Rencana Strategis

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Alhamdulillah,  puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dimana atas perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Strategis OPD. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut maka kami telah mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini disusun dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk 5 (lima) tahun ke depan (2019 s/d 2023). Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatifnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

                                                                Jambi,        Juli  2019

                                KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

                                                                      KOTA JAMBI                                            

                                                                 K O M A R I, SH., MH.

                                                                 Pembina Utama Muda

                                                        NIP.19640624 198503 1 004

Text Box: BAB I
PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini disusun dengan berpedoman pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023, serta ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena setiap Daerah diwajibkan membuat rencana strategis dengan maksud dan tujuan bagaimana pola atau strategi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yaitu dengan sistem perencanaan daerah yang handal, transparansi dan kaptabel. Pelaksanaan pembangunan daerah mutlak disesuai dengan harapan masyarakat apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu-isu strategis. Hal ini bertujuan mendorong terciptanya koordinasi antara pelaku-pelaku pembangunan guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik dibidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan segala sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dinyatakan bahwa dokumen ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai bentuk kewajiban bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategisnya maka harus memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman terbaru dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004, oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah beserta dengan perangkat daerahnya diwajibkan dalam penyusunan dokumen dimaksud harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera, serta mempedomani tata caranya agar ditemukan keserasian dan keselarasan.

Rencana strategis organisasi perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dari masing-masing organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Oleh karena itu penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keurgenan rencana strategis karena dipergunakan :

  1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Organisas Perangkat Daerah;
  3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKj/LPPD/Laporan Tahunan OPD);
  4. Sebagai bahan evaluasi yang penting dari pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum rencana strategis organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

  1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.
  2. Langkah-langkah (strategis) yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan tentang arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja, program dan kegiatan pembangunan di sektor perdagangan dan perindustrian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari masyarakat luas baik secara pribadi maupun organisasi, stakeholder (instansi pemerintah lainnya) yang terkait dengan perdagangan dan perindustrian serta dari badan legislatif (DPRD Kota Jambi) baik dalam memfasilitasi kebijakan maupun penganggaran yang sangat erat kaitannya dalam menunjang pengimplementasian program dan kegiatan.

Adapun hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018–2023 ini merupakan rencana pembangunan tahap ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu dalam penyusunan rencana strategis selain memuat tujuan, isu-isu strategis, indikator kinerja, program prioritas dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam lima tahun ke depan, mempedomani apa yang menjadi program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025, dinyatakan visi Kota Jambi yaitu menjadikan “KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA,”  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut akan ditempuh melalui 14 (empat belas) misi pembangunan yaitu :

  1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
  2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang  wilayah.
  3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
  4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil. 
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan,  profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
  6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakkan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
  7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
  8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.
  9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
  10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah  melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
  11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
  13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
  14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi, menempatkan fokus pembangunan lebih di arahkan pada mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.

2. Hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan target-target indikator serta indikasi pendanaan (anggaran) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Dengan demikian diharapkan kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang erat dan selaras antara Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

3. Hubungan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian  dengan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai turunan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 dan memuat rencana program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dimana dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan. Dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah hubungan yang tidak bisa terpisahkan saling mengkait dan mengikat karena Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian mutlak harus berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

  1. Landasan Hukum

                      Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat), hal ini jelas dan tegas dinyatakan dalam konstitusi negara. Salah satu pengertian dari negara hukum yaitu bahwa segala bentuk aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menyelenggarakan amanat yang diberikan rakyat harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak dapat semena-mena berbuat ataupun membuat kebijakan menurut seleranya. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, telah menyusun program-program kerjanya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah yang terdiri dari oraganisasi perangkat daerah sebagai perencana dan pelaksana program-program kegiatan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diatur.

Salah satu dari sekian banyak Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Jambi adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam menyelenggarakan tugas yang diberikan negara, pemerintah dan masyarakat, telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023, yang mempedomani dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun landasan atau dasar hukum penyusunannya antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005–2025;
  5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023;
  6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan    Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
  8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
  9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
  1. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

  1. Maksud
  2. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  3. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2018-2023, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi.
  1. Tujuan
  2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2018–2023, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
  3. Menerjemahkan program RPJMD Kota Jambi ke dalam program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian disertai dengan rencana indikasi pembiayaannya (pagu anggaran) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2018-2023.
  4. Menetapkan target-target indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan.
  1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB  I    :   PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Memuat pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dengan Rencana Strategis Propinsi Jambi dan Rencana Strategis Kota Jambi.

  1. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis.

  1. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Rencana Strategis.

1.3.2. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Rencana Strategis.

  1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II    :   GAMBARAN PELAYANAN  

          Memuat informasi tentang tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menggambarkan sumber daya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi indikator utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi periode sebelumnya.

  • Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan dan struktur organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi.

  • Sumber Daya

Memuat sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun asset.

  • Kinerja Pelayanan

Memuat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya.

  • Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

Memuat hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara, Rencana Strategis Provinsi Jambi, Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telaah terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada 5 (lima) tahun.

BAB  III   : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

  • Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Memuat permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

  • Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memuat bahasan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi salah satu bahan rumusan isu strategis pelayanan.

  • Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara dan Rencana Strategis

Memuat telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian, Lembaga Negara dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Propinsi Jambi yang memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.

  • Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan implikasinya terhadap RTRW dan KLHS.

  • Penentuan Isu-isu Strategis

Memuat metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

BAB  IV    : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB   V     : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB   VI   : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

  INDIKATIF

  Memuat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII    : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang langsung menunjuk pada kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.

BAB VIII  : PENUTUP

Text Box: BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

 

  • Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapuntugaspokok sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka diberi fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang  perdagangan dan perindustrian;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
  4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan perindustrian;
  5. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

        Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017, adapun susunan organisasi terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  3. Sub Bagian Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Bina Usaha;
  3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  4. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari:
  1. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi;
  2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut;
  4. Bidang Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :
  1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL;
  2. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
  3. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
  4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri dari :
  1. Seksi Distribusi Barang dan Jasa;
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

        Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di atas sebagai berikut :

  1. Sekretariat

    Tugas  :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :

  1. penyusunan program;
  2. administrasi keuangan;
  3. umum dan kepegawaian; dan
  4. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan  fungsi :

  1. penyusunan  rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
  3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  4. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang pada pasal 7 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sub bagian sebagaimana dimaksud yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

  1. Sub Bagian Program

Dalam pasal 8 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dibidang perdagangan dan perindustrian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian program;
  2. mengolah data untuk pengembangan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  4. menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas;
  5. mengevaluasi pelaksanaan program dibidang perdagangan dan perindustrian;
  6.  menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, propinsi maupun nasional;
  7. menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
  8. membuat dan melaksanakan system informasi manajemen pelaporan kinerja dinas dan pembangunan;
  9.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  11. Sub Bagian Keuangan

Dalam pasal 9 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di  lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
  2. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan;
  3. menghimpun dan mengolah bahan serta mempersiapkan penyusunan anggaran;
  4. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
  6.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pasal 10 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;
  3. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
  4. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
  5. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas perdagangan dan perindustrian;
  6.  menyusun standar operasional prosedur pada dinas perdagangan dan perindustrian;
  7. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
  8. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kenderaan dinas;
  9.  mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan bidang;
  10.  melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemiliharaan barang;
  11. mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
  12.  mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggung Negara, pension, izin perkawinan dan perceraian, karis, karus, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
  13. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan dan izin tidak bertugas;
  14. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
  15. menyusun daftar urut kepangkatan;
  16. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
  17. mengolah absensi atau daftar hadir pegawai;
  18. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian;
  19. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  20.   melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Perdagangan  

Tugas  :

Kepala Bidang Perdagangan berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

  1. sarana dan prasarana;
  2. bina usaha;
  3. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi  :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 12-nya diberikan fungsi :

  1. pembinaan pengusaha dibidang perdagangan;
  2. pengembangan kelembagaan perdagangan;
  3. pelayanan bidang bina usaha;
  4. pengembangan sarana dan prasrana perdagangan;
  5. pelaksanaan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan yang pada pasal 13 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Bina Usaha dan Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

  1. Seksi Sarana dan Prasarana

Dalam pasal 14 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam urusan sarana dan prasarana, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis urusan sarana dan prasarana kepada dunia usaha;
  3. melakukan pembinaan urusan sarana dan prasarana;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  6.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Seksi Bina Usaha

Dalam pasal 15 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam  urusan bina usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi bina usaha;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada dunia usaha;
  3. memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan perdagangan;
  4. melaksanakan pendataan perusahaan yang belum dan sudah memiliki izin perdagangan dan perindustrian;
  5. menginventarisasi, memfasilitasi dan memproses pemberian bantuan kepada dunia usaha;
  6.   menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  9.   melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dalam pasal 16 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam  urusan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  3. melakukan pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha terhadap pemasaran produk dalam negeri;
  4. memfasilitasi dan memproses penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  6.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  7. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Perindustrian

Tugas  :

Kepala Bidang Perindustrian berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perindustrian yang meliputi :

  1. tekstil;
  2. aneka kerajinan;
  3. kimia;
  4. agro;
  5. hasil hutan;
  6. logam;
  7. mesin;
  8. elektronika;
  9. perekayasaan alat angkut;
  10. promosi;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi  :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 18-nya diberikan fungsi :

  1. pembinaan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
  2. pengembangan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
  3. pelayanan dan penyuluhan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi
  4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. Pengawasan dan pengendalian mutu industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang pada pasal 17 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan promosi, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut

  1. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi

Dalam pasal 20 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri tekstil, aneka kerajinan dan promosi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri tekstil, aneka kerajinan dan promosi;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis industri tekstil dan aneka kerajinan serta kepromosian;
  3. menginventarisasi tanda daftar industri dan izin usaha industri  terhadap industri tekstil dan aneka kerajinan;
  4. melakukan pembinaan terhadap industri tekstil dan aneka kerajinan serta kepromosian;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  6.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  7. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  9. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Dalam pasal 21 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri kimia, agro dan hasil hutan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menginventarisasi tanda daftar industri dan izin usaha industri  terhadap industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. melakukan pembinaan terhadap industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut

Dalam pasal 22 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. melakukan pembinaan terhadap industri industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Di Bidang Perindustrian terdapat satu unit kerja yang memiliki sifat kekhususan yang menyangkut pada kemasan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat luas terutama pelaku usaha IKM maka dibuatlah kebijakan (diskresi) dengan membentuk Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan pada tanggal 16 April 2019. Satuan kerja ini bukanlah lembaga formal, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan kerja ini dipimpin oleh seorang koordinator Pengelola Rumah Kemasan, jabatan ini bukan jabatan struktural (non eselon). Kordinator bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perindustrian.

  • Bidang Pengelolaan Pasar

Tugas    :  

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi :

  1. keamanan dan ketertiban;
  2. kebersihan;
  3. penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar;
  4. pendataan dan pendapatan;
  5. penagihan dan penerimaan retribusi; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 24-nya diberikan fungsi :

  1. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
  2. penyelengaraan kegiatan pengelolaan pasar;
  3. pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;
  4. pelaksanaan penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. pelaksanaan pemiliharaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
  6. penyelenggaraan parkir di lingkungan pasar daerah;
  7. penyelenggaraan pendataan retribusi;
  8. penyelenggaraan pendapatan retribusi;
  9. penyelenggaraan penagihan retribusi; dan
  10. penyelenggaraan penerimaan retribusi.

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang pada pasal 23 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL, Seksi Pendataan dan Pendapatan serta Seksi Penagihan dan Penerimaan.

  1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL

Dalam pasal 26 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL;
  2. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, pendataan, pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
  3. melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban, kebersihan dan parker;
  4. mengatur dan menertibkan pedagang pengguna jasa, fasilitas umum, pelataran, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah;
  5. melaksanakan tindakan yang sifatnya preventif dan refresif dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban pedagang  pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  6.  melaksanakan pendataandan pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
  7. melaksanakan penataan PKL, menetapkan, memindahkan dan mengosongkan lokasi PKL dalam lingkungan pasar daerah;
  8. melakukan penataan dan pendataan parker di lingkungan pasar daerah;
  9.  memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parker dalam lingkungan pasar daerah;
  10.  Mengkoordinir penyapuan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
      1. Seksi Pendataan dan Pendapatan

Dalam pasal 27 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Pendataan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan pendataan dan pendapatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendapatan;
    1. menyusun target pendapatan retribusi;
    1. menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah;
    1. menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar daerah;
    1. melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah;
    1.  melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah;
    1. mengdokumentasikan data pedagang pasar daerah;
    1. menyusun buku induk penyewa;
    1.  menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran;
    1.  melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan;
    1. menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasar daerah;
    1.  menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
      1. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Dalam pasal 28 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan penagihan dan penerimaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penagihan dan penerimaan;
  2. menghimpun data objek penerimaan retribusi;
  3. menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi;
  4. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi;
  5. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6.  menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisasi permasalahan penerimaan;
  7. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi;
  8. menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap tunggakan retribusi;
  9.  menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan tunggakan retribusi;
  10.  menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  12.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas   :

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan pasal 29  Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29  Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 30-nya diberikan fungsi :

  1. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengendalian dan pengawasan;
  2. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  3. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perdagangan, perindustrian dan perpasaran;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan distribusi barang dan jasa;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan yang pada pasal 31 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan  dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Distribusi Barang dan Jasa, Seksi Evaluasi dan Pelaporan serta Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.

  1. Seksi Distribusi Barang dan Jasa

Dalam pasal 32 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Distribusi Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan distribusi barang dan jasa, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi distribusi barang dan jasa;
  2. melaksanakan pengendalian barang dan jasa;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap barang dan jasa;
  4. melaksanakan proses administrasi pengendalian barang dan jasa;
  5. melaksanakan pengolahan data pengendalian dan pengawasan distribusi barang dan jasa;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Dalam pasal 33 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan evaluasi dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi evaluasi dan pelaporan;
    1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap urusan perdagangan, perindustrian dan perpasaran;
    1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap penerimaan retribusi;
    1. memberikan pertimbangan teknis perizinan perdagangan, perindustrian dan perpasaran (rekomendasi);
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen

Dalam pasal 34 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  2. melaksanakan penyuluhan perlindungan konsumen;
  3. melaksanakan pemberdayaan konsumen;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  6. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian membentuk 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

  1. UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Metrologi Legal, berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang metrologi legal, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan kepala dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  3. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara  mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  5. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
  6. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang metrologi legal dengan perangkat daerah/unit kerja lain terkait tufoksi UPTD metrologi legal sesuai prosedur dan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Metrologi Legal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
  5. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
  6. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
  7. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di UPTD;
  8. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
  9. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang operasional pengelolaan metrologi legal;
  10. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
  11. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian;
  12. menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan

i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

  • UPTD Pengelolaan Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD yang tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
  2. melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
  3. mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
  4. mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
  5. mengontrol kartu kendali dan setroran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan;
  6. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;
  7. membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD;
  8. menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
  9. merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
  10. menginvertarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemiliharaan bagunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian tata usaha;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtangaan dan kehumasan;
  3. melaksanakan pendistribusian, pemiliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
  4. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
  5. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
  6. melaksanakan pembayaran gaji dan honororium pegawai;
  7. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
  8. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
  9. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
  10. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
  11. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
  12. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
  13. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
  14. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Karena begitu luasnya wilayah kerja dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perpasaran, agar efektif dan efisiennya penyelanggaran tugas pokok dan fungsi maka dibuatlah suatu kebijakan (diskresi) dengan membentuk satuan-satuan kerja pengelolaan pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Pasar pada UPTD Pengelolaan Pasar, pada tanggal 16 April 2019. Terdapat 5 (lima) satuan kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator pengelola pasar. Lembaga satuan kerja ini bukanlah bagian dari lembaga formal namun sifatnya hanya memudahkan dalam penyelenggaraan tugas. Jabatan koordinator satuan kerja pengelolaan pasar bukanlah jabatan struktural (non eselon), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada gambar 2.1. sedangkan struktur organisasi UPTD dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Text Box: KEPALA DINAS
Text Box: SEKRETARIS

Gambar 2.2

Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Text Box:     KEPALA UPTD

 

KELOMPOK JABATAN                                     FUNGSIONAL
    
    
    
    
  • Sumber Daya Perangkat Daerah
    • Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada instansi pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar pelaksanaannya telah diatur melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun susunan kepagawaian terdiri dari :

  1. PNS (Pegawai Negeri Sipil);
    1. PPPK  (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Menurut pasal 7 ayat 1-nya, yang dimaksud dengan PNS adalah : ” merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.” Sedangkan menurut pasal 7 ayat 2-nya yang dimaksud dengan PPPK adalah : ” merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.”

Jumlah ASN pada tahun 2018 sebanyak 312 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.

Jumlah ASN

No.UraianJumlah Tahun 2018Ket.
1234
1.PNS85 orang 
2.PPPK105 orang 
3.PHL123 orang 
Total312 orang 

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara jumlah PNS-nya 27,56 % dari total jumlah Aparatur Sipil Negara, sedangkan non PNS-nya 72,44 %.

Apabila ditinjau dari sudut jenis kelamin Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.

Jenis Kelamin ASN

No.Jenis KelaminPNSPPPKPHLJumlah
123456
1.Laki-laki48 orang70 orang85 orang203 orang
2.Perempuan37 orang35 orang37 orang109 orang
Total85 orang105 orang122 orang312 orang

2.2.1.1.  Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur, maka tahun 2018 didukung dengan sumber daya manusia PNS-nya berupa pejabat struktural, pejabat fungsional dan stafnya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.

Tingkat Jabatan PNS

No.JabatanPosisi Tahun 2018Ket.
1234
1.Pejabat Struktural25 orang 
2.Pejabat Fungsional10 orang 
3.Staf50 orang 
 Jumlah85 orang 

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan untuk formasi jabatan (eselonisasi) berjumlah 25 jabatan, ditahun 2018 semua jabatan eselon tersebut telah diisi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.

Tingkat Jabatan Struktural PNS

NoJabatanPosisi JabatanKet.
FormasiTerisi
12345
1.Pejabat Eselon II11 
2.Pejabat Eselon III55 
3.Pejabat Eselon IV1919 
 Jumlah2525 

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sementara Sumber Daya Manusia dari PNS dilihat dari sudut pangkat dan golongannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.

Tingkat Pendidkan PNS

No.Pangkat/golonganTahun 2018
123
1.Pembina Utama Muda (IV/c)2 orang
2.Pembina Tk. I (IV/b)2 orang
3.Pembina (IV/a)5 orang
4.Penata Tk. I (III/d)12 orang
5.Penata (III/c)11 orang
6.Penata Muda Tk. I (III/b)18 orang
7.Penata Muda (III/a)10 orang
8.Pengatur Tk I (II/d)5 orang
9.Pengatur (II/c)9 orang
10.Pengatur Muda Tk I (II/b)4 orang
11.Pengatur Muda (II/a)1 orang
12.Juru Tk. I (I/d)
13.Juru (I/c)
14.Juru Muda Tk I (I/b)1 orang
15Juru Muda (I/a)
 Jumlah85 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dari tingkat kepangkatan PNS dapat diuraikan gol. IV sebanyak 5,43 %, gol. III sebanyak 66,30 %, gol. II sebanyak 27,17 % dan gol. I sebanyak 1,09 %.

