran sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 76.984.600,- (Tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau 99,98 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar.
  22. Kegiatan Kegiatan Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah dialokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 21.030.000,- (Dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) atau 84,12 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar dan sisa uang saku yang tidak dibayarkan.
  23. Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah dialokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 19.549.000,- (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 78,38 % dengan nilai capaian tinggi (interval penilaiannya 76 ≤ 90). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan penyesuaian harga barang pasar dan sisa uang saku yang tidak dibayarkan.
  24. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dialokasi anggaran sebesar Rp. 209.320.000,- (Dua ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 207.924.000,- (Dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau 99,33 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan adanya penetapan harga barang (HPS) oleh PPkom.
  25. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan  Kerjasama Kemitraan dialokasi anggaran sebesar Rp. 16.130.000,- (Enam belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 15.471.500,- (Lima belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau 95,92 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan adanya penetapan harga barang (HPS) oleh PPkom.
  26. Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan dialokasi anggaran sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 146.760.000,- (Seratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau 97,87 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan adanya penetapan harga barang (HPS) oleh PPkom.
  27. Kegiatan Promosi/Pameran Produk Jambi dialokasi anggaran sebesar Rp. 304.110.500,- (Tiga ratus empat juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 302.900.700,- (Tiga ratus dua juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,60 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan adanya penetapan harga barang (HPS) oleh PPkom.
  28. Kegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan dialokasi anggaran sebesar Rp. 1.581.927.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 1.566.653.500,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau 99,03 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan sisa pembayaran konsultan yang dianggarkan untuk 6 bulan tetapi dapat diselesaikan selama 5 bulan.
  29. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian dialokasi anggaran sebesar Rp. 144.683.000,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 143.669.150,- (Seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembialn ribu seratus lima puluh rupiah) atau 99,30 % dengan nilai capaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Ketidaktercapaian realisasi 100 % disebabkan terjadinya efisiensi dan efektifitas anggaran dengan adanya penetapan harga barang (HPS) oleh PPkom.

Untuk alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung per kegiatan serta nilai capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.Nama KegiatanAlokasi Dana (Rp.)Realisasi (Rp.)%Nilai Capaian
123455
Urusan Rutin
1.     2.   3.   4.   5.   6.       7.     8.   9.         10       11. 12.   13.   14.   15.   16.     17.     18.   19.     20.     21.       22.   23.   KKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan jasa  tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan Pembangunan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Meubeleur Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Kegiatan Rehablitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD357.000.000     265.960.000   96.150.000   63.667.000   27.567.000   9.840.000       2.900.000     25.000.000   566.620.000         154.826.500       610.600.000 330.000.000   44.700.000   50.000.000   118.546.560   431.900.000     45.680.000     420.000.000   144.400.000     15.000.000     5.400.000       1.350.000   2.250.000281.236.247     242.476.300   77.191.900   63.617.400   27.565.100   9.620.300       0     21.634.000   535.982.400         127.205.500       608.367.855 329.488.500   32.555.260   49.915.000   91.787.600   395.033.800     43.535.223     419.679.000   133.980.000     0     5.393.000       1.348.000   2.193.750  78,78     91,17   80,28   99,92   99,99   97,77       0     86,54   94,59         82,16       99,36 99,85   72,83   99,83   77,43   91,46     95,30     99,92   92,78     0     99,89       99,85   97,50  Tinggi     Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi   Sangat tinggi   Sangat tinggi       Sangat rendah   Tinggi   Sangat tinggi         Tinggi       Sangat tinggi Sangat tinggi   Sedang   Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi     Sangat tinggi   Sangat tinggi     Sangat rendah   Sangat tinggi       Sangat tinggi   Sangat tinggi  
Urusan Pembangunan
1.     2.   3.   4.       5.     6.       7.   8.     9.     10.     11.     12.     13.         14.     15.   16.     17.Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional perpasaran Penyelenggaraan Pasar Beduk Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan Kegiatan Ekspose Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan  Kerjasama Kemitraan Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan Kegiatan Promosi/Pameran Produk Jambi Kegiatan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian346.650.000     16.225.000   3.606.563.500   942.095.000       35.097.500     26.377.500       1.465.125.000   66.318.000     77.000.000     25.000.000     25.000.000         209.320.000     16.130.000         152.000.000     304.110.500   1.581.927.000     144.683.000  277.249.750     15.775.000   3.015.217.592   922.774.600       34.630.000     24.842.500       1.386.980.800   66.185.220     76.984.600     21.030.000     19.549.000         207.924.000     15.471.500         146.760.000     302.900.700   1.566.653.500     143.669.15079,98     97,23   83,60   97,95       98,67     94,18       94,67   99,80     99,98     84,12     78,38         99,33     95,92         97,87     99,60   99,03     99,30  Tinggi     Sangat tinggi   Tinggi   Sangat tinggi       Sangat tinggi     Sangat tinggi       Sangat tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi     Tinggi     Tinggi         Sangat tinggi     Sangat tinggi         Tinggi     Sangat tinggi   Sangat tinggi     Sangat tinggi  
 Jumlah Anggaran21.734.535.40519.626.064.08290,30Tinggi