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama PNS sebagai pemegang peran utama yang memiliki pengalaman, wawasan, keterampilan (skill) dan tingkat pendidikan yang memadai akan menunjang percepatan pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.8.

Tingkat Pendidikan PNS

No.Tingkat PendidikanTahun 2018
123
1.Pasca Sarjana (S2)7 orang
2.Sarjana (S1)41 orang
3.D3/Sarjana Muda2 orang
4.SMA/Sederajat34 orang
5.SMP/Sederajat
6.SD/Sederajat1 orang
 Jumlah85 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Secara tingkat pendidikan PNS yang dapat diuraikan pendidikan S-II sebanyak 4,34 %, pendidikan S-I sebanyak 46,73 %, pendidikan D-III/Sederajat  sebanyak 2,17 % dan pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 44,56 %.

2.2.1.2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam melaksanakan kinerjanya di bantu oleh pegawai PPPK/Non PNS dengan jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9.

Jumlah PPK

PegawaiTahun 2018Ket.
123
PPPK105 orang 

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan PPPK/Non PNS yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10.

Tingkat Pendidikan PPPK

No.Tingkat PendidikanTahun 2018
122
1.S-II1 orang
2.S-I33 orang
3.D3/Sarjana Muda3 orang
4.SMA/Sederajat59 orang
5.SMP/Sederajat5 orang
6.SD/Sederajat4 orang
 Jumlah105 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.1.3. Pegawai Harian Lepas (PHL)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya untuk mengerjakan kebersihan pasar yang di kelola pemerintah maka dilakukan pengrekrutan pegawai harian lepas (PHL) dengan perjanjian kerja. Jumlah tenaga kerja PHL dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11.

Jumlah Pegawai PHL

PegawaiTahun 2018Ket.
123
PHL122 orang 

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan PHL yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada umumnya berpendidikan rendah dibawah SMA/sederajat, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12.

Tingkat Pendidikan Pegawai PHL

No.Tingkat PendidikanTahun 2018
123
1.D-III/Sederajat3 orang
2.SMA/Sederajat31 orang
3.SMP/Sederajat33 orang
4.SD/Sederajat55 orang
 Jumlah122 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.1.4. Pegawai Sesuai Penempatan

Dalam memperlancar pelaksanaan kinerjanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian membagi PNS/ASN Non PNS di dukung pada masing-masing unit kerja dengan jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13.

Jumlah PNS/ASN pada Unit Kerja

No.Unit KerjaJumlah Pegawai/ASN
123
1.Sekretariat28 orang
2.Bidang Perdagangan8 orang
3.Bidang Perindustrian23 orang
4.Bidang Pengelolaan Pasar102 orang
5.Bidang Pengendalian dan Pengawasan29 orang
 Jumlah190 orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas aparatur, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah dipergunakan secara optimal, namun masih dirasakan kurang memadai. Sarana mobilitas operasional berupa kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk para pejabatnya sudah cukup memadai hanya mobil untuk operasional dirasakan masih kurang (masih terbatas) karena dengan bergabungnya Dinas Pasar ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan tingkat kinerja pengelolaan perpasaran sangat tinggi, sehingga dibutuhkan mobil operasional yang lebih banyak dengan asumsi setiap UPTD Pasar memiliki mobil operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apalagi dalam mempertahankan sebagai kota bersih (peraih adipura). Sarana dan prasarana kerja di masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian seperti laptop, komputer, printer, dan sebagainya masih kurang sehingga kinerja aparatur belum begitu optimal, jaringan internet yang lambat dan sering bermasalah sehingga kinerja aparatur juga masih belum mencapai tingkat yang diinginkan secara maksimal.

Untuk lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada lampiran 1 renstra ini.

  • Sumber Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentu harus didukung dengan dana atau anggaran yang mencukupi atau memadai agar pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan dan sasaran serta target indikator kinerja sebagaimana yang telah ditentukan. Tidak mungkin suatu instansi pemerintah menjalankan program-program dan kegiatannya tanpa didukung dengan anggaran yang signifikan, karena akan berdampak negatif baik terhadap pemerintah sendiri maupun masyarakat luas. Sehubungan dengan itu maka sumber dana atau anggaran pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) perkembangan sumbangsih terbesar terhadap anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian berasal dari APBD Kota Jambi yang mencapai rata-rata sebesar 97 %, sedangkan sisanya sebesar 3 % merupakan sumbangsih dari DAK dan dana TP.

Untuk jelasnya perolehan anggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) dapat dilihat pada tabel 2.14. tabel 2.15. dan tabel 2.16. dibawah ini yang dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  • Kinerja Pelayanan

Untuk melihat kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir ini (tahun 2013 s/d 2018) maka dapat diukur melalui capaian indikator kinerjanya. Jumlah indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas) indikator yang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 berjumlah 5 (lima) indikator dan di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2013-2018 sebanyak 8 (delapan) indikator. Adapun capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dalam masa RPJMD dan Renstra sebagai berikut:

  • Capaian Indikator KinerjaIndikator Kinerja dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018

Adapun capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dalam masa RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Capaian indikator cakupan perdagangan/cakupan bina pedagang

Pada tahun 2014 indikator cakupan perdagangan/cakupan bina pedagang ditargetkan sebesar 2,5 % dan realisasinya sebesar 7,25 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 290 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 2,6 % dan realisasinya sebesar 8,64 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 332,30 %. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 2,8 % dan realisasinya sebesar 5,30 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 189,28 %, demikian juga di tahun 2017 ditargetkan sebesar 2,8 % dan realisasinya 4,47 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 159,64 %.  Untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 2,9 % dan realisasinya sebesar 7% dengan ratio capaian kinerja sebesar 241,38 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa RPJMD (tahun 2014 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2015 mencapai ratio realisasi yang cukup tinggi sebesar 332,30 %, apabila di rata-ratakan selama lima tahun maka target kinerja sebesar 2,72 % dan capaiannya realisasinya sebesar 6,53 % dengan nilai capaian kinerja sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 242,52 %.

  • Capaian indikator ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional

Pada tahun 2014 indikator ratio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional ditargetkan sebesar 57,75 % dan realisasinya sebesar 57,75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 66,50 % dan realisasinya sebesar 66,50 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 72,25 % dan realisasinya sebesar 72,25 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, demikian juga di tahun 2017 ditargetkan sebesar 83,75 % dan realisasinya sebesar 83,75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %. Untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 85 % dan realisasinya sebesar 85 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa RPJMD (tahun 2014 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan namun tidak pernah sekalipun melampaui target ataupun turun dari target, dalam artian mengalami capaian yang stagnan (capaiannya 100 % setiap tahun), hal ini disebabkan kurangnya improfisasi dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga terfokus pada pencapaian target semata yang ditetapkan dalam RPJMD. Walaupun demikian nilai capaian kinerja indikator ini sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 100 %.

  • Capaian indikator ratio PKL yang tertata

Pada tahun 2014 indikator ratio PKL yang tertata ditargetkan sebesar 30 % dan realisasinya sebesar 30 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 45 % dan realisasinya sebesar 45 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 55 % dan realisasinya sebesar 55 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, demikian juga di tahun 2017 ditargetkan sebesar 75 % dan realisasinya sebesar 75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.  Untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 90 % dan realisasinya sebesar 90 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa RPJMD (tahun 2014 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan namun tidak pernah sekalipun melampaui target ataupun turun dari target, dalam artian mengalami capaian yang stagnan (capaiannya 100 % setiap tahun), hal ini disebabkan kurangnya improfisasi dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga terfokus pada pencapaian target semata yang ditetapkan dalam RPJMD. Walaupun demikian nilai capaian kinerja indikator ini sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 100 %.

  • Capaian indikator jumlah IKM mandiri

Capaian indikator jumlah IKM mandiri ini dari tahun 2014 s/d 2018 terjadi penambahan jumlahnya secara signifikan, capaian kinerjanya sangat baik karena melampaui targe-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Kinerja yang sangat mengejutkan terjadi pada tahun 2016 dimana mengalami kenaikan yang sangat tajam mencapai 230 unit IKM dari yang di targetkan sebesar 70 unit IKM hal ini sebagai akibat membaiknya perekonomian global serta kemampuan SDM, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan hal ini sebagai dampak dari perubahan ekonomi nasional yang berimbas pada ekonomi lokal terutama yang dialami sektor industri agro dimana sumber bahan baku masih bergantung pada Kabupaten sekitar Kota Jambi yang membuat pelaku usaha IKM harus meretruktusisasi usaha, tetapi di tahun 2018 naik kembali bahkan melampau target 80 unit IKM dan realisasinya sebesar 100 unit IKM karena pemerintah khususnya Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi terus mengupayakan pembenahan-pembenahan dan pembinaan-pembinaan secara langsung terhadap pelaku IKM agar mampu menjadi IKM yang mandiri. Pola yang dilakukan yaitu pelatihan-pelatihan baik manajemen usaha maupun strategi-strategi dalam menghadapi perubahan-perubahan ekonomi global sehingga IKM dapat mengatasi secara baik.

  • Capaian indikator pertumbuhan industri,

Realisasi capaian kinerjanya memang naik turun dari tahun 2014 s/d 2018 namun capaian kinerjanya melampaui target-target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain perubahan ekonomi nasional dan global, sumber-sumber bahan baku terutama sektor IKM agro yang masih bergantung pada situasi dan kondisi Kabupaten tetangga, sumber pendanaan (permodalan), kemampuan IKM menggunakan teknologi yang masih lemah, prilaku IKM yang berubah-ubah (tidak konsisten dalam satu usaha mengikuti usaha yang lagi trend). Pada tahun 2015 pertumbuhan industri sangat tajam sekali mencapai 23,02 % dari target sebesar 3 %, hal ini disebabkan boomingnya IKM batu akik yang jumlah mencapai 400 IKM tetapi setiap tahun menurun terus dan sampai pada tahun 2018 IKM batu akik yang bertahan berjumlah 10 IKM (sifat IKM ini musiman). Jika dilihat dari realisasi capaian kinerja indikator ini maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik walaupun belum memberikan perubahan-perubahan yang signifikan bagi IKM maupun Pemerintah Kota Jambi.

Pada tabel 2.16 capaian indikator kinerja dalam masa RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 yaitu :

  • Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2013-2018

Adapun capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dalam masa Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Capaian indikator presentase peredaran barang dan jasa

Pada tahun 2015 indikator presentase peredaran barang dan jasa ditarget sebesar 65 % dan realisasinya sebesar 75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 115 %, sedangkan di tahun 206 ditargetkan sebesar 73 % dan realisasinya sebesar 75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 102 %. Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 75 % dan realisasinya sebesar 75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, demikian juga sebaliknya di tahun 2018 sama dengan di tahun 2017 dimana di targetkan sebesar 75 % dan realisasinya sebesar 75 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa renstra (tahun 2013 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan, apabila di rata-ratakan selama lima  tahun maka target kinerja sebesar 72 % dan capaiannya realisasinya  sebesar 75 % dengan nilai capaian kinerja sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 104,16 %.

  • Capaian indikator jumlah usaha non formal

Pada tahun 2014 ditargetkan 80 unit dan realisasi sebesar 110 unit dengan ratio capaian kinerja sebesar 137,5 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 100 unit dan realisasi capaian sebesar 120 unit dengan ratio capai kinerja sebesar 120 %. Namun pada tahun 2016 ditargetkan 105 unit dan realisasi sebesar 145 unit dengan ratio capaian kinerja sebesar 138,09 %. Di tahun 2017 ditargetkan 115 unit dan realisasi capaiannya sebesar 210 unit dengan ratio capaian kinerja sebesar 182,60 % dan pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 120 unit dan realisasi sebesar 130 unit dengan ratio capaian kinerja sebesar 108,3 %

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa renstra (tahun 2013 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan bahkan melampaui, sebagai  puncak capaian kinerja terjadi di tahun 2017 dengan ratio realisasi kinerja sebesar 182,60 %. Apabila di rata-ratakan selama lima tahun target kinerja sebesar 104 unit dan capaiannya realisasinya 143 unit dengan nilai capaian kinerja sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 137,29 %.

  • Capaian indikator peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi

Pada tahun 2014 indikator peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi ditargetkan sebesar 10 % dan realisasinya sebesar 10 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2015 menargetkan 25 % dan capaian realisasinya sebesar 25 % dengan ratio capaian kinerja 100 %. Demikian juga ditahun 2016 ditargetkan sebesar 45 % dan realisasinya sebesar 45 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, di tahun 2017, target yang ditetapkan sebesar 50 % dan realisasinya sebesar 50 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %. Begitu juga di tahun 2018 menargetkan capaian indikator sebesar 60 % dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 60 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa renstra (tahun 2013 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan namun tidak pernah sekalipun melampaui target ataupun turun dari target, dalam artian mengalami capaian yang stagnan (capaiannya 100 % setiap tahun), hal ini disebabkan kurangnya improfisasi dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga terfokus pada pencapaian target semata yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian nilai capaian kinerja indikator ini sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 100 %.

  • Capaian peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran

Pada tahun 2014 indikator peningkatan pelayanan yang berdaya saing terhadap pasar modern dibidang kebersihan dan perparkiran ditargetkan sebesar 5 % dan realisasinya sebesar 5 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2015 menargetkan 12 % dan capaian realisasinya sebesar 12 % dengan ratio capaian kinerja 100 %. Demikian juga ditahun 2016 ditargetkan sebesar 25 % dan realisasinya sebesar 25 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %, di tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 45 % dan realisasinya sebesar 45 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %. Begitu juga di tahun 2018 menargetkan capaian indicator sebesar 57 % dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 57 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 100 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa renstra (tahun 2013 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan namun tidak pernah sekalipun melampaui target ataupun turun dari target, dalam artian mengalami capaian yang stagnan (capaiannya 100 % setiap tahun), hal ini disebabkan kurangnya improfisasi dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga terfokus pada pencapaian target semata yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian nilai capaian kinerja indikator ini sangat memuaskan dimana capaian kinerjanya sebesar 100 %.

  • Capaian indikator realisasi peningkatan pendapatan asli daerah pertahun

Pada tahun 2014 indikator realisasi peningkatan pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 20,00 % dengan realisasi capaian sebesar 113,06 % dan ratio capaian sebesar 565,3 %, pencapaian kinerja yang sangat fantastis, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan perolehan PAD sebesar 50,00 % namun realisasinya mencapai 95,07 % dengan ratio realisasi capaian sebesar 190,14 %. Sementara pada tahun 2016 ditargetkan perolehan sebesar 75,00 % dengan realisasi sebesar 92,74 % dan ratio capaian kenerja sebesar 123,65 %, untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 85,00 % dan capaian realisasi sebesar 105,20 % dengan ratio capaian sebesar 123,76 %. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 90,00 % dan capaian realisasi sebesar 96,47 % dengan ratio capaian kinerja sebesar 107,18 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun masa renstra (tahun 2013 s/d 2018) indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan, apabila di rata-ratakan selama lima tahun capaiannya realisasinya 100,51 % dengan nilai capaian kinerja sangat sangat memuaskan dimana capaiannya sebesar 221,60 %.

  • Capaian indikator jumlah unit usaha IKM

Pada tahun 2014 indikator jumlah unit usaha IKM ditargetkan sebanyak 1921 unit dengan realisasi sebesar 2032 unit dan tingkat ratio capaian kinerja sebesar 105,78 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1981 unit dengan realisasi sebesar 2645 unit dan tingkat ratio capaian kinerja sebesar 133,52 %. Sementara di tahun 2016 ditargetkan sebanyak 2043 unit dengan realisasi sebesar 2884 unit dan tingkat ratio capaian kinerja sebesar 141,16 %. Untuk tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2109 unit dengan realisasi sebesar 2990 unit dengan tingkat ratio capaian kinerja sebesar 141,77 %. Demikian halnya pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 2176 unit dengan realisasi sebesar 3120 unit dan tingkat ratio capaian sebesar 143,38 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra bahkan melampauinya, apabila dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2018) capaian kinerjanya terus mengalami peningkatan tidak ada mengalami penurunan. Jika dirata-ratakan realisasi sebesar 2734 unit IKM dengan tingkat ratio capaian indikator sebesar 149,87 %, dengan nilai capaian kinerja sangat memuaskan.

  • Capaian indikator jumlah IKM yang dibina

Pada ahun 2014 indikator jumlah IKM yang dibina sebanyak 200 unit dan realisasinya sebanyak 257 unit, dengan realisasi ratio sebesar 128,5 %, pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 237 unit dengan realisasi sebanyak 370 unit ratio 156,11 %. Sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 245 unit dengan realisasi sebesar 402 unit dengan realisasi ratio 164,08 %, sementara pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 255 unit dan ternyata realisasinya sebesar 390 unit dengan ratio capaian realisasi sebesar 152,94 %, pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 264 unit dengan realisasi sebanyak 390 unit dengan ratio capaian realisasi sebesar 147,72 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini setiap tahunnya mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra bahkan melampauinya, apabila dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir (2014 s/d 2018) capaian kinerjanya terus mengalami peningkatan hanya pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan namun di tahun 2018 capaian kinerja naik kembali. Jika dirata-ratakan capaian indikator kinerja ini selama 5 (lima) tahun realisasinya sebesar 149,87 %, dengan nilai capaian kinerja sangat memuaskan.

  • Capaian indikator Jumlah kemitraan IKM/UKM

Pada ahun 2014 indikator jumlah kemitraan IKM ditargetkan sebesar 7 % dan realisasinya sebesar 7 % dengan realisasi ratio sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 7 % dengan realisasi sebesar 10 %, realisasi ratio capaian sebesar 142,86 %, sedangkan pada tahun  2016 masih ditargetkan sebesar 7 % dengan realisasi sebesar 15 % dan realisasi ratio capaian sebesar 214,28 %. Pada tahun 2017 ditargetkan 7 % dengan realisasi sebesar 10 %, dengan realisasi ratio capaian sebesar 142,86 %. Untuk tahun  2018 masih tetap ditargetkan sebesar  7 % dengan realisasi sebesar 29 % dan tingkat ratio capaian sebesar 414,28 %.

Dapatlah disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini setiap tahun mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra dan mengalami peningkatan hanya pada tahun 2017 menurun sebagai dampak perubahan ekonomi global yang mempengaruhi dunia usaha yang berimbas pada IKM, tetapi dengan berangsur-angsur pulihnya ekonomi maka pada tahun 2018 kembali naik dengan capaian yang sangat fantastis. Jika analisis selama 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2018) dirata-ratakan realisasi indikator ini sebesar 14,2 % dan ratio capaian indikator ini sebesar 202,85 %, dengan nilai capaian sangat memuaskan.

Capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.18 sebagai berikut :

  • Evaluasi Anggaran Dalam Mendukung Capaian Kinerja

Dalam masa RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2013-2018, alokasi anggaran yang disediakan baik melalui APBD Kota Jambi, DAK dan Tugas Pembantuan cukup signifikan dalam mendukung pencapaian kinerja. Anggaran yang diperoleh selama 5 (lima) tahun dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.19.

Pada awal RPJMD dan Renstra di tahun 2014 anggaran yang disediakan untuk urusan baik yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pasar dengan total sebesar Rp. 13.592.487.500,- (Tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan realisasinya mencapai Rp. 12.342.287.662,- (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 93,74 % nilai capaian kinerja anggaran sangat tinggi, hal ini jelas berdampak terhadap capaian kinerja yang diukur melalui capaian indikator kinerjanya baik yang terdapat pada RPJMD maupun Renstra rata-rata diatas sebesar 100 %, dengan nilai capaian kinerja sangat tinggi (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18).

Pada tahun 2015 jika dilihat dari total anggaran yang di alokasikan di tahun 2014 menurun sehubungan dengan adanya penyederhanaan program-program urusan menjadi 2 (dua) program yang berimplikasi pada penyederhanaan kegiatan-kegiatan baik yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pasar, maka anggaran yang disedia secara keseluruhan berjumlah Rp. 10.858.164.682,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.178.694.889,- (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 93,74 % dengan nilai capaian kinerja anggaran sangat tinggi, sudah tentu realisasi anggaran tersebut membuat kinerja menjadi baik hal ini dapat dilihat pada hasil capaian indikator kinerja yang rata-rata tercapai diatas 100 %, nilai capaian kinerja ini sangat tinggi (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18).  

Sedangkan pada tahun 2016 terjadi retrukturisasi organisasi perangkat daerah sehingga berdasarkan penilaian pemerintah maka harus dilakukan penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pasar serta Balai Pelayanan Metrologi Propinsi Jambi menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016, sudah pasti penggabungan ini menyebabkan menjadi lebih kecil terutama berdampak pada anggaran rutin. Meskipun demikian anggaran yang disediakan pada prinsipnya masih menganut sistem efisiensi dan efektifitas terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan sehingga memunculkan penyederhanaan dengan menfokuskan pada program-program prioritas. Berkaitan dengan itu maka beberapa program dan kegiatan pada instansi yang bergabung dihapus yang secara otomatis mengurangi anggaran. Walaupun demikian pada tahun 2016 anggaran yang dialokasi sebesar                         Rp. 10.873.731.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.10.058.894.224,- (Sepuluh milyar lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) atau 92,51 %, nilai capaian kinerja anggaran sangat tinggi, walaupun anggaran menurun tidaklah mengurangi capaian kinerja yang dapat diukur melalui capaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai diatas 100 %, dengan nilai capaian kinerja sangat tinggi (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18). 

Anngaran pada tahun 2017 apabila diperbandingkan dengan anggaran tahun 2014, 2015 dan 2016 kembali mengalami pengurangan, melihat pada alokasi dana untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun Renstra secara matematis tentu saja mengalami penurunan namun dalam pelaksanaannya tidak demikian karena semangat yang tinggi dari para pegawai dalam bekerja untuk mewujudkan apa yang dibebankan negara. Pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran di tahun 2017 sebesar      Rp. 9.740.982.800,- (Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar  Rp. 9.331.683.620,- (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 95,74 %, nilai capaian kinerja anggaran sangat tinggi, demikian halnya dengan capai kinerja rata-rata diatas 100 % yang diukur dari capaian indikator kinerja maka dapatlah dikatakan nilai capaian kinerjanya sangat tinggi (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18). 

Apabila diperbandingkan dengan tahun 2017 anggaran yang diperoleh di tahun 2018 naik cukup signifikan dalam upaya menunjang kinerja di akhir masa RPJMD dan Renstra. Untuk mengejar target akhir capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11.864.732.250,- (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.423.563.253,- (Sebelas milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) atau 96,28 %, capaian kinerja anggaran ini nilainya sangat tinggi, dengan demikian anggaran yang menunjang kinerja capaiannyapun sangat baik, hal ini dapat dilihat atau diukur melalui capaian indikator kinerja yang rata-rata capaiannya diatas 100 %, maka dapatlah dikatakan nilai capaian kinerjanya sangat tinggi (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18).

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan anggaran yang dialokasikan diperbandingkan terhadap realisasi anggaran rata-rata mencapai 93,6 % (lihat tabel 2.19) sedangkan pencapaian kinerja yang didukung anggaran tersebut rata-rata capaiannya diatas 100 % baik indikator pada RPJMD maupun Renstra (lihat tabel 2.17 dan tabel 2.18). Nilai capaian kinerja selama 5 (lima) tahun baik anggaran maupun kinerja sangat tinggi.

Memandang pada hasil capaian indikator-indikator kinerja yang capaiannya sangat signifikan untuk masa RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018, maka secara analisa ada sebagaian besar indikator kinerja yang tidak digunakan sebagai tolak ukur kinerja untuk tahun 2018-2023, namun indikator yang dianggap masih patut dan layak untuk dijadikan indikator kinerja dengan pertimbangan merupakan program prioritas yang berkaitan langsung dengan visi dan misi Walikota serta tugas pokok dan fungsi dinas serta menyangkut pada pelayanan masyarakat maka dapat dijadikan sebagai indikator kinerja.

  • Peluang Dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka pengembangan perdagangan dan perindustrian, sudah tentu akan menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memamfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Adapun peluang dan tantangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4.1. Peluang

  • Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Jambi yang tinggi dalam mendukung dan menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor serta kepedulian terhadap industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah.
  • Adanya kesadaran masyarakat Kota Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga investor tertarik untuk berinvestasi.
  • Adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI) baik berupa kebijakan, program dan kegiatan, maupun dukungan finansial dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kota Jambi.
  • Kesepakatan ACFTA (Asean China Free Trade) yang membuka peluang bagi produk barang atau hasil industri Kota Jambi ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat.
  • Adanya dukungan dari Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan rangka pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah, misalnya program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.
  • Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan dunia perbankan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kredit dalam upaya mengembangkan usahanya.
  • Berkembang pesatnya ritail modern di Kota Jambi membuka peluang bagi produk-produk lokal Kota Jambi untuk dapat menembus pasar serta dapat bersaing dengan produk-produk luar yang sejenis.
  • Berkembang pesatnya dunia teknologi informasi yang mudah diakses untuk kemajuan usaha.
  • Jumlah penduduk Kota Jambi yang lebih kurang 750 ribu jiwa merupakan market (pasar) yang sangat potensial dalam memasarkan produk-produk usaha.

2.4.2. Tantangan

  • Perdagangan pasar bebas yang kadang kala merugikan usaha kecil dan menengah/industri kecil dan menengah.
  • Kondisi perbankan dengan suku bunga yang dirasakan masih tinggi membuat pelaku usaha ragu dan bimbang untuk mengembangkan usahanya.
  • Pengaruh krisis ekonomi global, yang berimbas pada usaha lokal
  • Maraknya peredaran barang-barang illegal dan barang-barang impor.
  • Persaingan usaha yang kurang sehat antar pengusaha baik pengusaha lokal, luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
  • Pengadaan bahan baku untuk produk IKM Kota Jambi khususnya produk agro masih bergantung pada Kabupaten tetangga yang berakibat fluktuasinya harga dan hasil produksi.
Text Box: BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pemahaman akan kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan perdagangan dan perindustrian sangat diperlukan agar pembinaan dan pengembangan sektor ini lebih efektif dan efisien. Pengidentifikasian permasalahan akan sangat signifikan dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian ke depan. Mengelompokan permasalahan-permasalahan akan memudahkan dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya sehingga tujuan pengidentifikasian dapat tercapai.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

                   Permasalahan yang dihadapi urusan perdagangan dan perindustrian pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Bidang Perdagangan
  1. Kesadaran tertib niaga, perlindungan terhadap konsumen dan kemetrologian para pelaku usaha maupun konsumen masih belum merata.
  2. Akses pasar masih rendah.
  3. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan sehingga membuat kurang bergairahnya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
  4. Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha pada pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana perdagangan.
  5. Masih rendahnya kesadaran sebagian wajib retribusi untuk membayar kewajibannya dikarenakan penetapan tarif retribusi pasar yang memasukkan tarif retribusi kebersihan sementara penanganan sampah masih sering terlambat.
  6. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan sehingga menganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, hal ini disebabkan jumlah pedagang yang melebihi daya tampung pasar.
  7. Kurangnya pemahaman sebagian pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima.
  8. Masih banyaknya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar.
  9. Belum tersedianya akses jalan ke dalam pasar induk/grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan ditingkat pengecer.
  10. Bidang Perindustrian
  11. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah yang sejenis.
  12. Masih lambatnya pengembangan industri kecil dan menengah secara komprehensif dan berkelanjutan.
  13. Masih rendahnya pengelolaan manajemen IKM.
  14. Masih rendahnya animo IKM dalam membenahi kemasan produknya.
  15. Belum optimal dan meratanya akses permodalan yang dimiliki IKM.
  16. Belum optimalnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam penggunaan teknologi tepat guna (IT).
  17. Masih terbatasnya wawasan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.
  18. Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha IKM pada pemerintah dalam membantu melengkapi sarana dan prasarana industrinya.
  19. Masih tingginya ketergantungan IKM pada pemerintah dalam membantu memasarkan hasil produknya.

3.2.           Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tersebut, maka disusunlah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025 sebagai berikut :

“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Sedangkan untuk Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025 dinyatakan sebagai berikut :

  1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
  2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar Kabupaten maupun Propinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang  wilayah.
  3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
  4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil. 
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan,  profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
  6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
  7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
  8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
  9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
  10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah  melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
  11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
  13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan  serta kesejahteraan dan perlindungan anak
  14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, visi dan misi Kepala Daerah (Walikota Jambi) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Walikota Jambi) untuk periode Tahun 2018-2023  yaitu :

Visi Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu :

Text Box: Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima

Untuk Misi Kota Jambi Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

  1. Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
  2. Penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
  3. Penguatan pengelolaaan infra struktur dan utilitas perkotaaan serta penataan lingkungan.
  4. Penguatan Kapasitas ekonomi perkotaan.
  5. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaaan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bidang urusan perdagangan dan perindustrian, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada misi ke-4 yaitu “Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan,” dengan tujuan “terjaganya pertumbuhan ekonomi” dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu “laju pertumbuhan” dan “tingkat penggangguran terbuka” Adapun sasaran pada misi ke-4 ini yang khusus berkaitan dengan urusan perdagangan dan perindustrian yaitu :

  1. Sasaran “meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan”, dengan indikator sasaran “persentase pembinaan”, pengawasan dan pelayanan perdagangan. Sementara arah kebijakannya yaitu :
  2. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
  3. meningkatkan manajemen tataniaga;
  4. meningkatnya pengawasan dan pengendalian harga.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka program yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran dan program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan indikator program cakupan bina perdagangan, sedangkan untuk tahun 2020-2023 program yang akan dilaksanakan yaitu program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dengan indikator kinerja program yaitu cakupan bina perdagangan.

  • Sasaran “meningkatnya daya saing usaha skala makro dan kecil” dengan indikator sasaran “persentase daya saing produk IKM”. Strategi yang digunakan adalah mendorong terciptanya produktivitas IKM dengan arah kebijakannya meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka program yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu program pembinaaan, pengembangan, peningkatan dan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan indikator program cakupan bina IKM, sedangkan untuk tahun 2020-2023 program yang akan dilaksanakan yaitu program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah dengan indikator kinerja program yaitu cakupan bina IKM.

Dalam hal ini secara cascading dapat digambaran keterkaitan antara misi sampai kepada pelaksanaan program dari tahun 2018 s/d 2023 yaitu :

MisiTujuanIndikator tujuanSasaranIndikator SasaranStrategiArah KebijakanProgram 2019Program 2020-2023Indikator Program
Penguatan Kapasitas Ekonomi PerkotaanTerjaganya pertumbuhan EkonomiLaju pertumbuhan ekonomi                                  
Tingkat Pengangguran terbuka
Urusan Perdagangan
Meningkatnya pembinaaan, pengawasan dan pelayanan perdaganganPersentase pembinaaan, pengawasan dan pelayanan perdaganganPenguatan pembinaan pengawasan dan pelayanan perdaganganMeningkatkan katersediaan sarana dan prasarana perdaganganPeningkatan pelayanan pengelolaan PerpasaranPembinaan, peningkatan dan pengawasan perdaganganCakupan bina perdagangan
Meningkatkan mnajemen tataniagaPembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdagangan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Urusan Perindustrian
Meningkatnya daya saing usaha skala mikro dan kecilPersentase daya saing produk IKMMendorong terciptanya produktivitas IKMMeningkatkan proketeksi, pengembangan dan pemasaran produk lokalPembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdaganganPembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengahCakupan bina IKM
  • Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI Dan Rencana Strategis  Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jambi
  • Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019

Potensi dan Permasalahan

  1. Potensi
  1. Ukuran Dasar Domestik

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Besarnya pasar domestik tercermin dari luasnya wilayah, besarnya jumlah populasi dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh komsumsi masyarakat. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia.  Berdasarkan dokumen RPJM 2015-2019, Indonesia diyakini memiliki peluang untuk dapat menikmati bonus demografi dengan ratio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja yang semakin berkurang.  Indonesia mempunyai potensi untuk memamfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional.

  • Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir cukup tinggi dengan rata-rata 6 persen setiap tahunnya. Secara fundamental perekonomian Indonesia cukup kokoh dalam mengahadapi berbagai tekanan dari krisis global. Pertumbuhan ekonomi ini telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stablitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat pada tahun 2014 PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai               Rp. 10.542,7 triliyun, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang tercatat Rp. 9.084,0 triliyun, sementara PDB perkapita tahun 2014 mencapai 41,8 juta atau US $ 5,531,5 yang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 36,5 juta.

  • Iklim Usaha Perdagangan

Kementerian Perdagangan RI berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha khususnya di sektor perdagangan. Komitmen dan konsisten untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga senantiasa mempertahankan ekspansi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktifitas-aktifitas bisnisnya di Indonesia. Selain itu, dengan diterbitkannya landasan UU yang mengatur perdagangan, maka Kementerian Perdagangan RI juga berkeinginan untuk memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur.

  • Peran Indonesia di Dunia Internasional

Peran Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Pasifik semakin penting di mata Internasional. Selain karena fakta bahwa Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan merupakan pasar yang besar yang tetap tumbuh positif di tengah krisis global, kinerja diplomasi internasional Indonesia juga telah mampu menempatkan Indonesia menjadi pemeran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimamfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional dan melalui kerjasama investasi.

Pendekatan kerjasama bilateral Indonesia berorientasi pada penjajaan pengembangan Economnic Pathernership Agreement (IJEPA, IE-CEPA, IA-CEPA, II-CECA, TIGS IC-CEPA, IP-CEP) Joint Study towards the Feasibility of Free Trade Agreements (Turki, Mesir Tunisia), Preferential Trade Agreement (Iran, Nigeria, Peru, Meksiko) Joint Committee (Afrika Selatan); bilateral consultation (joint commission, working group on trade and investment (EU, Rusia) dan forum pertemuan bilateral yang reguler/terstruktur ataupun tidak terstruktur.

Dalam lingkup regional ASEAN, Indonesia tidak saja harus berperan aktif dalam membentuk kerja sama dalam forum tersebut, melainkan juga harus mampu mengoptimalkan pemamfaatan dari kerja sama dimaksud bagi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. Momentum besar kerja sama internal ASEAN akan ditandai dengan pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015.

Selain berperan aktif membangun diplomasi perdagangan melalui kerjasama bilateral dan regional, Indonesia juga tergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Perdagangan Internasional yang saat ini diatur melalui organisasi perdagangan dunia (WTO) dipandang sebagai organisasi perdagangan yang tergolong mapan. Prinsip-prinsip di WTO yang menciptakan sistem perdagangan yang fair, rule based sistem, tanpa diskriminasi dan transparan dianggap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan negara anggotanya.

Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga bergabung dalam APEC dan organisasi internasional lainnya, harusnya diarahkan melalui kebijakan strategis guna mencapai sebesar-besarnya mamfaat bagi Indonesia. Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi diplomasi terkait pembukaan akses pasar ekspor serta penurunan hambatan perdagangan.

  • Ritel Modern dan Tradisional

Ritel modern terutama di kota-kota besar dan tradisional menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data yang dirilis APRINDO menunjukan bahwa omzet anggota APRINDO yang mewakili 30-35 persen dari total pasar ritel nasional mengalami kenaikan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Omzet anggota APRINDO pada tahun 2011 berada pada kisaran Rp. 100 triliyun, kemudian mengalami kanaikan pada tahun 2012 menjadi Rp. 135 triliyun dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 148 triliyun.

Perkembangan positif ritel modern dan ritel tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimamfaatkan untuk :

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan out put sektor perdangangan.
    1. Meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel modern dan ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sitem distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stablitas harga dan mengurangi disparitas harga.
    1. Memberdayakan UMKM melalui jaringan kemitraaan antara UMKM dengan jaringan ritel modern.
    1. Mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi UMKM perdagangan yang beraktivitas di pasar rakyat.

6) Pasar Komoditi Terorganisir

Pasar komoditi yang dapat di kembangkan menjadi Pasar Berjangka Komoditi, Pasar Lelang, dan Sistem Resi Gudang, memilki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi, perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Melihat potensi pasar berjangka ini, Kementerian Perdagangan RI terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang. Pasar lelang mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan RI melalui pasar lelang di beberapa daerah.

7) Komoditi Unggulan Beragam

Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditi-komoditi unggulan tersebar di seluruh daerah Indonesia, baik komoditi yang sudah memiliki potensi daya saing di pasar internasional (kondisi permintaan), maupun komoditi ungggul berdasarkan kompetensi daerah-daerah (kondisi penawaran).

Keragaman komoditi unggul ini merupakan salah satu alternatif  solusi disversifikasi produk ekspor nasional, dimana ekspor non migas nasional untuk sepuluh produk ekspor utama (TPT, elektronika, karet dan produk karet, minyak kelapa sawit, hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi) adalah sebesar 34 %.

8) Kualitas SDM Sektor Perdagangan

Selain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan RI yang telah diuraikan di atas, Kementerian Perdagangan RI juga memiliki potensi sumber daya  manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, untuk menyelenggarakan pembangunan perdagangan, antara lain :

  1. SDM Dunia Usaha; dan
    1. SDM Aparatur Perdagangan.
      1. Undang-undang Perdagangan dan Implementasinya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan satu-satunya dan pertama kalinya diundangkan setelah selama 80 tahun menggunakan BRO tahun 1934. Undang-undang yang terdiri atas 19 bab dan 122 pasal ini memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian di sektor perdagangan yang diharapkan dapat memacu kinerja sektor perdagangan nasional. Undang-undang Perdagangan ini merupakan representasi dan komitmen besar pemerintah  dan DPR untuk menjaga sektor perdagangan Indonesia, khususnya di tengah nintegrasi ekonomi dunia yang sarat dengan perubahan yang cepat.