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki alokasi anggaran sebesar                Rp. 21.734.535.405,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima  ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.621.035.373,- (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga tujuh tiga rupiah) atau 90,28 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.113.500.032,- (Dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus ribu tiga puluh dua rupiah) atau 9,72 %

Apabila diuraikan dalam bentuk belanja tidak langsung dan belanja langsung maka akan diperoleh sebagai berikut :

  1. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.905.556.345,- (Delapan milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.874.584.576, (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 88,42 %. Pada belanja pegawai initerdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.030.971.769,(Satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 11,58 %.
  2. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 12.828.979.060,- (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh delapan sembilan ribu empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.746.450.797,- (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 91,56 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.082.528.263,- (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau 8,44 %.

Secara lengkap alokasi dan realisasi anggaran untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.UraianAlokasiRealisasi
Keuangan%
12345
1.Belanja Tidak LangsungRp. 8.905.556.345,-Rp. 7.874.584.576,-88,42
2.Belanja LangsungRp. 12.828.979.060,-Rp. 11.746.450.797,- 91,56
JumlahRp 21.734.535.405,-Rp. 19.621.035.373,-90,28

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan

2.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian diperoleh dari 2 (dua) sektor yaitu :

  1. Sektor retribusi pasar; dan
  2. Sektor retribusi tera/tera ulang (UTTP Metrologi).

Dasar hukum penarikan retribusi pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor  8 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jasa Usaha sedangkan retribusi UTTP metrologi masih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar dan retribusi metrologi dilakukan upaya-upaya yaitu :

  1. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber retribusi terutama asset-aset pemerintah di pasar yang di kelola pemerintah daerah;
  2. Memberikan motivasi yang tinggi kepada para juru tagih;
  3. Memberikan kewenangan penuh kepada juru tagih untuk mengoptimalkan penarikan retribusi pasar terutama dari sektor PKL;
  4. Mendorong UPTD Metrologi untuk mampu meningkatkan kinerja sehingga retribusi tera/tera ulang (UTTP) dapat dimaksimalkan.

Pada kedua sektor retribusi ini di targetkan sebelum anggaran perubahan sebesar Rp. 5.250.000.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah anggaran perubahan diturunkan menjadi Rp. 4.350.000.000,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.UraianTarget Retribusi
Sebelum Perubahan 2019Setelah Perubahan 2019Bertambah/ Berkurang
12345
1.Retribusi Pasar4.650.000.0004.100.247.000(549.753.000)
2.Retribusi UTTP (metrologi)  800.000.000   400.000.000(400.000.000)
 Jumlah5.450.000.0004.500.247.000(949.753.000)

Sumber Data : Bendaharawaan Penerimaan

Namun pada anggaran perubahan (DPA-Perubahan) tahun 2019 dilakukan perubahan target sesuai dengan surat usulan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 050/954/Sek.3/IX/DPP/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Perubahan Target Retribusi Tera Tera Ulang Tahun 2019 dan surat usulan Nomor 050/…/Bid.Pasar/IX/DPP/2019 tanggal…September 2019 tentang Perubahan Target Retribusi Pasar. Sesuai dengan hasil persetujuan TAPD Kota Jambi maka target retribusi pasar menjadi sebesar Rp. 4.100.247.000,- (Empat milyar seratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan target retribusi tera tera ulang metrologi menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dari target sebagaimana yang di tetapkan tersebut maka capaian realisasinya sebesar Rp. 4.500.247.000,- (Empat milyar lima ratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

No.UraianTarget RetribusiRealisasi%
12345
1.Retribusi Pasar4.100.247.0004.186.400.271102,10
2.Retribusi UTTP (metrologi)400.000.000518.766.900129,70
 Jumlah4.500.247.0004.705.167.171104,55

Sumber Data : Bendaharawan Penerimaan

  • Analisis Realisasi Pendapatan
  • Retribusi Pasar

Nilai capaian realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar pada tahun 2019 mencapai 102,10 % dengan tingkat penilaian (interval penilaian 91≤) dapatlah dikategorikan capaian kinerjanya sangat tinggi. Sektor retribusi pasar di target sebesar Rp. 4.100.247.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya mencapai   Rp. 4.186.400.271,- (Empat milyar empat ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdapat kelebihan dari target sebesar Rp. 86.153.271,- (Seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah), secara persentase pencapaian dari target retribusi pasar mencapai 102,10 %.