  • Permasalahan

Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Kementerian Perdagangan RI juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri dalam priode lima tahun mendatang, antara lain :

  1. Surplus Neraca Perdagangan Non Migas yang Mengalami Penurunan

Tren penurunan surplus neraca perdagangan non migas di Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, secara umum menggambarkan produk non migas Indonesia cenderung kalah bersaing di pasar internasional. Penurunan surplus neraca perdagangan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan impor produk non migas yang cukup pesat, relatif terhadap ekspor produk non migas Indonesia. Selain permasalahan rendahnya daya saing produk, hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya hambatan non tarif di pasar ekspor Indonesia.

  • Belum Optimalnya Peran dan Pemamfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional

Pemamfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional erat kaitannya dengan implementasi strategi multitrack di beberapa forum multilateral, regional dan bilateral. Adapun implementasi tersebut harus sejalan dengan arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia, guna memastikan perncapian misi utama peningkatan sektor perdagangan yang berkualitas. Kerjasama perdagangan internasional dalam ruang lingkup multirateral seperti WTO, APEC dan sebagainya, umumnya berfokus mengatasi isu internasional terkait lingkungan, kesehatan, produk pertanian, non pertanian dan jasa. Namun demikian posisi Indonesia dalam setiasp perundingan tersebut harus cukup tegas, guna mengamankan kebijakan perdagangan di forum internasional.

  • Defisit Neraca Perdagangan Jasa

Pengembangan sektor perdagangan jasa merupakan salah satu prioritas dalam kerangka kebijakan perdagangan Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh kondidi defisit neraca perdagangan jasa yang tidak kunjung membaik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat suatu rancangan prioritas pembangunan bidang jasa, yang diantaranya berfokus terhadap peningkatan ekspor non migas; serta peningkatan efisiensi ekonomi produktivitas. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah peningkatan investasi dalam negeri melalui a) penyederhanaan izin investasi, b) promosi yang terintegrasi, c) peningkatan kapasitas penyedia jasa, d) peningkatan sarana dan prasarana pendukung, e) peningkatan keberpihakan terhadap investor domestik.

  • Fluktuasi Harga Bahan Pokok

Belum Terjaminnya Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pokok

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor.

Isu kritikal komiditi bahan pangan pokok :

  1. Kondisi pasokan dan harga pangan pokok yang dipaengaruhi paktor produksi;
  2. Faktor produksi yang bersifat musimam dan cuaca eksatrim sangat terkait;
  3. Faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasidan ketersediaan produk pangan impor;
  4. Faktor distribusi.

Belum Efisiennya Arus Barang dan Konektivitas (Logistik, Distribusi dan Fasilitas Perdagangan)

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pengembangan kapasitas logistik :

  1. Menurunnya biaya logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting (persentase) terhadap PDB.
  2. Transaksi perdagangan antar pulau (Propinsi antar Propinsi).
  3. Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar rakyat, pusat distribusi regional/Propinsi, gudang non SRG.

Pengelolaan impor dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu strategis bagi Indonesia mengingat masih belum terpenuhinya kecukupan produksi, yang disertai dengan belum optimalnya sistem distribusi dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Disamping ketahanan pangan juga merupakan isu yang sensitif karena terkait dengan kesejahteraan petani di dalam negeri, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan ketersediaan bahan pangan nasional.

Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Konsumen Indonesia saat ini masih sebagai target pasar dan belum dapat mengelobarasi perannya sebagai market driven bagi perkembangan barang dan jasa. Edukasi terhadap konsumen Indonesia disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

Belum Terwujudnya Indonesia Sebagai Referensi Harga Dunia

Sebagai salah satu penghasil utama komoditi di dunia, Indonesia memiliki peran yang strategis untuk membentuk pasar yang menjadi tempat price discovery bagi komiditi-komiditi andalan seperti minyak kelapak sawit (CPO), batubara, kakao, timah, kopi dan karet. Besarnya kontribusi sektor komiditi pada perekonomian nasional ditambah dengan besarnya ketersediaan komoditi di Indonesia maka sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki pasar terorganisir yang memberikan referensi harga baik untuk spot maupun berjangka. Instrumen kontrak berjangka di bursa-bursa di Indonesia dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian. Tantangan yang harus dapat dijawab untuk mewujudkan pasar komiditi berjangka yang likuid adalah integritas pasar dan keuangan terkait dengan perdaganganb kontrak berjangka di bursa berjangka di Indonesia.

Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah. Upaya yang dapat dilakukan ke depan dalam mendukung akses dan ketersediaan informasi ini adalah dengan melaksanakan diseminasi data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kebijakan, mewujudkan sinkronisasi dan data informasi antar lembaga ataupun institusi pemilik sumber informasi terkait khususnya sektor perdagangan, mewujudkan transparansi data dan informasi, dan meningkatkan akses informasi begi seluruh pihak.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

  1. Tuntutan profesional SDM bidang perdagangan;
  2. Perizinan dan penegakkan pelanggaran hukum;
  3. Penguatan dan penataan kelembagaan di dalam maupun di luar negeri.

Belum Sinerginya Kebijakan Pusat dan Daerah

Terkait sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan perdagangan ke depan, Kementerian Perdagangan RI untuk mendukung hal sinergi ini akan melaksanakan beberapa langkah strategis diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi tentang Undang-undang Perdagangan. Kementerian Perdagangan RI akan melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 tentang Perdagangan yang meliputi aspek kebijakan dan regulasi sehingga dengan demikian dapat di dukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Visi, Misi Dan Tujuan

a. Visi

Kementerian Perdagangan RI sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019, disusunlah Visi Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non migas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

  • Misi

Dalam rangka mewujudkan visi perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang kerkeadilan, maka Misi Kementerian Perdagangan RI adalah :

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaultan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
    1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
    1. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
    1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
    1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
    1. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
    1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan Priode 2015-2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

  1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
  2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang tumbuh dan berkualitas; dan
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

c. Tujuan

  1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
  2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
  3. Peningkatan akses dan pangan pasar internasional;
  4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
  5. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
  6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
  7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
  8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
  9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  10. Peningkatan perlindungan konsumen;
  11. Peningkatan iklim usaha dan kapastian berusaha;
  12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
  13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
  14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.
  • Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan RI dalam urusan perdagangan antara lain :

  1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, yang digunakan adalah :

  1. Pertumbuhan ekspor non migas;
  2. Kontribusi produk manifaktur terhadap total ekspor; dan
  3. Pertumbuhan ekspor jasa.
    1. Peningkatan pengamanan perdagangan;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perdagangan adalah meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional.

  • Peningkatan akses dan pangan pasar internasional;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses dan pangsa pasar internasional adalah :

  1. Meningkatnya diverifikasi pasar dan produk ekspor; dan
  2. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif).
    1. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan pemantapan promosi ekspor dan nation branding adalah :

  1. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding) dan
  2. Optimal kinerja kelembagaan ekspor.
    1. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa adalah meningkatnya efektifitas pengelolaan impor.

  • Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

Sasaran yang ingin dicapai dalam menguatkan pasar dalam negeri :

  1. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan; dan
  2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
    1. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);

Sasaran yang ingin dicapai dari peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri adalah meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam komsumsi rumah tangga nasional. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

Sasaran yang ingin dicapai dalam optimalisasi/penguatan pasar berjangka komiditi, sistim resi gudang (SRG) dan pasar lelang adalah meningkatnya pemamfaatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

  1. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengamanan ketersedian dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah :

  1. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
  2. Stablitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
  3. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan.
    1. Peningkatan perlindungan konsumen;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan perlindungan dan pemberdayaan konsumen adalah meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri.

  • Peningkatan iklim usaha dan kapastian berusaha;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha dibidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Indikator yang dipergunakan yaitu :

  1. Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
  2. Prosentase Kab/Kota yang dapat menerbitkan SIUP, TDP maksimal 3 hari.
    1. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

Sasaran yang dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah :

  1. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
  2. Meningkatnya kinerja dan profesional SDM sektor perdagangan;
  3. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih; dan
  4. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal.
    1. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan dukungan kinerja sektor perdagangan adalah meningkatnya pemamfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan.

  • Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan dukungan kinerja sektor perdagangan adalah meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian adalah :

  1. Presentase hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan;
  2. Presentase rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I.

Arahan Kebijakan Dan Strategi

  1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan perdagangan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang pada tahap 3 atau dalam priode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas  serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam priode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan RI dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah :

  1. Pertumbuhan ekspor produk non migas rata-rata sebesar 10,5 % per tahun;
  2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
  3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Dengan demikian arah kebijakan strategi nasional mencakup yaitu :

a.   Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan adalah ”Meningkatkan Daya Saing Produk Ekspor Non Migas dan jasa  melalui :

  1. Peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih konpetitif di pasar internasional; dan
  2. Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
    1. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah ”meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui :

  1. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplay agar lebih efisien dan lebih handal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
  2. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; dan
  3. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah.
  • Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan RI

Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional kedepan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran yaitu :

  1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
  2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional;
  3. Meningkatkan disversifikasi produk ekspor;
  4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
  5. Meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
  6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
  7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik;
  8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 2015-2019, maka Kementerian Perdagangan RI akan melaksanakan 9 (sembilan) program yang didukung dengan 72 kegiatan.

Hasil Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015-2019

      Sesuai dengan potensi dan permasalahan pada sektor perdagangan dalam maupun luar negeri Kementerian Perdagangan RI telah menetapkan visi perdagangan ”Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” untuk mencapai visi tersebut maka ditindaklanjuti dengan misinya ada tujuh. Pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 akan ada kesamaan penekanan yaitu pada penguatan pasar dalam negeri, meningkatkan aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya ada pada penguatan jaringan distrbusi, dimana pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berpedoman pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 lebih menekankan pada pembinaan dan peningkatan dunia perdagangan dan jasa serta penataan pasar-pasar milik pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan prima. Walaupun demikian dalam penjabaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan RI juga telah sama-sama mengupayakan pemberdayaan sektor informal yang juga merupakan program pengentasan kemiskinan.

3.3.2. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019

Dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktek terbaik dalam ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut :

  1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar.
  2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
  3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diservikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tatantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Kementerian Perindustrian RI menyusun Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Industri dan Sasaran Strategis Pembangunan Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 31.1/M-IND/PER/3/2015 tetang Rencana Startegis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

Visi

Indonesia menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi,  yaitu :

  1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
    1. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan innovasi;
    1. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
    1. Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan industri, maka ditetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu ”Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing”

Sasran Strategis Pembangunan Industri

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan agar tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah yang mampu berdaya saing maka Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI telah menetapkan sasaran strategisnya yaitu :

  1. Prespektif Pemangku Kepentingan :
  2. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
  3. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
  4. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
  5. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
  6. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
  7. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; dan
  8. Menguatnya struktur industri.
  9. Prespektif Proses Internal :
    1. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan idiologi Trisakti dan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita);
    1. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri;
    1. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal;
    1. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
    1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik;
    1. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi;
    1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional;
    1. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas);
    1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan;
    1. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM mandiri; dan
    1. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional.
  10. Prespektif Pembelajaran Organisasi
  11. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas;
  12. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
  14. Meningkatnya kualitas pelaporean pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  15. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan;
  16. Meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal; dan
  17. Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri

Dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

  1. Industri Prioritas

Ada 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokan dalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut :

  1. Industri pangan;
  2. Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
  3. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
  4. Industri alat transportasi;
  5. Industri elektronika dan telematika;
  6. Industri pembangkit energi;
  7. Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong;
  8. Industri hulu agro;
  9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
  10. Industri kimia dasar (hulu dan antara).
  11. Perwilayahan Industri
  12. Penetapan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI);
  13. Penegembangan kawasan peruntukan industri;
  14. Pembangunan kawasan industri; dan
  15. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
  16. Pembangunan sumber daya industri
  17. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri;
  18. Pemamfaatan sumber daya alam; dan
  19. Pengembangan dan pemamfaatan teknologi industri.
  20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  21. Standarisasi industri;
  22. Infrastruktur industri; dan
  23. Sistem informasi industri nasional.
  24. Pembangunan Industri Hijau
  25. Pengembangan IKM

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit merupakan lebih dari 90 % dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 % dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil  yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. IKM hanya dapat dimiliki oleh WNI dengan tujuan :

  1. Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 % per tahun atau sekitar 30 ribu unit IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata 3 % per tahun. Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut :

No.SASARANPriode 2015-2019
I.PENGUATAN KELEMBAGAAN 
1.Penguatan Sentra IKM1.090
2.Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis110
3.Penyediaan Tenaga penyuluh lapangan (orang)1.000
4.Penyediaan Konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah (orang)590
II.PEMBERIAN FASILITAS 
1.Peningkatan kompetensi SDM (orang)545
2.Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)8.805
3.Pemberian bantuan serta fasilitas bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)600
4.Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)815
5.Pengembangan produk (unit IKM)2.065
6.Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ( unit IKM)85
7.Pemberian bantuan imformasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)1.150
8.Fasilitas akses pembiayaan (unit IKM)5.200
9.Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (kawasan)10
10.Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)145
11.Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM)1.250
12.Fasilitasi penarapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)2.500
  • Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional. Juga akan diberlakukan barbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi :

  1. IKM hanya dapat dimiliki WNI, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh WNI dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh WNI.
    1. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplay industri prioritas.
      1. Dalam uapaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM.
  2. Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut :

  1. Pemamfaatan potensi bahan baku;
    1. Penyerapan tenaga kerja;
    1. Pemamfaatan teknologi, inovasi dan krearitifitas; dan
    1. Program pengembangan IKM.

Hasil Telaah Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Kementerian Perindustrian RI terkait pengembangan industri maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan keberpihakan kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional industri disamping itu diupayakan industri kecil dan menegah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

  • Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021

1.  Visi

 Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, menberikan motivasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru. Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi harus mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai yakni :

“Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Tangguh, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

 Penjelasan dari maksud visi tersebut yakni :

Tangguh : Pengembangan industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia menunjang penguatan kelembagaan yang tangguh.

Berkeadilan : Pengembangan industri dan perdagangan yang merata di wilayah Provinsi Jambi dengan pemamfaatan bahan baku/kearifan lokal dan teknologi tepat guna dalam pengembangan sentra-sentra produksi lokal yang potensial.

Berdaya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang mengacu pada segmen pasar guna meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan eksternal.

2.  Misi

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (costumer dan stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi telah menetapkan 3 (tiga) misi yang diemban sebagai berikut :

  1. Mengembangkan sektor industri berbasis unggulan daerah;
  2. Meningkat peranan perdagangan dalam dan luar negeri;
  3. Meningkatkanpelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan public dalam urusan industri dan perdagangan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Pembangunan industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan sektor industri dan perdagangan harus diarahkan untuk menjadi industri dan perdagangan yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri dan perdagangan yang disebakan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional dan daerah serta meletakan dasar-dasar pembangunan industri dan perdagangan andalan masa depan. Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus harus tampak pada kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka visi dan misi tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi periode 2016-2021 yaitu :

  1. Meningkatnya daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah.
  2. Meningkatkan stablitas harga dan penguatan pangsa pasar yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri.
  3. Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas.
  4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha.

Sasaran

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkatkan peran industri terutama industri kecil dan menengah disemua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan di atas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jambi 2016-2021 sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu :

Sasaran 1 :

Tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan strategi :

  1. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal;
  2. Penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
  3. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.

Sasaran 2 :

Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah dan perlindungan konsumen, dengan strategi kerja :

  1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
    1. Kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis;
    1. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru;
    1. Meningkatkan system perdagangan yang tertib ukur, efisien, transparan dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen.
    1. Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor, dengan strategi kinerja : Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komiditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor.

Sasaran 3 :

Meningkatkan eksport daerah dan terkendalinya impor dengan strategi kinerja peningkatan ekspor non migas dan penurunan nilai impor.

Sasaran 4 :

Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi, dengan strategi kinerja membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

  1. Strategi sektor Industri
    1. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal;
    1. Penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
    1. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
  2. Strategi sektor Perdagangan
    1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
    1. Kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis;
    1. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru;
    1. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen;
    1. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komiditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor.
  3. Strategi pelayanan industri dan perdagangan

Membangun jejaring sinergitas pembangunan industri dan perdagangan baik di pusat dan di daerah yang didukung dengan tersedianya data, SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Propinsi Jambi, yaitu :

  1. Kebijakan sektor industri
  2. Mendorong pertumbuhan IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial serta promosi IKM.
  3. Penyediaan informasi pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat.
  4. Mendukung industri yang member nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan.
    1. Kebijakan sektor perdagangan
  5. Mendorong integritas aktifitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaaan produk dalam negeri.
  6. Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang komestik terutama bagi bahan kebutuhan pokok.
  7. Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah.
  8. Mendorong perkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.
  9. Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan di tunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah.
    1. Kebijakan pelayanan industri dan perdagangan
  10. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi pengembangan indag dengan instansi terkait baik di pusat dan di daerah.
  11. Penguatan SDM aparatur serta peningkatan kualitas kinerja pelayanan internal dan eksternal yang berkelanjutan.

Misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021, dalam Rencana Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi “ Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing “
MisiTujuanSasaran
Mengembangkan sektor industri berbasis unggulan daerah1.  Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah1. Tumbuh dan berkembangnya sektor industri
  2.  Meningkatkan peranan perdagangan dalam dan luar negeri  2 . Meningkatkan stablitas dan penguatan pangsa pasar yang terintegritas dengan pasar dalam negeri  2. Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri
  3.  Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik dalam urusan industri dan perdagangan   3.  Meningkatkan perdagangan luar negeri yang berkualitas  Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor    
     4.   Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha  4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi

Hasil Telaah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021

Jika ditelaah secara mendalam sampai pada arah kebijakan yang di tempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi terkait pengembangan perdagangan dan perindustrian maka dapatlah dikatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan RPJMD Pemerintah Kota Jambi serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah selaras dan bersinergi yaitu sama-sama menginginkan perdagangan yang kuat mampu menghadapi pasar global, berbasis kearipan lokal, perindustrian terutama industri kecil dan menegah sanggup berdaya saing, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah terkait aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan industri.

3.4.           Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1.  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Jambi didasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 55 Paragraf 3 Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi dinyatakan bahwa Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa yaitu :

  • Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas wilayah seluas 1.135 ha, yang terdiri dari :
  • pasar tradisional;
  • pusat perbelanjaan modern;
  • toko dan ritel modern; dan
  • Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud  pada Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  • pengembangan pasar tradisional di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura.
  • peningkatan kualitas fisik dan infrastruktur pasar-pasar tradisional di setiap kecamatan; dan
  • pengembangan konsep terpadu antara terminal angkutan barang dan pasar induk Lingkar Selatan di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru.
  • Rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud ada Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Selatan.

Rencana pengembangan toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru. Sementara pada Pasal 58 Paragraf 6 Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang RTRW Kota Jambi disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri yaitu :

  • Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e berupa rencana pengembangan kawasan industri ringan di wilayah Kota;
    • Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 602 ha (enam ratus dua hektar) terdiri atas:
      • peninjauan kembali izin lokasi kawasan industri yang berada pada sempadan Sungai Batanghari;
      • penyediaan ruang untuk kawasan industri agro dan industri kecil dan menengah di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru;
      • peningkatan kualitas lingkungan kawasan industri Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Selatan.

Di dalam Pasal 64 bagian pertama disebutkan Penetapan Kawasan Strategis :

  • Kawasan Strategis Kota terdiri atas :
  • kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
  • kawasan strategis sosial budaya.
  • Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
  • Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi;
  • Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura;
  • Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Lebak Bandung dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung;
  • Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan;
  • Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Selatan.
  • Rencana pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Jambi Selatan terdiri atas :
  • Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
  • Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
  • Pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
  • Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
  • Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
  • Kelurahan Olak Kemang dan Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk;
  • Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut dan Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.
  • Rencana pengembangan kawasan sosial budaya di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan terdiri atas :
  • pengendalian dan pengembangan kegiatan budidaya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukkan ciri khas lokal;
  • penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
  • pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
  • pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
  • pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.
  • Peta rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.4.2.  Gambaran Umum Kota Jambi

Lingkup wilayah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi meliputi seluruh wilayah administratif Kota Jambi dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 

Peta Administrasi Kota Jambi

   

Wilayah perencanaan secara administratif terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kota Jambi sebagaimana terlihat pada tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3.

Luas Wilayah Kota Jambi Dirinci Per Kecamatan

NoKecamatanLuas Wilayah Existing (Km2)**Luas Wilayah PP Nomor …. Thn 1986 (Km2)Jumlah Kelurahan
1Kotabaru36,11 (17,56 %) 5
2Jambi Selatan11,41 (5,55 %) 5
3Jelutung7,92 (3,85 %) 7
4Pasar Jambi4,02 (1,96 %) 4
5Telanaipura22,51 (10,95 %) 6
6Danau Teluk15,70 (7,64 %) 5
7Pelayangan15,29 (7,44 %) 6
8Jambi Timur15,94 (7,75 %) 9
9Pall Merah27,13 (13,20 %) 5
10Alam Barajo41,67 (20,27 %) 5
11Danau Sipin7,88 (3,85 %) 5
Jumlah205,38205,3862

**   Sumber Data : Jambi Dalam Angka Tahun 2017

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986, Kota Jambi memiliki luas sebesar ± 205.38 km² dan batas wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan topografi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan Kota Jambi, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas – Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatannya.

Penggunaan lahan Kota Jambi didominasi oleh kebun sebesar 19.41% dan lahan tidur sebesar 19,01%. Sedangkan penggunaan lahan yang sedikit jumlahnya adalah kilang minyak sebesar 0,0014 %. Untuk lebih lanjut penjabaran penggunaan lahan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4.

 Guna Lahan Eksisting Kota Jambi

NoLanduseLuas (Ha)Persentase (%)
1 Bangunan Gedung489.70 2.79 
2 Danau244.52 1.39 
3 Hutan2,938.80 16.74 
4 Industri101.03 0.58 
5 Jalan666.76 3.80 
6 Kebun3,406.63 19.41 
7 Kilang0.25 0.00 
8 Embung89.37 0.51 
9 Ladang1,765.35 10.06 
10 Landasan40.03 0.23 
11 Lapangan52.51 0.30 
12 Makam33.91 0.19 
13 Mesjid12.04 0.07 
14 Parit Jalan20.53 0.12 
15 Permukiman2,928.11 16.68 
16 Sawah604.45 3.44 
17 Sungai757.63 4.32 
18 Taman64.93 0.37 
19 Lahan Tidur3,336.44 19.01 
TOTAL17,553.00 100.00 

Sumber: Hasil Interpretasi Peta, 2010

3.4.3. Kondisi Sarana Wilayah

Sarana Perdagangan dan Jasa

   Ragam sarana perdagangan di Kota Jambi yang saat ini dapat dijumpai ialah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi, pusat perbelanjaan modern (mall), serta rumah toko (ruko). Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi berjumlah sebanyak 20 buah dengan 2 diantaranya menggunakan format rumah toko. Adapun pusat perbelanjaan modern yang cukup terkenal di Kota Jambi ialah Mall Kapuk, Mall Trona, Meranti Swalayan, WTC Batanghari, Ramayana, Jambi Prima Mall (Jamtos), Hypermart, Giant dan sebagainya. Dalam hal ketersediaan sarana perdagangan dan jasa dalam bentuk rumah toko yang perlu menjadi perhatian ialah kurang terjaganya sisi urban design sehingga ruko-ruko yang ada kurang teratur dan mendominasi akses suatu wilayah sehingga mulai dapat dijumpai slum area di belakang ruko-ruko di Kota Jambi. Pada tabel 3.5. dibawah adalah profil pasar yang dikelola Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 3.5 

Profil Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi

NoNama dan Jenis PasarJumlahJumlah Pedagang
RukoTokoKiosLos 
1.Pasar Tanah Pilih042670109
2.Pasar Stimang1000010
3.Pasar Stimang (Belakang Mega)0026026
4.Pasar Sijimat0060060
5.Pasar Gang Siku001850185
6Pasar TAC008754141
7.Pasar Buah-buahan0037037
8.Pasar Jalan Hindia0044044
9.Pasar Talang Banjar0055163218
10.Pasar Kebun Handil13211280162
11.Pasar Mayang Sari0035035
12.Pasar Kasang005271123
13.Pasar Olak Kemang0073845
14.Pasar Pelayangan00244670
15.Pasar Kebun Bungo00505
16.Pasar Tanggo Rajo0008888
17.Pasar Mlioboro0017017
18.Pasar Dalam Kota3500035
19.Pasar Grosir/Pasar Induk001550155
Jumlah581751.9622.0584.253

  Sumber Data : Bidang Pengelolaan Pasar

Kawasan strategis kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Kawasan strategis kota berfungsi untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota, mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi daya dukung lingkungan hidup di wilayah kota sebagai pertimbangan penyusunan indikasi program, serta sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kota. Adapun penetapan kawasan strategis didasarkan pada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan, kesepakatan para pemangku kepentingan, daya dukung dan daya tampung kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.4.  Kawasan Strategis Propinsi Jambi

Adapun dalam perspektif perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Jambi, Kota Jambi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Metropolitan Jambi dan Kawasan Strategis Muara Bulian-Kota Jambi. Secara administratif lokasi kawasan strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sektor unggulan yang tedapat di kawasan strategis Metropolitan Jambi adalah perdagangan, jasa dan industri. Kawasan strategis Metropolitan Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Propinsi Jambi.

  1. Kawasan Strategis Muara Bulian – Kota Jambi

Adapun Kawasan Strategis Muara Bulian-Kota Jambi secara administratif berlokasi di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis dimana kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan penting di Propinsi Jambi yang membentuk sebuah kawasan yang perkembangan ekonominya cukup pesat. Sektor unggulan yang tedapat di kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. Kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi.

Tujuan penetapan kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi ini adalah untuk mendorong berkembangnya perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan wilayah dan menjadi pendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi. Sektor unggulan yang tedapat di kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. Secara administratif lokasi kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan strategis Muara Bulian-Kota Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan wilayah Metropolitan Jambi.

  • Kawasan strategis Metropolitan Jambi  dan sekitarnya.

Kawasan strategis Metropolitan Jambi merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan strategis dimana kawasan ini merupakan pusat kegiatan nasional dan salah satu pusat pertumbuhan penting di Propinsi Jambi yang membentuk sebuah wilayah yang perkembangan ekonominya cukup pesat. Tujuan penetapan kawasan strategis Metropolitan Jambi ini adalah untuk mendorong Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional dan penting di bagian timur Pulau Sumatera. Sektor unggulan yang tedapat di kawasan strategis Metropolitan Jambi adalah perdagangan, jasa dan industri.

Secara administratif lokasi kawasan strategis Metropolitan Jambi terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan strategis Metropolitan Jambi akan berfungsi untuk mendorong upaya optimalisasi Kota Jambi sebagai pusat kegiatan nasional dan mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan industri skala nasional di Propinsi Jambi.

3.4.5.  Kawasan Strategis Kota Jambi

  1. Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi sektor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan energi, memiliki sumber daya yang strategis, serta dapat mempecepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam kota.

Kawasan strategis dari perspektif ekonomi bagi Kota Jambi adalah kawasan perdagangan dan jasa Angso Duo. Secara fungsional kawasan ini meliputi seluruh BWK I. Kawasan strategis perdagangan dan jasa Angso Duo merupakan kawasan yang didorong untuk menjadi pusat dari perdagangan dan jasa skala kota. Kawasan ini mencakup seluruh BWK I dengan luas kawasan 877,647 Ha. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi yang cepat tumbuh serta dukungan prasarana yang ada.

Strategi pengembangan kawasan ini antara lain adalah :

  1. mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub pusat-sub pusat kegiatan;
  2. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan
  3. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

Gambar 3.2

Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Jambi 2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA JAMBI 2011 – 2031  

Tabel 3.6.

Kawasan Strategis Kota Jambi

Jenis Kawasan StrategisKawasan StrategisLokasi
Kawasan Strategis dari Perspektif EkonomiKawasan Perdagangan dan Jasa di BWK IKec. Pasar Jambi, sebagian Kec. Jambi Timur dan sebagian Kec. Jelutung
Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial BudayaKawasan seluas 55,612 Ha di Jambi Kota SeberangKec. Pelayangan dan Kec. Danau Teluk

Sumber : Hasil Analisis, 2009

3.5.           Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pada awal Bab III ini, menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

  1. Kurangnya kesadaran tertib niaga, perlindungan konsumen dan kemetrologian para pelaku usaha maupun konsumen;
  2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Rendahnya akses pasar baik lokal maupun yang berorientasi ekspor;
  4. Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana pasar;
  5. Pengelolaan kebersihan pasar daerah secara mandiri;
  6. Pengelolaan perparkiran di kawasan pasar tradisional;
  7. Pengelolaan keamanan ketertiban pasar daerah secara terpadu;
  8. Kurangnya promosi berbagai macam dunia usaha dilingkungan pasar milik pemerintah dalam rangka  menarik minat masyarakat;
  9. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah serta usaha kecil dan menegah;
  10. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam manajemen dan akses permodalan.
  11. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam memamfaatkan teknologi modern baik dalam produksi maupun pemasarannya.
Text Box: BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 terdapat pada misi ke 4 yang diarahkan untuk penguatan kapasitas ekonomi perkotaan dengan tujuan terjaganya pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator tujuannyayaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 dimaksud maka sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian diarahkan pada sasaran urusan perdagangan yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dengan indikator sasarannya persentase meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan serta sasaran urusan perindustrian meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil, dengan indikator sasaran persentase daya saing produk IKM. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk pencapaiannya.

Untuk mengimplementasikan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut maka harus ada tujuan dan strategi organisasi perangkat daerah yang tepat sebagai pola dan senergisitas pelaksanaannya, maka disusunlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu pernyataan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tujuan yang ingin dingapai yaitu “terjaganya pertumbuhan ekonomi” dengan indikatornya laju pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai andil untuk mewujudkan tujuan dimaksud. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun tujuannya harus berpedoman pada tujuan RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut adapun tujuan yang diemban yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah

Maksud dari rumusan tujuan ini yaitu :

  1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan (berkesinambungan) terhadap urusan perdagangan dan urusan industri kecil dan menengah, misalnya pelaksanaan operasional, razia, melakukan himbauan, membuat surat edaran tentang pelarangan, memberikan surat teguran, dan sebagainya yang pada prinsipnya dilakukan secara terus menerus.  
  2. Meningkatkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha industri kecil dan menengah, misalnya melaksanakan pelatihan, sosialisasi, seminar, worksop, temu wacana, pemagangan, dan sebagainya.
  3. Meningkatkan penataan yang berkelanjutan urusan perdagangan misalnya penataan pedagang pasar, penataaan terhadap pergudangan, penataan terhadap pemenuhan kawasan-kawasan industri, dan sebagainya
  4. Meningkatkan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah misalnya sarana dan prasarana pasar-pasar milik pemerintah, membantu pemenuhan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah, dan sebagainya.

Untuk dapat mengetahui atau mengukur capaian tujuan tersebut menggunakan indikator :

“Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah”

Pada tujuan ini ditargetkan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Target Indikator Tujuan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%3347607387100100

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang harus direalisasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yaitu :

  1. Urusan perdagangan

“Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan”

Dengan indikatornya persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan

Pada Sasaran ini ditargetkan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Target Indikator Sasaran RPJMD Urusan Perdagangan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir RPJMD
%2036526884100100
  • Urusan perindustrian

“Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil”

Dengan indikatornya persentase daya saing produk IKM

Target Indikator Sasaran RPJMD Urusan Perindustrian
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir RPJMD
%2468101212

Berkaitan dengan itu maka sasaran RPJMD tersebut harus dijabarkan ke dalam sasaran OPDagar tujuan dan sasaran RPJMD dapat tercapai. Disamping itu untuk mencapai tujuan OPD yang telah ditetapkan dibagi kedalam urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan. Sehubungan dengan itu maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan  urusannya telah menguraikan sasaran yang akan dicapai dalam menunjang tujuan dan sasaran RPJMD serta tujuan OPD yaitu urusan perdagangan memiliki 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran, sedangkan pada urusan perindustrian juga memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

“Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan untuk :

  1. Meningkatnya upaya pengintensifan pengawasan terhadap perdagangan setiap tahunnya sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan/diskresi pemerintah.
  2. Meningkatnya perwujudan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan.
  3. Meningkatnya upaya-upaya penataan-penataan terhadap pelaku usaha perdagangan.
  4. Meningkatnya upaya-upaya dalam memenuhi sarana dan prasarana perdagangan sehingga pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :

  1. Persentase realisasi retribusi

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya pendapatan retribusi setiap tahunnya dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap penerimaan retribusi pasar, pembinaan terhadap pedagang pasar dan PKL untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan pendataan dan pemberian izin terhadap pemakaian ruko/kios/lapak yang terdapat di pasar milik pemerintah yang berkaitan dengan retribusi, melakukan penataan terhadap pasar-pasar milik pemerintah. Dari upaya-upaya sebagaimana tersebut diharapkan meningkatnya secara berkontinyu penerimaan pendapatan dari sektor retribusi pasar.

Untuk implementasinya pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran dan kegiatan penyelenggaraan pasar beduk, sedangkan untuk tahun 2020-2023 juga didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan kegiatan penyelenggaraan pendataan objek retribusi  pasar.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 capaian realisasi retribusi yang diperoleh dari sektor retribusi pasar sebesar 95% yang dijadikan sebagai data tahun awal. Berpedoman pada data awal tersebut maka dalam penyusunan target indikator sasaran ini, ditetapkan pencapaiannya 100% sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra dengan ketentuan harus dilakukan upaya-upaya yang cukup signifikan. Untuk jelasnya target indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Realisasi Retribusi
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%95100100100100100100
  • Persentase pasar yang bersih dan tertib

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib sehingga memberikan kemanan dan kenyamanan bagi pedagang/pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi memiliki 20 (dua puluh) unit pasar tentu membutuhkan pengawasan, penertiban, penataan. pembinaan, dan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pasar sesuai dengan SNI.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran dan kegiatan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah, sementara untuk tahun 2020-2023 juga didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar dan kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa kondisi dan situasi pasar-pasar milik pemerintah pada tahun 2018, yang baru kondisinya dalam keadaan bersih dan tertib setelah dikalkulasikan sebesar 25 % dari 20 pasar yang dimiliki atau sekitar 5 pasar dan ini dijadikan sebagai data awal tahun. Oleh karena itu maka pasar-pasar sebagai tempat pelayanan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan agar kondisinya baik sampai dengan akhir tahun masa RPJMD dan Renstra. Untuk jelasnya target indikator sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Pasar Yang Bersih Dan Tertib
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya pelaku usaha-pelaku usaha yang diawasi, dibina dan ditata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya berapa banyak pelaku usaha (orang/perusahaan/komanditer) yang mendistribusikan barang, data berapa jenis dan jumlah barang yang memasuki wilayah Kota Jambi, berapa banyak jenis dan jumlah barang yang disubsidi pemerintah dalam menekan laju inflasi, berapa banyak data pelaku usaha pergudangan, pelaku usaha jasa perhotelan, pelaku usaha distributor barang sembilan bahan pokok, pelaku usaha pasar modern (perkulakan/swalayan/super market/mini market), dan pelaku usaha lainnya.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 2 (dua) kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan sedangkan pada tahun 2020-2023 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan pemantauan distribusi barang, kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal dan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa pelaku usaha formal yang dalam pengawasan pada tahun 2018 capaiannya sebesar 25 % dari jumlah data pelaku usaha yang melaporkan usahanya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha formal agar mampu memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Data capaian tahun 2018 ini dijadikan sebagai data awal tahun indikator sasaran Renstra.

Sementara target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Pelaku Usaha Formal Dalam Pengawasan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak  pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan yang melaksanakan kewajibannya melakukan tera/tera ulang dengan penentuan jumlah unit UTTP yang memenuhi peraturan perundang-undangan tentang tera. Pada saat dilaksanakannya tera/tera ulang sekaligus merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha tera. Dengan meningkatnya pengawasan dan pembinaan maka akan semakin banyaknya para pelaku usaha yang melakukan tera tera ulang sehingga diharapkan seluruh pemilik tera menyadari akan memenuhi kewajibannya  sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 1 (satu) kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian, sedangkan pada tahun 2020-2023 didukung juga dengan 1 (satu) kegiatan tetapi nama nomenklatur kegiatannya berganti menjadi kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah UTTP yang ditera tera ulang sebesar 23 %  sementara untuk sampai akhir masa Renstra ditargetkan 3000 unit UTTP harus sudah ditera tera ulang. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha formal agar UTTP-nya memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tera tera ulang. Data capaian tahun 2018 ini dijadikan sebagai data awal tahun indikator sasaran Renstra.

Sementara target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase UTTP Yang Ditera Tera Ulang
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2339546985100100
  • Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak pelaku usaha yang diberikan sosialisasi penyuluhan, workshop, dan sebagainya agar memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang perdagangan  sehingga pelaku usaha memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan dan kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha yang dibina melalui penyuluhan, seminar workshop, dan sebagainya sekitar 29 % dari jumlah pelaku usaha, dan diakhir masa Renstra diharapkan ada sekitar 471 pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan yang dapat mengikuti pembinaan perdagangan. Data jumlah pembinaan perdagangan tahun 2018 dijadikan sebagai data awal masa Renstra menuju 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator SasaranPersentase Pelaku Usaha Perdagangan Yang Dibina
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2943577586100100
  • Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa besar sarana dan prasarana perdagangan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, dan diharapkan meningkat terus setiap tahun sehingga mengurangi tingkat hambatan ataupun gangguan aktivitas pelaku usaha dan masyarakat.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu sarana dan prasarana perdagangan dan industri sedangkan pada tahun 2020-2023 tetap didukung 1 (satu) kegiatan namun berganti nama nomenklaturnya menjadi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 bahwa sarana dan prasaran perdagangan yang terakomodir sekitar 20 %, dari seluruh sarana dan prasaran perdagangan yang diajukan baik melalui lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Sarana dan prasarana perdagangan pada prinsipnya bersifat dinamis karena berubah-ubah kebutuhannya sehingga untuk menetapkan apa yang dibutuhkan bergantung pada proposal yang diajukan, tetapi untuk sarana dan prasaran perdagangan yang dimiliki pemerintah  misalnya pasar-pasar milik pemerintah akan dapat segera dipenuhi sesuai dengan kemampuan anggaran. Walaupun demikian untuk suksesnya pelayanan terhadap masyarakat diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dan telah ditetapkan sebagai sasaran indikator kinerja, adapun target yang akan telah ditetapkan untuk indikator ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Sarana Dan Prasarana Perdagangan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2036526884100100
  • Urusan Perindustrian

“Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah”

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan untuk :

  1. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah setiap tahunnya sehingga industri kecil dan menengah Kota Jambi mampu menjadi alternative bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, dan sebagainya.
  2. Meningkat kemitraan industri kecil dan menengah Kota Jambi dengan pelaku-pelaku usaha besar, pasar-pasar modern sehingga para industri kecil dan menengah agar tidak kesulitan memasarkan produknya ataupun kekuatiran akan pemasaran hasil produksinya. Dengan demikian diharapkan IKM kota Jambi mampu menembus pasar lokal, nasional dan internasional. 