  • Retribusi UTTP metrologi

Nilai capaian realisasinya pendapatan dari sektor retribusi UTTP metrologi pada tahun 2019 diatas 129,70 % dengan tingkat penilaian sangat tinggi (interval penilaian 91≤). Sektor retribusi UTTP Metrologi ditargetkan sebesar Rp. 400.000.000,-(Enam ratus juta rupiah), sedangkan realisasinya mencapai Rp. 518.766.900,- (Lima ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terdapat kelebihan dari target sebesar                    Rp. 118.766.900,- (Seratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), secara persentase pencapaian dari target sebesar 129,70 %.

Secara global target retribusi yang dibebankan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp. 4.500.247.000,- (Empat milyar lima ratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sementara capaian realisasinya sebesar Rp. 4.705.167.171,- (Empat milyar tujuh ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), pencapaian realisasi target retribusi ini sangat memuaskan dengan nilai sangat tinggi karena pencapian 104,55 % (interval penilaian 91≤). Hasil capaian ini perlu memperoleh apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kota Jambi terutama diberikan kepada Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlebih dan secara khusus kepada para petugas juru tagih retribusi pasar dan Pegawai UPTD Metrologi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan untuk mencapai target yang ditetapkan.  

.2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan sebagaimana yang dihadapi di tahun 2019 dan 2020 diprediksi tidak jauh berbeda, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Bidang Perdagangan
  1. Kesadaran tertib niaga, perlindungan terhadap konsumen dan kemetrologian para pelaku usaha maupun konsumen masih belum merata.
  2. Akses pasar masih rendah.
  3. Terbatasnya pelaku usaha industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.
  4. Masih rendahnya kesadaran sebagian wajib retribusi untuk membayar kewajibannya dikarenakan penetapan tarif retribusi pasar yang memasukkan tarif retribusi kebersihan sementara penanganan sampah masih sering terlambat.
  5. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan khususnya didepan pasar angso duo dan depan pasar talang banjar sehingga menganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, hal ini disebabkan selain kurangnya personil untuk penertiban dan juga disebabkan jumlah pedagang yang melebihi daya tampung di kedua pasar tersebut.
  6. Kondisi lingkungan pasar khususnya angso duo sebagian kurang baik, becek, berlumpur dan sering terlambat penanganan sampahnya sehingga menimbulkan keengganan bagi pengguna jasa pasar untuk memenuhi kewajiban.
  7. Kurangnya pemahaman sebagian pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima.
  8. Masih banyaknya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar.
  9. Belum tersedianya akses jalan ke dalam pasar induk/grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan ditingkat pengecer.
  10. Bidang Perindustrian
  11. Daya saing produk industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menegah masih rendah.
  12. Pengembangan industri kecil dan menegah/usaha kecil dan menegah belum komprehensif dan berkelanjutan.
  13. Keterbatasan kemampuan industri kecil dan menegah/usaha kecil dan menegah dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan teknologi tepat guna (IT) belum optimal dan merata.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menindaklanjuti dengan menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

  1. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah.
  2. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah dalam manajemen, akses permodalan dan penggunaan teknologi informasi modern/tepat guna secara komprehensif dan berkelanjutan.
  3. Kurangnya kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrologian para pelaku usaha maupun konsumen.
  4. Rendahnya akses pasar baik lokal maupun berorientasi ekspor.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal Tahun Anggaran 2020

Review terhadap rancangan awal Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan  dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan tingkat kinerja yang dicapai, dari arahan Walikota Jambi terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pagu indikatif (anggaran) yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp. 15.477.000.000,- (Lima belas  milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) namun memandang kepada kebutuhan maka oleh Bappeda Kota Jambi menetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.277.385.000,- (Sembilan  milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana belum termasuk dana belanja tidak langsung dan dana DAK. Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tingkat pembahasan di panitia anggaran eksekutif dan di tingkat panitia anggaran legislatif (DPRD Kota Jambi) anggaran yang dapat dialokasikan tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 9.277.385.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Tetapi dalam APBD Perubahan Kota Jambi Tahun 2020 akan diupayakan program/kegiatan yang tidak terakomadasi dianggaran murni menjadi prioritas dalam perubahan karena program/kegiatan tersebut menyangkut pada kepentingan masyarakat Kota Jambi. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