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan indikator sebagai berikut :

  1. Persentase IKM yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang dibina baik melalui pelatihan, pemagangan para pelaku IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya IKM, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, sehingga IKM memahami dan mengetahui bagaimana cara mengelola perusahaan (manajemen) dalam mengembangkan industri, penguasaan terhadap teknologi modern, membuat kemasan produk yang benar-benar mampu menarik minat beli konsumen, dan sebagainya pada akhirnya produk IKM Kota Jambi  mampu bersaing di pasar.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan  industri kimia, agro, dan hasil hutan, kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan, kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah, kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil menengah dan kegiatan pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan, kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan dan kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah IKM yang dibina sebesar 25 % dari jumlah data IKM, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa Renstra jumlah IKM yang dibina dapat mencapai 1735 unit IKM. Oleh karena itu maka perlu kerja keras dan dukungan anggaran yang memadai agar target indicator sasaran ini dapat terealisasi. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase IKM Yang Dibina
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase IKM yang bermitra

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang telah dibina baik melalui pelatihan, pemagangan IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya pelaksanaan pembinaan, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, memperbaiki bentuk kemasan produk sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli, demikian diharapkan IKM mampu bermitra dengan pelaku usaha besar ataupun produk-produk IKM Kota Jambi mampu menembus pasar-pasar modern secara lokal, nasional ataupun internasional. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator membantu para pelaku usaha IKM agar dapat bekerjasama saling menguntungkan. Banyaknya IKM yang diupayakan untuk bermitra yang dijadikan tolak ukur dari indikator kinerja.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM. kegiatan ekspose industri kecil dan menengah dan kegiatan promosi/pameran produk Jambi, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu peningkatan dan pengembangan kemasan IKM. kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dan kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah IKM yang bermitra dengan pelaku usaha menegah dan besar serta produk-produk yang memasuki pasar-pasar modern sebesar 23 % dari jumlah data IKM, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa Renstra jumlah IKM yang bermitra dapat mencapai 1125 unit IKM. Oleh karena itu maka perlu kerja keras dan dukungan anggaran yang memadai agar target indikator sasaran ini dapat terealisasi. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator SasaranPersentase IKM Yang Bermitra
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2338546985100100

Memperhatikan dari tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2018-2023, dari tabel dibawah ini keterkaitan antara tujuan dan sasaran akan terlihat dengan jelas yaitu :

Tabel 4.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

TujuanSasaran
Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah1.Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan
2.Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah

Pada tabel 4.2 di bawah ini akan terlihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai, sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No.TujuanSasaranIndikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran
SatuanKondisi awal tahunTahun 2019Tahun 2020Tahun  2021Tahun  2022Tahun  2023Akhir Renstra
123456789101112
1.Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah%3347607387100100
A.Urusan Perdagangan
 Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan1.Persentase Realisasi Retribusi%95100100100100100100
2.Persentase pasar yang bersih dan tertib%2540557085100100
3.Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan%2540557085100100
4.Persentase UTTP yang ditera tera ulang%2339546985100100
5.Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina%2943577586100100
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan%2036526884100100
B.Urusan Perindustrian
 Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah Persentase IKM yang dibina%2540557085100100
 Persentase IKM yang bermitra  %2338546985100100
Text Box: BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 terdapat pada misi ke 4 yang diarahkan untuk penguatan kapasitas ekonomi perkotaan dengan tujuan terjaganya pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator tujuannyayaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 dimaksud maka sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian diarahkan pada sasaran urusan perdagangan yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dengan indikator sasarannya persentase meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan serta sasaran urusan perindustrian meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil, dengan indikator sasaran persentase daya saing produk IKM. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk pencapaiannya.

Untuk mengimplementasikan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut maka harus ada tujuan dan strategi organisasi perangkat daerah yang tepat sebagai pola dan senergisitas pelaksanaannya, maka disusunlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu pernyataan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 tujuan yang ingin dingapai yaitu “terjaganya pertumbuhan ekonomi” dengan indikatornya laju pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai andil untuk mewujudkan tujuan dimaksud. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun tujuannya harus berpedoman pada tujuan RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut adapun tujuan yang diemban yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah

Maksud dari rumusan tujuan ini yaitu :

  1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan (berkesinambungan) terhadap urusan perdagangan dan urusan industri kecil dan menengah, misalnya pelaksanaan operasional, razia, melakukan himbauan, membuat surat edaran tentang pelarangan, memberikan surat teguran, dan sebagainya yang pada prinsipnya dilakukan secara terus menerus.  
  2. Meningkatkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha industri kecil dan menengah, misalnya melaksanakan pelatihan, sosialisasi, seminar, worksop, temu wacana, pemagangan, dan sebagainya.
  3. Meningkatkan penataan yang berkelanjutan urusan perdagangan misalnya penataan pedagang pasar, penataaan terhadap pergudangan, penataan terhadap pemenuhan kawasan-kawasan industri, dan sebagainya
  4. Meningkatkan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah misalnya sarana dan prasarana pasar-pasar milik pemerintah, membantu pemenuhan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah, dan sebagainya.

Untuk dapat mengetahui atau mengukur capaian tujuan tersebut menggunakan indikator :

“Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan serta industri kecil dan menengah”

Pada tujuan ini ditargetkan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Target Indikator Tujuan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%3347607387100100

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang harus direalisasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yaitu :

  1. Urusan perdagangan

“Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan”

Dengan indikatornya persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan

Pada Sasaran ini ditargetkan capaian kinerjanya sebagai berikut :

Target Indikator Sasaran RPJMD Urusan Perdagangan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir RPJMD
%2036526884100100
  • Urusan perindustrian

“Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil”

Dengan indikatornya persentase daya saing produk IKM

Target Indikator Sasaran RPJMD Urusan Perindustrian
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir RPJMD
%2468101212

Berkaitan dengan itu maka sasaran RPJMD tersebut harus dijabarkan ke dalam sasaran OPDagar tujuan dan sasaran RPJMD dapat tercapai. Disamping itu untuk mencapai tujuan OPD yang telah ditetapkan dibagi kedalam urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan. Sehubungan dengan itu maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan  urusannya telah menguraikan sasaran yang akan dicapai dalam menunjang tujuan dan sasaran RPJMD serta tujuan OPD yaitu urusan perdagangan memiliki 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran, sedangkan pada urusan perindustrian juga memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

“Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan untuk :

  1. Meningkatnya upaya pengintensifan pengawasan terhadap perdagangan setiap tahunnya sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan/diskresi pemerintah.
  2. Meningkatnya perwujudan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan.
  3. Meningkatnya upaya-upaya penataan-penataan terhadap pelaku usaha perdagangan.
  4. Meningkatnya upaya-upaya dalam memenuhi sarana dan prasarana perdagangan sehingga pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :

  1. Persentase realisasi retribusi

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya pendapatan retribusi setiap tahunnya dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap penerimaan retribusi pasar, pembinaan terhadap pedagang pasar dan PKL untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan pendataan dan pemberian izin terhadap pemakaian ruko/kios/lapak yang terdapat di pasar milik pemerintah yang berkaitan dengan retribusi, melakukan penataan terhadap pasar-pasar milik pemerintah. Dari upaya-upaya sebagaimana tersebut diharapkan meningkatnya secara berkontinyu penerimaan pendapatan dari sektor retribusi pasar.

Untuk implementasinya pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran dan kegiatan penyelenggaraan pasar beduk, sedangkan untuk tahun 2020-2023 juga didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan kegiatan penyelenggaraan pendataan objek retribusi  pasar.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 capaian realisasi retribusi yang diperoleh dari sektor retribusi pasar sebesar 95% yang dijadikan sebagai data tahun awal. Berpedoman pada data awal tersebut maka dalam penyusunan target indikator sasaran ini, ditetapkan pencapaiannya 100% sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra dengan ketentuan harus dilakukan upaya-upaya yang cukup signifikan. Untuk jelasnya target indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Realisasi Retribusi
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%95100100100100100100
  • Persentase pasar yang bersih dan tertib

Pada indikator ini yang menjadi tolak ukurnya adalah meningkatnya jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib sehingga memberikan kemanan dan kenyamanan bagi pedagang/pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi memiliki 20 (dua puluh) unit pasar tentu membutuhkan pengawasan, penertiban, penataan. pembinaan, dan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pasar sesuai dengan SNI.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran dan kegiatan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah, sementara untuk tahun 2020-2023 juga didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar dan kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa kondisi dan situasi pasar-pasar milik pemerintah pada tahun 2018, yang baru kondisinya dalam keadaan bersih dan tertib setelah dikalkulasikan sebesar 25 % dari 20 pasar yang dimiliki atau sekitar 5 pasar dan ini dijadikan sebagai data awal tahun. Oleh karena itu maka pasar-pasar sebagai tempat pelayanan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan agar kondisinya baik sampai dengan akhir tahun masa RPJMD dan Renstra. Untuk jelasnya target indikator sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Pasar Yang Bersih Dan Tertib
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya pelaku usaha-pelaku usaha yang diawasi, dibina dan ditata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya berapa banyak pelaku usaha (orang/perusahaan/komanditer) yang mendistribusikan barang, data berapa jenis dan jumlah barang yang memasuki wilayah Kota Jambi, berapa banyak jenis dan jumlah barang yang disubsidi pemerintah dalam menekan laju inflasi, berapa banyak data pelaku usaha pergudangan, pelaku usaha jasa perhotelan, pelaku usaha distributor barang sembilan bahan pokok, pelaku usaha pasar modern (perkulakan/swalayan/super market/mini market), dan pelaku usaha lainnya.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 2 (dua) kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan sedangkan pada tahun 2020-2023 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan pemantauan distribusi barang, kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal dan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa pelaku usaha formal yang dalam pengawasan pada tahun 2018 capaiannya sebesar 25 % dari jumlah data pelaku usaha yang melaporkan usahanya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha formal agar mampu memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Data capaian tahun 2018 ini dijadikan sebagai data awal tahun indikator sasaran Renstra.

Sementara target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Pelaku Usaha Formal Dalam Pengawasan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak  pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan yang melaksanakan kewajibannya melakukan tera/tera ulang dengan penentuan jumlah unit UTTP yang memenuhi peraturan perundang-undangan tentang tera. Pada saat dilaksanakannya tera/tera ulang sekaligus merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha tera. Dengan meningkatnya pengawasan dan pembinaan maka akan semakin banyaknya para pelaku usaha yang melakukan tera tera ulang sehingga diharapkan seluruh pemilik tera menyadari akan memenuhi kewajibannya  sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 1 (satu) kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian, sedangkan pada tahun 2020-2023 didukung juga dengan 1 (satu) kegiatan tetapi nama nomenklatur kegiatannya berganti menjadi kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian.

Berdasarkan data awal yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah UTTP yang ditera tera ulang sebesar 23 %  sementara untuk sampai akhir masa Renstra ditargetkan 3000 unit UTTP harus sudah ditera tera ulang. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha formal agar UTTP-nya memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tera tera ulang. Data capaian tahun 2018 ini dijadikan sebagai data awal tahun indikator sasaran Renstra.

Sementara target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase UTTP Yang Ditera Tera Ulang
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2339546985100100
  • Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya berapa banyak pelaku usaha yang diberikan sosialisasi penyuluhan, workshop, dan sebagainya agar memahami peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang perdagangan  sehingga pelaku usaha memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan dan kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha yang dibina melalui penyuluhan, seminar workshop, dan sebagainya sekitar 29 % dari jumlah pelaku usaha, dan diakhir masa Renstra diharapkan ada sekitar 471 pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan yang dapat mengikuti pembinaan perdagangan. Data jumlah pembinaan perdagangan tahun 2018 dijadikan sebagai data awal masa Renstra menuju 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator SasaranPersentase Pelaku Usaha Perdagangan Yang Dibina
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2943577586100100
  • Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa besar sarana dan prasarana perdagangan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, dan diharapkan meningkat terus setiap tahun sehingga mengurangi tingkat hambatan ataupun gangguan aktivitas pelaku usaha dan masyarakat.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu sarana dan prasarana perdagangan dan industri sedangkan pada tahun 2020-2023 tetap didukung 1 (satu) kegiatan namun berganti nama nomenklaturnya menjadi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 bahwa sarana dan prasaran perdagangan yang terakomodir sekitar 20 %, dari seluruh sarana dan prasaran perdagangan yang diajukan baik melalui lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Sarana dan prasarana perdagangan pada prinsipnya bersifat dinamis karena berubah-ubah kebutuhannya sehingga untuk menetapkan apa yang dibutuhkan bergantung pada proposal yang diajukan, tetapi untuk sarana dan prasaran perdagangan yang dimiliki pemerintah  misalnya pasar-pasar milik pemerintah akan dapat segera dipenuhi sesuai dengan kemampuan anggaran. Walaupun demikian untuk suksesnya pelayanan terhadap masyarakat diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dan telah ditetapkan sebagai sasaran indikator kinerja, adapun target yang akan telah ditetapkan untuk indikator ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase Sarana Dan Prasarana Perdagangan
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2036526884100100
  • Urusan Perindustrian

“Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah”

Maksud dari sasaran ini ditujukan atau diarahkan untuk :

  1. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah setiap tahunnya sehingga industri kecil dan menengah Kota Jambi mampu menjadi alternative bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, dan sebagainya.
  2. Meningkat kemitraan industri kecil dan menengah Kota Jambi dengan pelaku-pelaku usaha besar, pasar-pasar modern sehingga para industri kecil dan menengah agar tidak kesulitan memasarkan produknya ataupun kekuatiran akan pemasaran hasil produksinya. Dengan demikian diharapkan IKM kota Jambi mampu menembus pasar lokal, nasional dan internasional. 

Untuk mengukur capaian sasaran ini menggunakan indikator sebagai berikut :

  1. Persentase IKM yang dibina

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang dibina baik melalui pelatihan, pemagangan para pelaku IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya IKM, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, sehingga IKM memahami dan mengetahui bagaimana cara mengelola perusahaan (manajemen) dalam mengembangkan industri, penguasaan terhadap teknologi modern, membuat kemasan produk yang benar-benar mampu menarik minat beli konsumen, dan sebagainya pada akhirnya produk IKM Kota Jambi  mampu bersaing di pasar.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan  industri kimia, agro, dan hasil hutan, kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan, kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah, kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil menengah dan kegiatan pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan, kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan dan kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah IKM yang dibina sebesar 25 % dari jumlah data IKM, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa Renstra jumlah IKM yang dibina dapat mencapai 1735 unit IKM. Oleh karena itu maka perlu kerja keras dan dukungan anggaran yang memadai agar target indicator sasaran ini dapat terealisasi. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator Sasaran Persentase IKM Yang Dibina
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2540557085100100
  • Persentase IKM yang bermitra

Pada indikator kinerja ini yang menjadi tolak ukurnya adalah banyak (unit) IKM yang telah dibina baik melalui pelatihan, pemagangan IKM ke tempat-tempat yang dapat dijadikan barometer suksesnya pelaksanaan pembinaan, maupun melakukan penyuluhan dan sosialisasi, memperbaiki bentuk kemasan produk sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli, demikian diharapkan IKM mampu bermitra dengan pelaku usaha besar ataupun produk-produk IKM Kota Jambi mampu menembus pasar-pasar modern secara lokal, nasional ataupun internasional. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator membantu para pelaku usaha IKM agar dapat bekerjasama saling menguntungkan. Banyaknya IKM yang diupayakan untuk bermitra yang dijadikan tolak ukur dari indikator kinerja.

Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM. kegiatan ekspose industri kecil dan menengah dan kegiatan promosi/pameran produk Jambi, sedangkan untuk tahun 2020-2023 didukung 3 (tiga) kegiatan yaitu peningkatan dan pengembangan kemasan IKM. kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dan kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 jumlah IKM yang bermitra dengan pelaku usaha menegah dan besar serta produk-produk yang memasuki pasar-pasar modern sebesar 23 % dari jumlah data IKM, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa Renstra jumlah IKM yang bermitra dapat mencapai 1125 unit IKM. Oleh karena itu maka perlu kerja keras dan dukungan anggaran yang memadai agar target indikator sasaran ini dapat terealisasi. Untuk lengkapnya target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini yaitu :

Target Indikator SasaranPersentase IKM Yang Bermitra
SatuanTahun AwalTahun 2019Tahun 2020Tahun 2021Tahun 2022Tahun 2023Kondisi Akhir Renstra
%2338546985100100

Memperhatikan dari tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran tersebut perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dalam perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2018-2023, dari tabel dibawah ini keterkaitan antara tujuan dan sasaran akan terlihat dengan jelas yaitu :

Tabel 4.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

TujuanSasaran
Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah1.Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan
2.Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah

Pada tabel 4.2 di bawah ini akan terlihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai, sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No.TujuanSasaranIndikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran
SatuanKondisi awal tahunTahun 2019Tahun 2020Tahun  2021Tahun  2022Tahun  2023Akhir Renstra
123456789101112
1.Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah%3347607387100100
A.Urusan Perdagangan
 Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan1.Persentase Realisasi Retribusi%95100100100100100100
2.Persentase pasar yang bersih dan tertib%2540557085100100
3.Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan%2540557085100100
4.Persentase UTTP yang ditera tera ulang%2339546985100100
5.Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina%2943577586100100
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan%2036526884100100
B.Urusan Perindustrian
 Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan industri kecil dan menengah Persentase IKM yang dibina%2540557085100100
 Persentase IKM yang bermitra  %2338546985100100
Text Box: BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Program dan kegiatan merupakan program yang mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi. Program-program ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan baik secara terpadu dan koordinasi dengan satu atau beberapa instansi pemerintah lainnya ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bapeda Kota Jambi maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023 disesuaikan dangan tugas pokok dan fungsi, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat nomenklatur program-program dan kegiatan-kegiatan. Sehubungan dengan masa transisi penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Renstra OPD maka untuk tahun 2019 maka masih mengggunakan program tahun 2018 yaitu dengan 7 (tujuh) program rutin dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, yang terdiri dari dengan 2 (dua) program urusan (pembangunan) dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2020-2023 menggunakan nama program baru dengan 5 (lima) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut program rutin terdiri dari 3 (tiga) program dengan 15 (lima belas) kegiatan sementara program yang menyangkut urusan (pembangunan) dengan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa untuk tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan sedangkan pada tahun 2020-2023 direncanakan dengan 5 (lima) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan.