2.6. Pelaksanaan Forum OPD

Untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan di wilayah masing-masing maka pemerintah telah membentuk forum musrembang tingkat kelurahan dan forum musrembang tingkat kecamatan. Dari hasil musrembang tersebut dibawa ke tingkat Forum OPD untuk diusulkan menjadi program/kegiatan dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan yang diusulkan. Tidak keseluruhan usulan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, oleh karena itu maka akan dilakukan pemilahan dan penelaahan mana yang merupakan prioritas untuk dapat direalisasikan atau dimasukkan ke dalam rencana kerja Organisasi Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Demikian halnya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tahun 2020, telah melaksanakan Forum OPD pada hari Jumat tanggal 28 bulan Pebruari Tahun 2020 yang dihadiri perwakilan organisasi masyarakat yang terwakili dari kalangan pelaku usaha baik dari sektor perdagangan dan sektor industri kecil dan menengah, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah serta perwakilan dari 11 Kecamatan dalam Kota Jambi membahas usulan-usulan dari masyarakat, mana yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mungkin dapat ditampung dan mana yang mungkin dapat dialihkan ke Perangkat Daerah yang hadir sehingga dapat menampung usulan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatannya (Berita Acara Pelaksanaan Forum OPD terlampir). Disamping itu juga dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan agar tidak terjadinya tumpang tindih kegiatan atau objek yang sama serta penajaman sasaran kegiatan serta pelaksanaan koordinasi agar semakin baik pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun usulan masyarakat di tahun 2020 untuk dapat diakomodasi pada tahun 2021 tidak ada yang masuk dalam rencana kerja (program/kegiatan) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021, karena umumnya usulan masyarakat tersebut berupa infrastruktur dan bantuan modal usaha (hibah) yang menurut peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak dapat begitu saja mengusulkannya ke suatu Perangkat Daerah.

Text Box: BAB III
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Hasil Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Sesuai dengan potensi dan permasalahan pada sektor perdagangan dalam maupun luar negeri Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan visi perdagangan ”Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” untuk mencapai visi tersebut maka ditindaklanjuti dengan misinya ada tujuh. Pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2019-2023 serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi 2019-2013 akan ada kesamaan penekanan yaitu pada penguatan pasar dalam negeri, meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya ada pada penguatan jaringan distrbusi, dimana pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang berpedoman pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2019-2023 lebih menekankan pada pembinaan dan peningkatan dunia perdagangan dan jasa serta penataan pasar-pasar milik pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan prima. Walaupun demikian dalam penjabaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Kementerian Perdagangan RI juga telah sama-sama mengupayakan pemberdayaan sektor informal yang juga merupakan program pengentasan kemiskinan.

Hasil Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Kementerian Perindustrian RI terkait pengembangan industri maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan keberpihakan kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional industri disamping itu diupayakan industri kecil dan menegah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

Hasil Telaahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi terkait pengembangan perdagangan dan perindustrian maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan perdagangan yang kuat mampu menghadapi pasar global, berbasis kearipan lokal, perindustrian terutama industri kecil dan menegah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada misi ke 4 yang diarahkan untuk Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 dimaksud maka sesuai tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada sasaran meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha skala kecil dan menengah, dengan demikian diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk pencapainnya.

Untuk mengimplementasikan RPJMD tersebut maka harus ada tujuan dan strategi organisasi perangkat daerah yang tepat sebagai pola dan senergisitas pelaksanaannya, maka disusunlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berkaitan dengan itu adapun tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023, yaitu :

Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah

Untuk mengukur capaian tujuan menggunakan indikator :

“Persentase pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan dan  industri kecil dan menengah”

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis tersebut maka pada tahun 2021 ini tujuan lebih diarahkan memperkuat bentuk pengawasan dan pembinaan serta penataan terhadap perdagangan, demikian juga halnya terhadap industri kecil dan menegah ditujukan membina para pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara professional.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berkaitan dengan itu adapun sasaran yang diemban tahun 2021 tidak terlepas dari sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023, dimana dibagi kedalam urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

“Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan mengupaya pengintensifan pengawasan terhadap perdagangan setiap tahunnya sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan/diskresi pemerintah, mewujudkan meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan, mengupayakan bagaimana cara atau upaya penataan-penataan terhadap pelaku usaha perdagangan, serta bagaimana cara atau upaya dalam memenuhi sarana-prasarana perdagangan sehingga pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas usahanya, dan sebagainya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, dimana masing-masing sasaran akan didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

  1. Persentase realisasi retribusi

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya pendapatan retribusi setiap tahunnya dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap penerimaan retribusi pasar, pembinaan terhadap pedagang pasar dan PKL untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan pendataan dan pemberian izin terhadap pemakaian ruko/kios/lapak yang terdapat di pasar milik pemerintah yang berkaitan dengan retribusi, melakukan penataan terhadap pasar-pasar milik pemerintah. Dari upaya-upaya sebagaimana tersebut diharapkan meningkatnya secara berkontinyu penerimaan pendapatan dari sektor retribusi pasar.

  • Persentase pasar yang bersih dan tertib

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib sehingga memberikan kemanan dan kenyamanan bagi pedagang/pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi memiliki 20 (dua puluh) unit pasar tentu membutuhkan pengawasan, penertiban, penataan. pembinaan, dan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pasar sesuai dengan SNI.

  • Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya pelaku usaha-pelaku usaha yang diawasi, dibina dan ditata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya berapa banyak pelaku usaha (orang/perusahaan/komanditer) yang mendistribusikan barang, data berapa jenis dan jumlah barang yang memasuki wilayah Kota Jambi, berapa banyak jenis dan jumlah barang yang disubsidi pemerintah dalam menekan laju inflasi, berapa banyak data pelaku usaha pergudangan, pelaku usaha jasa perhotelan, pelaku usaha distributor barang sembilan bahan pokok, pelaku usaha pasar modern (perkulakan/swalayan/super market/mini market), dan pelaku usaha lainnya.

  • Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak  pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan yang melaksanakan kewajibannya melakukan tera/tera ulang dengan penentuan jumlah unit UTTP yang memenuhi peraturan perundang-undangan tentang tera. Pada saat dilaksanakannya tera/tera ulang sekaligus merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha tera. Dengan meningkatnya pengawasan dan pembinaan maka akan semakin banyaknya para pelaku usaha yang melakukan tera tera ulang sehingga diharapkan seluruh pemilik tera menyadari akan memenuhi kewajibannya  sesuai peraturan perundang-undangan.

  • Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak pelaku usaha yang diberikan sosialisasi penyuluhan, workshop, dan sebagainya agar memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang perdagangan  sehingga pelaku usaha memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

  • Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa besar sarana dan prasarana perdagangan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, dan diharapkan meningkat terus setiap tahun sehingga mengurangi tingkat hambatan ataupun gangguan aktivitas pelaku usaha dan masyarakat.

  • Urusan Perindustrian

“Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah”

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan bagaimana cara atau upaya meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah setiap tahunnya sehingga industri kecil dan menengah Kota Jambi mampu menjadi alternative bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, dan sebagainya. Disamping itu pada sasaran ini bagaimana cara atau upaya agar setiap tahunnya meningkat terus kemitraan industri kecil dan menengah Kota Jambi dengan pelaku-pelaku usaha besar, pasar-pasar modern sehingga para industri kecil dan menengah tidak kesulitan memasarkan produknya ataupun kekuatiran akan pemasaran hasil produksinya. Dengan demikian diharapkan IKM Kota Jambi mampu menembus pasar lokal, nasional dan internasional. 

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan indikator sebagai berikut :

  1. Persentase IKM yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang dibina baik melalui pelatihan, pemagangan para pelaku IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya IKM, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, sehingga IKM memahami dan mengetahui bagaimana cara mengelola perusahaan (manajemen) dalam mengembangkan industri, penguasaan terhadap teknologi modern, membuat kemasan produk yang benar-benar mampu menarik minat beli konsumen, dan sebagainya pada akhirnya produk IKM Kota Jambi  mampu bersaing di pasar.

  • Persentase IKM yang bermitra

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang telah dibina baik melalui pelatihan, pemagangan IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya pelaksanaan pembinaan, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, memperbaiki bentuk kemasan produk sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli, demikian diharapkan IKM mampu bermitra dengan pelaku usaha besar ataupun produk-produk IKM Kota Jambi mampu menembus pasar-pasar modern secara lokal, nasional ataupun internasional. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator membantu para pelaku usaha IKM agar dapat bekerjasama saling menguntungkan. Banyaknya IKM yang diupayakan untuk bermitra yang dijadikan tolak ukur dari indikator kinerja.