Untuk lengkapnya program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2019-2023 sebagai berikut :

6.1.   Rencana Program

6.1.1. Program Rutin Tahun 2019

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  3. Program peningkatan disiplin aparatur;
  4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
  5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  6. Program penyusunan perencanaan OPD; dan
  7. Program pengembangan data/informasi.

6.1.2. Program Urusan Tahun 2019

  1. Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran;
  2. Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri;

6.1.3. Program Rutin Tahun 2020-2023

  1. Program pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran;
  2. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  3. Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah;

6.1.4. Program Urusan Tahun 2020-2023

1. Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan; dan

2. Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah.

6.2. Rencana Kegiatan :

Untuk melaksanakan program sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk kegiatan-kegiatan dari tahun 2019-2023 dapat di uraikan sebagai berikut :

6.2.1. Kegiatan Rutin Tahun 2019

  1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
  2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
  4. Kegiatan penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;
  5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
  6. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
  7. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
  8. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  9. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  10. Kegiatan penyedian peralatan rumah tangga;
  11. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  12. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  13. Kegiatan penyedian jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran teknis/perkantoran;
  14. Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam;
  15. Kegiatan perjalanan dinas;
  16. Kegiatan pembangunan gedung kantor;
  17. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
  18. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  19. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
  20. Kegiatan pengadaan mebeleur;
  21. Kegiatan pengadaan peralatan perkantoran;
  22. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
  23. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  24. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  25. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor;
  26. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
  27. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  28. Kegiatan pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu;
  29. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan;
  30. Kegaitan pengadaan pakaian korpri;
  31. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  32. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
  33. Kegiatan penyusunan  Rencana Strategi OPD;
  34. Kegiatan penyusunan  Rencana Kerja OPD; dan
  35. Kegiatan pengembangan data/informasi;

6.2.2. Kegiatan Urusan Tahun 2019

  1. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran;
  2. Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk;
  3. Kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran;
  4. Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  6. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
  7. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  8. Kegiatan pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  9. Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan;
  10. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  11. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  12. Kegiatan ekspos industri kecil dan menegah;
  13. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  14. Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah;
  15. Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah;
  16. Kegiatan pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah; dan
  17. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi;

6.2.2. Kegiatan Rutin Tahun 2020-2023

  1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan;
  2. Kegiatan penyediaan jasa dan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik;
  3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset;
  4. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran;
  5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan;
  6. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  7. Kegiatan pengadaan pemiliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor;
  8. Kegiatan pengadaan, pemiliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/ operasional;
  9. Kegiatan pembangunan, pemiliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor;
  10. Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya;
  11. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis/kursus;
  12. Kegiatan perjalanan dinas;
  13. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  14. Kegiatan penyusunan laporan keuangan;
  15. Kegiatan pengembangan data/informasi dan inovasi;

6.2.3. Kegiatan Urusan Tahun 2020-2023

  1. Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
  2. Kegiatan penyelenggaraan pendataan objek retribusi pasar;
  3. Kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar;
  4. Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Kegiatan pemantauan distribusi barang;
  6. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal;
  7. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  8. Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
  9. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  10. Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  11. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
  12. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  13. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  14. Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
  15. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  16. Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah; dan
  17. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Jika ditinjau dari sisi urusan (pembangunan) yang menjadi tugas pokok dan fungsi maka program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

Untuk Tahun 2019 yaitu :

Program : 1. Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran;

2. Program pembinaan, pengembangan, peningkatan

dan pengawasan perdagangan dan industri.

Kegiatan :

  1. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran;
  2. Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk;
  3. Kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran;
  4. Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  6. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
  7. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  8. Kegiatan pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  9. Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan;

Untuk tahun 2020-2023 yaitu :

Program : Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan

Kegiatan :

  1. Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
  2. Kegiatan penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar;
  3. Kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar;
  4. Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. Kegiatan pemantauan distribusi barang;
  6. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal;
  7. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  8. Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
  9. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  10. Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
  11. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
  • Urusan Perindustrian

Untuk Tahun 2019 yaitu :

Program : Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri.

Kegiatan   :

  1. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  2. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  3. Kegiatan ekspos industri kecil dan menegah;
  4. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  5. Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah;
  6. Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah;
  7. Kegiatan pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah; dan
  8. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Untuk Tahun 2020-2023 yaitu :

Proram : Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah

Kegiatan :

  1. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  2. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  3. Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
  4. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  5. Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah; dan
  6. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan adapun program dan kegiatan yang diselenggarakan dari tahun 2019-2023 sebagai berikut :

  1. Program
  2. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  4. Program peningkatan disiplin aparatur;
  5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
  6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  7. Program penyusunan perencanaan OPD;
  8. Program pengembangan data/informasi;
  9. Program pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana perkantoran;
  10.  Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
  11.  Program perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah;
  12.  Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran;
  13.  Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri.
  14. Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan; dan
  15. Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah.
  • Kegiatan
  • Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
  • Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  • Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
  • Kegiatan penyediaan jasa pemiliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;
  • Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
  • Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
  • Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
  • Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  • Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  • Kegiatan penyedian peralatan rumah tangga;
  • Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  • Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  • Kegiatan penyedian jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran teknis/perkantoran;
  • Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam;
  • Kegiatan pembangunan gedung kantor;
  • Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
  • Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  • Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
  • Kegiatan pengadaan mebeleur;
  • Kegiatan pengadaan peralatan perkantoran;
  • Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
  • Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  • Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  • Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor;
  • Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
  • Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  • Kegiatan pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu;
  • Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan;
  • Kegiatan pengadaan pakaian korpri;
  • Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
  • Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
  • Kegiatan penyusunan  Rencana Strategi OPD;
  • Kegiatan penyusunan  Rencana Kerja OPD; dan
  • Kegiatan pengembangan data/informasi;
  • Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran;
  • Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk;
  • Kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran;
  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  • Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
  • Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  • Kegiatan pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  • Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan;
  • Kegiatan ekspos industri kecil dan menegah;
  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  • Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah;
  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah;
  • Kegiatan pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah; dan
  • Kegitan penyediaan jasa surat menyurat dan perizinan;
  • Kegiatan penyediaan jasa dan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik;
  • Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset;
  • Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran;
  • Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan;
  • Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
  • Kegiatan pengadaan pemiliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor;
  • Kegiatan pengadaan, pemiliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/ operasional;
  • Kegiatan pembangunan, pemiliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor;
  • Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya;
  • Kegiatan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis/kursus;
  • Kegiatan perjalanan dinas;
  • Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
  • Kegiatan penyusunan laporan keuangan;
  • Kegiatan pengembangan data/informasi dan inovasi;
  • Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
  • Kegiatan penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar;
  • Kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar;
  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  • Kegiatan pemantauan distribusi barang;
  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal;
  • Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  • Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian;
  • Kegiatan pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan;
  • Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  • Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan;
  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  • Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM;
  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah;
  • Kegiatan promosi/pameran produk Jambi.

6.3. Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran program dan kegiatan Tahun 2019-2023 dengan wilayah tempat kerja (domisili) adalah Kota Jambi, sedangkan indikatif alokasi anggaran dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Untuk mengetahui pendanaan indikatif per program untuk tahun 2019, dan perkiraan maju untuk tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagaimana telah di E-Planingkan melalui situs Bapeda Kota Jambi sedangkan pada tabel 6.2. pendanaan indikatif per program selama 5 (lima) tahun masa RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, sedangkan tabel 6.3. merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 6.2.

Pendanaan Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

NO.PROGRAMTAHUNTOTAL ALOKASI (Rp.)LOKASI PELAKSANAAN
2019 (Rp)2020 (Rp)2021 (Rp)2022 (Rp)2023 (Rp.)
1.       2.       3.     4.       5.           6.     7.       8.         9.             10.         11.         12.           13.         14.      Program Pelayanan administrasi perkantoran   Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur   Program peningkatan disiplin aparatur   Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan   Program perencanaan SKPD   Program pengembangan data informasi   Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran   Pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan industri   Program  Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran   Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur   Program perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah   Program pembinaan, Peningkatan dan pengawasan perdagangan   Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah2.120.614.000       1.176.580.000       144.400.000     15.000.000       5.400.000           3.600.000     0       4.389.858.500         4.108.763.500             0         0         0           0         00       0       0     0       0           0     0       0         0             5.777.000.000         1.090.000.000         180.000.000           5.950.000.000         2.450.000.000      0       0       0     0       0           0     0       0         0             5.930.000.000         1.180.000.000         186.000.000           6.071.000.000         2.570.000.000      0       0       0     0       0           0     0       0         0             6.465.120.000         1.315.000.000         204.600.000           6.185.000.000         2.730.000.000      0       0       0     0       0           0     0       0         0             6.875.722.000         1.459.000.000         225.060.000           6.435.000.000         2.945.500.000      2.120.614.000       1.176.580.000       144.400.000     15.000.000       5.400.000           3.600.000     0       4.389.858.500         4.108.763.500             25.047.842.000         5.044.000.000         795.660.000           24.641.000.000         10.695.000.000      Dalam Kota Jambi       Dalam Kota Jambi       Dalam Kota Jambi     Dalam Kota Jambi       Dalam Kota Jambi           Dalam Kota Jambi     Dalam Kota Jambi       Dalam Kota Jambi         Dalam Kota Jambi             Dalam Kota Jambi         Dalam Kota Jambi         Dalam Kota Jambi           Dalam Kota Jambi         Dalam Kota Jambi    

Tabel 6.3.

 Program Dan Kegiatan 2019-2023

Tahun 2019Tahun 2020-2023
NoProgramNoKegiatanNoProgramNoKegiatan
1                    Pelayanan administrasi perkantoran                    1Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1                Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran            1Penyediaan jasa surat mnenyurat dan perizinan
2Penyediaan jasa administrasi keuangan2Penyediaan jasa dan komponen/instalasi telekomonukiasi, sumber daya air dan listrik
3Penyediaan jasa kebersihan kantor3Penyediaan jasa keuangan dan aset
4Penyediaan alat tulis kantor4Penyediaan jasatenaga pendukung/tenaga administrasi/teknis perkantoran
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor6Penyediaan makanan dan minuman
7Penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan7Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor
8Penyediaan makanan dan minuman8Pengadaan,pemeliharaan kendaraan jabatan/dinas/operasional
9Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran9Pembangunan, pemeliharaan dan rhabilitasi gedung/bangunan utilitas kantor
10Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam2    Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur    1Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapanya
11Perjalanan dinas2Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus
2          Peningkatan sarana dan prasarana aparatur          1Pembangunan gedung kantor3Perjalanan dinas
2pengadaan perlengkapan gedung kantor3    Perencanaan,pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah  1Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
3Pengadaan meubleur2Penyusunan laporan keuangan
4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3Pengembangan data/informasi dan inovasi
5Pemeliharaaan rutin/berkala alat-alat kantor4          Pembinaan, peningkatan, dan pengawasan perdagangan      1Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar
6Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2 Penyelengaraan pendataan objek retribusi pasar
3Peningkatan disiplin aparatur1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya3 Peningkatan pelayanan kebersihan pasar
4Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1Bimbingan teknis implementasi peraturan perundanga-undangan                  4 Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkunganpasar daerah
5Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD5 Pemantauan distribusi barang
6  Perencanaa SKPD  1Penyusunan Renstra SKPD6 Pembinaan dan pemberdayaan konsumen
2Penysunan Rencana Kerja SKPD7 Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian
7      Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran      1Peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran8 Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyluhan perdagangan
2Penyelengaraan pasar beduk9 Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
3Peningkatan pelayanan operasional perpasaran10 Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
4Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah5          Pembinaan, dan peningkatan industri kecil dan menengah          1Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimai, agro dan hasil hutan
8                        Pembinaa, peningkatan, dan pengawasan industri dan perdagangan                    1Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan2Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan
2Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan3Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menegah
3Ekspose industri kecil dan menengah4Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM
4Peningkatan dan pengembangankemasan IKM5Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menegah dengan swasta
5Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menegah6Promosi/pameran produk jambi
6Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah   
7Pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah    
8Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa    
9Pembinaan, Pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan    
10Pelatihan, sosilasisasi, seminar dan penyuluhan perdagngan    
11Promosi/pameran produk jambi    
12Sarana dan prasarana industri dan perdagangan    
13Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian    
Text Box: BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pada Bab ini akan memuat indikator kinerja urusan perdagangan dan perindustrian sebagai alat mengukur kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan berorientasi kepada pencapaian kinerja program dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun tolak ukur kinerja atau indikator kinerja serta cara menghitung capaian indikator sebagai berikut :

  1. Indikator Kinerja Dalam RPJMD
  2. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator tujuan dalam RPJMD terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

  1. Laju pertumbuhan ekonomi; dan
  2. Tingkat pengangguran terbuka.
  3. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja yang merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

Indikator sasarannya “persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdagangan”

Pada indikator sasaran ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumusan atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator ini yaitu jumlah pembinaan perdagangan ditambah dengan jumlah pengawasan perdagangan di tambah lagi dengan jumlah pelayanan perdagangan tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan tahun lalu (tahun n-1) dikalikan dengan 100 persen.

atau

Jumlah pembinaan perdagangan + jumlah pengawasan perdagangan

+ jumlah pelayanan perdagangan (tahun n)

                                                                                       x100 %

Jumlah pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan tahun lalu (tahun n-1)

– Kriteria penentuan pembinaan perdagangan yaitu :

Jumlah pelaku usaha atau badan usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, temu wacana, workshop, seminar, dan sebagainya yang pada intinya pelaksanaan kegiatan sifatnya melakukan pembinaan.

– Kriteria penentuan pengawasan perdagangan yaitu :

Jumlah pelaku usaha atau badan usaha baik yang berbadan hokum maupun perseorangan yang dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung ataupun tidak langsung bentuk-bentuk pengawasan antara lain memberikan surat peringatan, teguran, surat edaran, dan sebagainya yang pada intinya dilakukan untuk pelaksanaan pengawasan.

– Kriteria penentuan pelayanan perdagangan yaitu :

Jumlah pemberian izin penggunaan ruko, kios, lapak, pelataran perpasaran, pemberian bantuan atau fasilitas perdagangan, pemberian rekomendasi terhadap perizinan SIUP,TDP,SITU,Minol, dan sebagainya yang pada intinya merupakan pelayanan perdagangan.

  • Urusan Perindustrian

Indikator sasarannya “persentase daya saing produk IKM”

Pada indikator sasaran ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumus atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator ini yaitu jumlah IKM yang bermitra tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah industri (IKM) yang terdata tahun lalu (tahun n-1) di kalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang bermitra tahun n

                                                    x 100 %

Jumlah industri (IKM) tahun n-1

  1. Indikator Kinerja Dalam Renstra
  2. Indikator Kinerja Tujuan

“Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah”

Pada indikator kinerja tujuan ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumusan atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator tujuan ini yaitu jumlah persentase capaian seluruh indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah persentase capaian seluruh indikator sasaran strategis (tahun n)

x 100 %

Jumlah indikator sasaran strategis (tahun n)

  • Indikator Kinerja Program

Dalam indikator kinerja program ini menggunakan kata “cakupan“ karena di dalam program yang implementasinya berupa kegiatan-kegiatan ada sebagian yang menggunakan ukuran satuan “persentase” dan ada sebagian yang menggunakan ukuran “jumlah“ sehingga untuk mengakomodir satuan pengukuran indikator pada program ini maka dipakailah istilah paling tepat yaitu cakupan. Namun untuk mengukur hasil kinerja menggunakan satuan persentase. Adapun indikator kinerja program sebagai berikut :

  1. Cakupan bina perdagangan

Pada indikator cakupan bina perdagangan ini ada ditentukan target-target yang akan dicapai setiap tahunnya. Target-target tersebut diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra.  Untuk mengukur capaian indikator ini menggunakan formulasi atau rumusan yaitu jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n) dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan,

peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n)

                                                                                   x 100 %

Jumlah kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan

dan pengawasan perdagangan (tahun n)

  • Cakupan bina industri kecil dan menengah

Pada indikator cakupan bina industri kecil dan menengah ini ada ditentukan target-target yang akan dicapai setiap tahunnya. Target-target tersebut diperkirakan naik setiap tahunnya sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra. Sementara cara atau rumusan yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator program ini yaitu jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n) dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan

dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n)

                                                                                     x 100 %

Jumlah kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan

industri kecil dan menengah (tahun n)

  • Indikator Kinerja Sasaran
  • Persentase realisasi retribusi

Realisasi retribusi berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 95 %. Retribusi sebagaimana dimaksud diperoleh dari sektor retribusi pasar dan retribusi jasa tera tera ulang UTTP yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu persentase realisasi retribusi ini dijadikan indikator kinerja utama ketercapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu realisasi capaian retribusi (realisasi retribusi pasar di tambah dengan realisasi retribusi tera tera ulang UTTP) tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan target sasaran indikator (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi capaian retribusi (tahun n)

                                                       x 100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase pasar yang bersih dan tertib

Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang ada memiliki 20 unit pasar, pada kondisi tahun 2018 sekitar 25 % (sebanyak 5 pasar) dalam kondisi bersih dan tertib terutama pasar-pasar dalam kota, sehingga ada sekitar 75 % (15 unit pasar) lagi yang harus dibenahi. Untuk pembenahan lebih lanjut pasar-pasar yang dikategorikan pasar rakyat belum sepenuhnya dalam kondisi bersih dan tertib oleh karena itu menjadi prioritas utama dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya-upaya untuk menjadikan pasar yang bersih dan tertib. Oleh karena itu pasar yang bersih dan tertib dijadikan sebagai indikator kinerja utama kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung realisasi capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib (tahun n) dibagi dengan target indikator sasaran (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib (tahun n)

                                                                                             100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun perorangan yang dalam pengawasan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 25 % dari total pelaku usaha yang terdata. Untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai kota jasa dan perdagangan maka pelaku usaha formal dalam pengawasan ini di jadikan indikator mengukur ketercapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Indikator sasaran pelaku usaha formal maksudnya adalah pelaku usaha yang memenuhi kelengkapan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tugas pokok dan fungsi pada urusan perdagangan dan perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pelaku usaha dalam pengawasan (tahun n) dibagi dengan target indikator sasaran ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pelaku usaha dalam pengawasan (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 sekitar 23 % pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun perorangan yang UTTP-nya di tera tera ulang. Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan UTTP yang sudah tera tera ulang mencapai 3000 unit.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

                                                                x 100 %

Target sasaran indikator (tahun n)

  • Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu pelaku usaha perdagangan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan. Pelaku usaha perdagangan merupakan variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan. Dengan baiknya pelaku usaha perdagangan yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi pelaku usaha perdagangan yang mandiri dapat menunjukan peran pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dijadikan sebagai indikator tercapainya kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah dibina sebanyak 29 % pelaku usaha, dan pada akhir RPJMD dan Renstra ditargetkan tercapai 100 %.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pelaku usaha yang dibina (tahun n)

                                                            x 100 %

Target sasaran indikator (tahun n)

  • Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 sarana dan prasarana perdagangan yang terpenuhi baru mencapai 20 %, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa RPJMD dan renstra dapat tercapai 100 %, Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan prinsipnya bersifat dinamis.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah sarana prasarana perdagangan yang dibenahi (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah sarana prasarana perdagangan yang dibenahi (tahun n)