Memperhatikan dari tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dalam rencana kerja tahun 2021, dari tabel dibawah ini keterkaitan antara tujuan dan sasaran akan terlihat dengan jelas yaitu :

Tabel 3.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

TujuanSasaran
Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan dan  industri kecil dan menengah1.Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan
2.Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah

3.3. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyelaraskan atau mensinkronisasikan program dan kegiatan menurut ketentuan sebagaimana yang diatur. Atas arahan Bappeda maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan maping program dan kegiatan dengan menyelaraskan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sebagai dampak penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran perencanaan termasuk indikator kinerja dan target kinerja. Awal pelaksanaan penyesuaian ini dimulai pada tahun 2021, dengan demikian tujuan, sasaran, target kinerja indikator yang tertuang pada Renstra Tahun 2018-2023 untuk tahun 2021 s/d 2023 tidak dipergunakan lagi diganti dengan hasil penyesuaian.

Berdasarkan hasil pelaksanaan maping tersebut adapun perubahan terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dan dipergunakan sebagai perencanaan untuk tahun 2021-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Namun sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tujuan ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023). Sehubungan dengan itu adapun tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu :

Meningkatkan pembangunan dan pelayanan disektor perdagangan dan industri”

Untuk mengukur capaian tujuan menggunakan 1 (satu) indikator yaitu :

“Persentase meningkatkan pembangunan dan pelayanan disektor perdagangan dan industri”

3.3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berkaitan dengan itu adapun sasaran yang diemban tahun 2021 setelah penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebanyak 2 (dua) sasaran yang menyangkut urusan perdagangan dan urusan perindustrian.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

Pada urusan perdagangan memiliki 1 (satu) sasaran yaitu :

“Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, menstabilkan harga barang pokok, pemasaran produk dalam negeri dan pelayanan”

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 5 (lima) indikator kinerja, dimana masing-masing sasaran akan didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk lebih rincinya diuraikan sebagai berikut :

  1. Persentase pemberian fasilitas perizinan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah pemberian fasilitasi berupa rekomendasi terhadap pelaku usaha yang membutuhkan dalam upaya penerbitan izin usahanya.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung 1 (satu) program yaitu program perizinan dan pendaftaran perusahaan dan 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, kegiatan penerbitan tanda daftar gudang, kegiatan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, kegiatan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, kegiatan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asli, serta dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang, sub kegiatan fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba(SPTW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C, sub kegiatan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.

  • Persentase pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa besar sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, dan diharapkan meningkat terus setiap tahun sehingga mengurangi tingkat hambatan ataupun gangguan aktivitas pelaku usaha dan masyarakat.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung 2 (dua) program yaitu program pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dan program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta 4  (empat) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan sub kegiatan Pemberdayaan pengelola sarana  distribusi perdagangan.

  • Persentase terkendalinya barang kebutuhan pokok dan penting

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah pelaksanaan operasi pasar terhadap barang-barang pokok dan penting serta operasi pasar tertentu dalam upaya pengendalian harga barang kebutuhan.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung 1 (satu) program yaitu program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota dan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota serta 4 (empat) sub kegiatan yaitu  sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan sub kegiatan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;

  • Persentase pelayanan UTTP yang ditera tera ulang

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah pelayanan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku usaha atau pemilik tera. Dimana mereka diwajibkan untuk melakukan tera tera ulang.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung dengan 1 (satu) program yaitu program standardisasi dan perlindungan konsumen, 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan serta dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan sub kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal.

  • Persentase pemasaran produk dalam negeri yang menembus pasar global

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah melaksanakan pemasaran produk dalam negeri serta promosi produk ekspor unggulan.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung dengan 2 (dua) program yaitu program pengembangan ekspor dan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta 4 (empat) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota, sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, sub kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan sub kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

  • Urusan Perindustrian

“ Meningkatnya pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri”

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan indikator sebagai berikut :

“Persentase meningkatnya pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri”

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah melaksanakan pembangunan industri serta memberikan fasilitasi perizinan sebagaimana yang diatur sebagai kewenangan kota serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 didukung dengan 3 (tiga) program yaitu program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota, kegiatan penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah dan kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota serta 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu sub kegiatan koordinasi dan singkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri, sub kegiatan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, sub kegiatan koordinasi dan singkronasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota, dalam sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan koordinasi dan singkronasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan, sub kegiatan koordinasi dan singkronasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri, sub kegiatan koordinasi dan singkronasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan sistem informasi industri nasional (SINAS) dan sub kegiatan diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota.

Memperhatikan dari tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dalam rencana kerja tahun 2021, dari tabel dibawah ini keterkaitan antara tujuan dan sasaran akan terlihat dengan jelas yaitu :

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

TujuanSasaran
Meningkatkan pembangunan dan pelayanan disektor perdagangan dan industri1.Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, menstabilkan harga barang pokok, pemasaran produk dalam negeri dan pelayanan
2.Meningkatnya pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam maping maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021, serta pengsinkronisasi ada 1 (tujuan) dengan 2 Sasaran 6 indikator kinerja program terdiri dari 1 (satu) program yang merupakan program rutinitas dengan 4 (empat) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan sedangkan 9 (sembilan) program merupakan program urusan (pembangunan) dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Maka dapatlah disimpulkan untuk tahun 2021 rencana kerja beserta dengan indikatif anggarannya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini  :

Text Box: BAB IV
RENCANA PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN

4.1.   Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023

Program dan kegiatan merupakan program yang mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi. Program-program ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan baik secara terpadu dan koordinasi dengan satu atau beberapa instansi pemerintah lainnya ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021, ada sebanyak 5 (lima) program terdiri dari 3 (tiga) program yang merupakan program rutinitas sedangkan 2 (dua) program merupakan program urusan (pembangunan). Untuk lengkapnya program pada tahun 2021, sebagai berikut :

4.1.1. Rencana Program

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan yaitu :

a) Program Rutin yaitu :

  1. Program pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran;
  2. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  3. Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah;

b) Program Urusan yaitu :

  1. Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan;
  2. Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah.

Secara lengkap nama program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 yaitu :

  1. Program pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran;
  2. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  3. Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah;
  4. Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan; dan
  5. Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah.

4.1.2. Rencana Kegiatan :

Untuk melaksanakan program sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk kegiatan-kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :

  1. Kegiatan Rutinitas

Kegiatan rutinitas yang direncanakan akan dilaksanakan dari tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari :

  1. Penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan;
  2. Penyediaan jasa dan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik;
  3. Penyediaan jasa admini strasi keuangan dan aset;
  4. Penyediaan jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran;
  5. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan;
  6. Penyediaan makanan dan minuman;
  7. Pengadaan pemiliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor;
  8. Pengadaan, pemiliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/ operasional;
  9. Pembangunan, pemiliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor;
  10. Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya;
  11. Pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis/kursus;
  12. Perjalanan dinas;
  13. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  14. Penyusunan laporan keuangan;
  15. Pengembangan data/informasi dan inovasi;

b) Kegiatan Urusan

Sedangkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan yang terdiri dari :

  1. Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
  2. Penyelenggaraan pendataan objek retribusi pasar;
  3. Peningkatan pelayanan kebersihan pasar;
  4. Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Pemantauan distribusi barang;
  6. Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal;
  7. Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  8. Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
  9. Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  10. Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  11. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
  12. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  13. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  14. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
  15. Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  16. Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah; dan
  17. Promosi/pameran produk Jambi.

Jika ditinjau dari sisi urusan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi maka program dan kegiatan untuk tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

Program : Pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan

Kegiatan :

  1. Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
  2. Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar;
  3. Peningkatan pelayanan kebersihan pasar;
  4. Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Pemantauan distribusi barang;
  6. Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal;
  7. Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  8. Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
  9. Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  10. Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
  11. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
  • Urusan Perindustrian

Proram : Pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah

Kegiatan :

  1. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  2. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  3. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
  4. Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  5. Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah; dan
  6. Promosi/pameran produk Jambi.

4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyelaraskan atau mensinkronisasikan program dan kegiatan menurut ketentuan sebagaimana yang diatur. Atas arahan Bappeda maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan maping program dan kegiatan dengan menyelaraskan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil maping perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2021 yang akan dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

  • Rencana Program :
  • Program Rutinitas
  • Program penunjang urusan pemerintahan daerah.
  • Program Urusan
  • Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  • Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  • Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  • Program pengembangan ekspor;
  • Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
  • Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  • Program perencanaan dan pembangunan industri;
  • Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota; dan
  • Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
    • Rencana Kegiatan :
  • Kegiatan Rutinitas :
  • Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  • Administrasi keuangan;
  • Administrasi umum;
  • Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  • Kegiatan Urusan :
  • Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  • Penerbitan tanda daftar gudang;
  • Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  • Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
  • Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota;
  • Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asli;
  • Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
  • Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  • Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota;
  • Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota;
  • Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
  • Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
  • Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  • Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
  • Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah; dan
  • Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
    • Sub Kegiatan terdiri dari :
  • Sub kegiatan rutinitas
  • Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
  • Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah;
  • Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  • Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
  • Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
  • Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  • Penyediaan jasa surat menyurat;
  • Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  • Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  • Penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;
  • Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  • Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  • Penyediaan alat tulis kantor;
  • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  • Penyediaan peralatan rumah tangga;
  • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  • Penyediaan makanan dan minuman;
  • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  • Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  • Pengadaan mebeleur;
  • Pemiliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
  • Pemiliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  • Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
  • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  • Pengadaan pakaian kerja lapangan;
  • Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

b) Sub kegiatan urusan

  1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  2. Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
  3. Fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba(SPTW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
  4. Fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
  5. Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
  6. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA;
  7. Penyediaan sarana distribusi perdagangan;
  8. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  9. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
  10. Pemberdayaan pengelola sarana  distribusi perdagangan;
  11. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  12. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
  13. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  14. Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
  15. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota;
  16. Misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
  17. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
  18. Pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
  19. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  20. Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi;
  21. Koordinasi dan singkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
  22. Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
  23. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
  24. Koordinasi dan singkronasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
  25. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota, dalam sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  26. Koordinasi dan singkronasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan;
  27. Koordinasi dan singkronasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri;
  28. Koordinasi dan singkronasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan sistem informasi industri nasional (SINAS); dan
  29. Diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota.

Apabila diuraikan ke dalam bentuk urusan rutinitas dan urusan pembangunan maka dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Urusan Rutinitas sebagi berikut :
  2. Program terdiri dari :
  3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
  4. Kegiatan terdiri dari :
  5. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  6. Administrasi keuangan;
  7. Administrasi umum; dan
  8. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  9. Sub Kegiatan terdiri dari :
  10. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah;
  11. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah;
  12. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  13. Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
  14. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
  15. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
  16. Penyediaan jasa surat menyurat;
  17. Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  18. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  19. Penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;
  20. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  21. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  22. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  23. Penyediaan alat tulis kantor;
  24. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  25. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  26. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  27. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  29. Penyediaan makanan dan minuman;
  30. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  31. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  32. Pengadaan mebeleur;
  33. Pemiliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
  34. Pemiliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  35. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
  36. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  37. Pengadaan pakaian kerja lapangan; dan
  38. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  39. Urusan Pembangunan sebagai berikut :
  40. Urusan Perdagangan
  41. Program terdiri dari :
  42. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  43. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
  44. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  45. Program pengembangan ekspor;
  46. Program standardisasi dan perlindungan konsumen; dan
  47. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  48. Kegiatan terdiri dari :
  49. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  50. Penerbitan tanda daftar gudang;
  51. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  52. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
  53. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota;
  54. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asli;
  55. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
  56. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  57. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota;
  58. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota;
  59. Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
  60. Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan; dan
  61. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  62. Sub Kegiatan terdiri dari :
  63. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  64. Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
  65. Fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (SPTW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
  66. Fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
  67. Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
  68. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA;
  69. Penyediaan sarana distribusi perdagangan;
  70. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  71. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
  72. Pemberdayaan pengelola sarana  distribusi perdagangan;
  73. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  74. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan;
  75. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  76. Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
  77. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota;
  78. Misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
  79. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
  80. Pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
  81. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  82. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
  83. Urusan Perindustrian
  84. Program terdiri dari :
  85. Program perencanaan dan pembangunan industri;
  86. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota; dan
  87. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
  88. Kegiatan terdiri dari :
  89. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
  90. Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah; dan
  91. Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
  92. Sub Kegiatan terdiri dari :
  93. Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi;
  94. Koordinasi dan singkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
  95. Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
  96. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
  97. Koordinasi dan singkronasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
  98. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota, dalam sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  99. Koordinasi dan Singkronasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kabupaten/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan;
  100. Koordinasi dan singkronasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri;
  101. Koordinasi dan singkronasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan sistem informasi industri nasional (SINAS); dan
  102. Diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam maping maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021, ada 10 (sepuluh) program terdiri dari 1 (satu) program yang merupakan program rutinitas dengan 4 (empat) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan sedangkan 9 (sembilan) program merupakan program urusan (pembangunan) dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Maka dapatlah disimpulkan untuk tahun 2021, adapun rencana kerja sebagai berikut :

  1. Program sebanyak 10 program;
  2. Kegiatan sebanyak 20 kegiatan; dan
  3. Sub Kegiatan sebanyak 59 sub kegiatan.

4.3.  Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 di wilayah Kota Jambi, sedangkan indikatif alokasi anggaran yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.

Untuk mengetahui pendanaan indikatif tahun 2012 dan perkiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini :

Text Box: BAB V
P E N U T U P

 

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi (RKPD), yang disinkronisasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

   Jambi,    Juni  2020

      KEPALA DINAS                                    

K O M A R I, SH.,MH.

Pembina Utama Muda

19640624 198503 1 004