                                                                                                    x  100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Persentase IKM yang dibina

Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu IKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM. Pelaku usaha IKM merupakan salah satu variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan. Dengan baiknya IKM yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi IKM yang mandiri dapat menunjukan peran pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pembinaan terhadap IKM dijadikan sebagai indikator tercapainya kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 IKM yang telah dibina berjumlah 25 % dari jumlah unit IKM dan ditargetkan pada akhir masa RPJMD dan Renstra akan tercapai 100 %.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah IKM yang dibina (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang dibina (tahun n)

                                                              x 100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Persentase IKM yang bermitra

IKM yang sukses dan mandiri merupakan salah satu penunjang atau penopang tercapainya visi dan misi Walikota menjadikan Kota Jambi sebagai kota pusat perdagangan dan jasa terutama di Propinsi Jambi, sehingga kemampuan membina dan memfasilitasi IKM menjadi hal yang sangat urgen oleh karena itu kemitraan IKM dijadikan indikator dalam mpencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pada indikator sasaran ini jumlah IKM Kota Jambi yang bermitra dengan pelaku usaha modern, berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 sebanyak 23 %, dan ditargetkan pada akhir tahun RPJMD dan Renstra IKM yang bermitra dapat mencapai 100 % dari data IKM yang dimiliki.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah IKM yang bermitra (tahun n) dibagi dengan target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang bermitra (tahun n)

                                                                 x 100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Indikator Kinerja Kegiatan
    • Indikator kinerja  kegiatan urusan Tahun 2019
  • Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran

Indikatornya : Realisasi penerimaan retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n) dibagi target penerimaan retribusi pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n)

                                                                       x 100 %

Target penerimaan retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk

Indikatornya : jumlah lokasi pasar beduk

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar beduk (tahun n) dibagi dengan target pasar beduk (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar beduk (tahun n)

                                          x 100 %

Target pasar beduk (tahun n)

  • Kegiatan pelayanan operasional perpasaran

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n)

                                                                             x 100 %

Target pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n)

  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

(tahun n)

                                                                                        x 100 %

Target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

                                                                      x100 %           

Target pelaku usaha yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,

seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

                                                                          x 100 %

Target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,

seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian

Indikatornya : jumlah UTTP yang ditera tera ulang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi UTTP yang tera tera ulang (tahun n) dibagi dengan target UTTP yang tera tera ulang (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi UTTP yang tera tera ulang (tahun n)

                                                                 x 100 %

Target UTTP yang tera tera ulang (tahun n)

  1.  Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan

Indikatornya : persentase sarana dan prasaran perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n) dibagi target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

                                                                           x 100 %

Target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan

Indikatornya : jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan

Indikatornya : jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

  •  Kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah SDM IKM yang berkualitas

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n) dibagi target SDM IKM yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n)

x 100 %

Target SDM IKM yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM

Indikatornya : jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dibagi target kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kemasan IKM bermitra (tahun n)

                                                                 x100 %

Target kemasan IKM bermitra (tahun n)

  • Kegiatan ekspose industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dibagi target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

                                                               x 100 %

Target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

  • Kegiatan promosi/pameran produk Jambi

Indikatornya : jumlah IKM yang ikut pameran/promosi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dibagi target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

  • Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n) dibagi target IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n)

                                                              x 100 %

Target IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n)

  • Kegiatan pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kelembagaan IKM yang terbentuk (tahun n) dibagi target kelembagaan IKM yang terbentuk (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kelembagaan IKM terbentuk (tahun n)

x100 %

Target kelembagaan IKM terbentuk (tahun n)

  •  Indikator kinerja kegiatan Tahun 2020-2023
  • Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar

Indikatornya : Realisasi penerimaan retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n) dibagi target penerimaan (tahun n) dikalikan 100 persen

atau

Realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n)

                                                                   x 100 %

Target penerimaan retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan penyelenggaraan pendataan objek retribusi pasar

Indikatornya : jumlah objek retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi objek retribusi pasar (tahun n) dibagi dengan target objek retribusi pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi objek retribusi pasar (tahun n)

                                                                    x 100 %

Target objek retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan pelayanan kebersihan pasar

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah yang bersih

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n) dibagi target kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n)

                                                                           x 100 %

Target kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n)

  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

(tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n)

  • Kegiatan pengawasan distribusi barang

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal distribusi barang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

                                                                            x100 %     

Target pelaku usaha formal yang dalam peningkatan

dan pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen

Indkatornya : jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan perlindungan konsumen (tahun n) dibagi target pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan perlindungan konsumen (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan

perlindungan konsumen (tahun n)

                                                                              x 100 %

Target pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan

perlindungan konsumen (tahun n)

  • Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Indikatornya : jumlah UTTP yang ditera tera ulang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dibagi dengan target UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

                                                                       x 100 %

Target UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

  1. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

                                                                              x 100 %

Target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Indikatornya : jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

Indikatornya : persentase sarana dan prasarana perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n) dibagi target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

                                                                             x 100 %

Target sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan

Indikatornya : jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan

Indikatornya : jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah SDM IKM yang berkualitas

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n) dibagi target SDM IKM yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n)

x 100 %

Target SDM IKM yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM

Indikatornya : jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dibagi target kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kemasan IKM bermitra (tahun n)

                                                                 x100 %

Target kemasan IKM bermitra (tahun n)

  • Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dibagi target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha  (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

  • Kegiatan promosi/pameran produk Jambi

Indikatornya : jumlah IKM yang ikut pameran/promosi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dibagi target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

                                                                            x 100 %

Target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

Dapatlah disimpulkan bahwa indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Indikator kinerja dalam RPJMD yaitu :
  2. Indikator kinerja tujuan terdapat 1 indikator
  3. Indikator kinerja sasaran terdapat 2 indikator
  4. Indikator kinerja dalam Renstra yaitu :
  5. Indikator kinerja tujuan terdapat 1 indikator;
  6. Indikator kinerja sasaran terdapat 8 indikator;
  7. Indikator kinerja program terdapat 2 indikator; dan
  8. Indikator kinerja kegiatan :

– Tahun 2019 terdapat 17 indikator;

– Tahun 2020-2023 terdapat 17 indikator.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukan indikator kinerja :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Tujuan Dalam RPJMD

No.Indikator Kinerja TujuanTerdapat
1.Persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdaganganRPJMD

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Sasaran Dalam RPJMD

No.Indikator Kinerja SasaranTerdapat
1.Urusan Perdagangan 
 Persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdaganganRPJMD
2.Urusan Perindustrian 
 Persentase daya saing produk IKMRPJMD

Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja TujuanTerdapat
1.Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengahRenstra

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja SasaranTerdapat
Urusan Perdagangan
1. 2. 3. 4. 5. 6.Persentase realisasi retribusi Persentase Pasar yang bersih dan tertib Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan Persentase UTTP yang ditera tera ulang Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina Persentase sarana dan prasarana perdaganganRenstra Renstra Renstra Renstra Renstra Renstra
Urusan Perindustrian
1. 2.Persentase IKM yang dibina Persentase IKM yang bermitraRenstra Renstra

Tabel 7.5.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja ProgramTerdapat
1.Cakupan bina perdaganganRenstra
2.Cakupan bina IKMRenstra

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator sasaran dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.6.

Kegiatan yang Mendukung Indikator Sasaran

Urusan Perdagangan
No.Indikator SasaranNo.Kegiatan Tahun 2019No.Kegiatan Tahun 2020-2023Ket
1.Persentase realisasi retribusi1.Peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran1.Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar 
2.Penyelenggaraan pasar beduk2.Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar 
2.Jumlah pasar yang bersih dan tertib1.Peningkatan pelayanan operasional perpasaran1.Peningkatan pelayanan kebersihan pasar 
2.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah2.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah 
3.Jumlah pelaku usaha formal1.Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa1.Pemantauan distribusi barang 
2.Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan2.Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal 
3.Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen 
4.Jumlah UTTP yang ditera tera ulang  1.Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian1.Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian 
5.Jumlah bina usaha perdagangan  1.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan1.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan 
2.Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan1.Sarana dan prasarana industri dan perdagangan1.Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan 
Urusan Perindustrian
1.Jumlah IKM yang dibina  1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan 
2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan 
3.Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah3.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah 
4.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah
5.Pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah
2.Jumlah IKM yang bermitra1.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM1.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM 
2.Ekspos industri kecil dan menegah2.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta 
3.Promosi/pameran produk Jambi.  3.  Promosi/pameran produk Jambi.   

Pada tabel-tabel dibawah ini akan digambarkan indikator kinerja baik yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja yang akan dicapai sampai dengan berakhirnya masa RPJMD dan Renstra, sebagai berikut :

Tabel 7.7.

          Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

  No.    Indikator Kinerja Sasaran    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
Urusan Perdagangan
1.Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan%2036526884100100
 
Urusan Perindustrian
1.Persentase daya saing produk IKM%2468101212

Untuk mengetahui secara lengkap indikator kinerja tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.8. dibawah ini :

Tabel 7.8.

          Indikator Kinerja Tujuan Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Indikator Kinerja Tujuan    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
1.Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah  %3347607387100100

Untuk mengetahui secara lengkap indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.9. dibawah ini :

Tabel 7.9.

          Indikator Kinerja Sasaran Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.    Indikator Kinerja Sasaran    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
Urusan Perdagangan
1.Persentase realisasi PAD (%) %95100100100100100100
Retribusi pasarRp.4,004 M4,650 M4,675 M4,700 M4,725 M4,750 M23,500 M
Retribusi metrologiRp.600 Jt800 Jt810 Jt820 Jt830 Jt840 Jt4,100 M
2.Persentase pasar yang bersih dan tertib%2540557085100100
3.Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan%2540557085100100
4.Persentase UTTP yang ditera tera ulang  %2339546985100100
5.Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina%2943577586100100
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan %2036 526884100100
 
Urusan Perindustrian
1.Persentase IKM yang dibina%2540557085100100
2.Persentase IKM yang bermitra%2338546985100100


Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tersebut maka dilaksanakan program dan kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja program tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.10. dibawah ini :

Tabel 7.10.

          Indikator Kinerja Program Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Nama Program  Indikator Program  SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
1234567891011
Urusan Perdagangan
1.Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaranCakupan bina perdagangan%8890000090
2.Program pembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan  industri  dan perdagangan
3.Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan%88092,2595,2597,50100100
Urusan Perindustrian
1.Program pembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan  industri  dan perdaganganCakupan bina IKM%2,93,100003,1
2.Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah%2,905,357,69,6512,112,1

Dalam upaya pencapaian indikator program maka pelaksanaan kegiatan memegang peranan penting agar semua proses yang telah ditentukan akan tercapai. Adapun indikator kinerja dan target kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 7.11. dibawah ini :

Tabel 7.11.

           Indikator Kinerja Kegiatan Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Nama Kegiatan  Indikator Kegiatan  SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
1234567891011
Urusan Perdagangan
1.Peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaranRealisasi penerimaan retribusi pasarRp4,004 M4,650 M00004,650 M
2.Penyelenggaraan pasar bedukJumlah lokasi pasar bedukLokasi2200002
3.Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasarJumlah penerimaan retribusi pasarRp004,675 M4,700 M4,725 M4,750 M23,500 M
4.Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasarJumlah objek retribusi pasarIzin usaha pasar007507507507503000
5.Peningkatan pelayanan operasional perpasaranJumlah pasar milik pemerintah yang bersihJumlah pasar5800008
6.Peningkatan pelayanan kebersihan pasarJumlah pasar milik pemerintah yang bersihJumlah pasar001114172020
7.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerahJumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertibanJumlah pasar58111417205
8.Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasaJumlah barang dan jasa yang beredar dalam pengawasanJumlah barang yang beredar1001500000150
9.Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraanJumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasanPelaku usaha701220000122
10.Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologianJumlah pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan kemetrologianUnit UTTP6901170000011700
11.Pemantauan distribusi barangJumlah pelaku usaha formal distribusi barangPelaku usaha005075100120345
12.Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formalJumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasanPelaku usaha002002472903401067
13.Penyuluhan dan pemberdayaan konsumenJumlah pelaku usaha formal yang berdayakanPelaku usaha00125155189215684
14.Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologianJumlah UTTP yang ditera tera ulangUnit UTTP0016202020254030003000
15.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdaganganJumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdaganganPelaku usaha79110130163195224822
16.Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeriJumlah pelaku usaha yang mendapatkan akses pasarPelaku usaha0026324150149
17.Sarana dan prasarana industri dan perdaganganPersentase sarana dan prasarana perdagangan%1001000000100
18.Pengembangan sarana dan prasarana perdaganganPersentase sarana dan prasarana perdagangan%00100100100100100
Urusan Perindustrian
1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutanJumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibinaUnit IKM4050120150176217663
2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinanJumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibinaUnit IKM61338506570223
3.Ekspos industri kecil dan menegahJumlah IKM yang bermitra dengan dekranasdaUnit IKM3557000057
4.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swastaJumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usahaUnit IKM0080100123140443
5.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKMJumlah IKM yang kemasannya dikembangkanUnit IKM355780100123145448
6.Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengahJumlah IKM dalam monitoring dan evaluasiUnit IKM2040000040
7.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengahJumlah SDM IKM yang berkualitasUnit IKM204080102126148676
8.Pembentukan kelembagaan industri Kecil dan MenengahJumlah kelembagaan IKM yang terbentukUnit IKM2030000030
9.Promosi/pameran produk JambiJumlah IKM yang ikut pameran/promosiUnit IKM7716243040110
Text Box: BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pada Bab ini akan memuat indikator kinerja urusan perdagangan dan perindustrian sebagai alat mengukur kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan berorientasi kepada pencapaian kinerja program dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun tolak ukur kinerja atau indikator kinerja serta cara menghitung capaian indikator sebagai berikut :

  1. Indikator Kinerja Dalam RPJMD
  2. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator tujuan dalam RPJMD terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

  1. Laju pertumbuhan ekonomi; dan
  2. Tingkat pengangguran terbuka.
  3. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja yang merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Urusan Perdagangan

Indikator sasarannya “persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdagangan”

Pada indikator sasaran ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumusan atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator ini yaitu jumlah pembinaan perdagangan ditambah dengan jumlah pengawasan perdagangan di tambah lagi dengan jumlah pelayanan perdagangan tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan tahun lalu (tahun n-1) dikalikan dengan 100 persen.

atau

Jumlah pembinaan perdagangan + jumlah pengawasan perdagangan

+ jumlah pelayanan perdagangan (tahun n)

                                                                                       x100 %

Jumlah pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan tahun lalu (tahun n-1)

– Kriteria penentuan pembinaan perdagangan yaitu :

Jumlah pelaku usaha atau badan usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, temu wacana, workshop, seminar, dan sebagainya yang pada intinya pelaksanaan kegiatan sifatnya melakukan pembinaan.

– Kriteria penentuan pengawasan perdagangan yaitu :

Jumlah pelaku usaha atau badan usaha baik yang berbadan hokum maupun perseorangan yang dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung ataupun tidak langsung bentuk-bentuk pengawasan antara lain memberikan surat peringatan, teguran, surat edaran, dan sebagainya yang pada intinya dilakukan untuk pelaksanaan pengawasan.

– Kriteria penentuan pelayanan perdagangan yaitu :

Jumlah pemberian izin penggunaan ruko, kios, lapak, pelataran perpasaran, pemberian bantuan atau fasilitas perdagangan, pemberian rekomendasi terhadap perizinan SIUP,TDP,SITU,Minol, dan sebagainya yang pada intinya merupakan pelayanan perdagangan.

  • Urusan Perindustrian

Indikator sasarannya “persentase daya saing produk IKM”

Pada indikator sasaran ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumus atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator ini yaitu jumlah IKM yang bermitra tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah industri (IKM) yang terdata tahun lalu (tahun n-1) di kalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang bermitra tahun n

                                                    x 100 %

Jumlah industri (IKM) tahun n-1

  1. Indikator Kinerja Dalam Renstra
  2. Indikator Kinerja Tujuan

“Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengah”

Pada indikator kinerja tujuan ini menggunakan ukuran satuan persentase (%), sedangkan cara atau rumusan atau formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator tujuan ini yaitu jumlah persentase capaian seluruh indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan jumlah indikator sasaran strategis tahun pelaksanaan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah persentase capaian seluruh indikator sasaran strategis (tahun n)

x 100 %

Jumlah indikator sasaran strategis (tahun n)

  • Indikator Kinerja Program

Dalam indikator kinerja program ini menggunakan kata “cakupan“ karena di dalam program yang implementasinya berupa kegiatan-kegiatan ada sebagian yang menggunakan ukuran satuan “persentase” dan ada sebagian yang menggunakan ukuran “jumlah“ sehingga untuk mengakomodir satuan pengukuran indikator pada program ini maka dipakailah istilah paling tepat yaitu cakupan. Namun untuk mengukur hasil kinerja menggunakan satuan persentase. Adapun indikator kinerja program sebagai berikut :

  1. Cakupan bina perdagangan

Pada indikator cakupan bina perdagangan ini ada ditentukan target-target yang akan dicapai setiap tahunnya. Target-target tersebut diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra.  Untuk mengukur capaian indikator ini menggunakan formulasi atau rumusan yaitu jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n) dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan,

peningkatan dan pengawasan perdagangan (tahun n)

                                                                                   x 100 %

Jumlah kegiatan dalam program pembinaan, peningkatan

dan pengawasan perdagangan (tahun n)

  • Cakupan bina industri kecil dan menengah

Pada indikator cakupan bina industri kecil dan menengah ini ada ditentukan target-target yang akan dicapai setiap tahunnya. Target-target tersebut diperkirakan naik setiap tahunnya sampai dengan akhir masa RPJMD dan Renstra. Sementara cara atau rumusan yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator program ini yaitu jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n) dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah capaian kinerja kegiatan dalam program pembinaan

dan peningkatan industri kecil dan menengah (tahun n)

                                                                                     x 100 %

Jumlah kegiatan dalam program pembinaan dan peningkatan

industri kecil dan menengah (tahun n)

  • Indikator Kinerja Sasaran
  • Persentase realisasi retribusi

Realisasi retribusi berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 95 %. Retribusi sebagaimana dimaksud diperoleh dari sektor retribusi pasar dan retribusi jasa tera tera ulang UTTP yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu persentase realisasi retribusi ini dijadikan indikator kinerja utama ketercapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu realisasi capaian retribusi (realisasi retribusi pasar di tambah dengan realisasi retribusi tera tera ulang UTTP) tahun pelaksanaan (tahun n) dibagi dengan target sasaran indikator (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi capaian retribusi (tahun n)

                                                       x 100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase pasar yang bersih dan tertib

Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang ada memiliki 20 unit pasar, pada kondisi tahun 2018 sekitar 25 % (sebanyak 5 pasar) dalam kondisi bersih dan tertib terutama pasar-pasar dalam kota, sehingga ada sekitar 75 % (15 unit pasar) lagi yang harus dibenahi. Untuk pembenahan lebih lanjut pasar-pasar yang dikategorikan pasar rakyat belum sepenuhnya dalam kondisi bersih dan tertib oleh karena itu menjadi prioritas utama dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya-upaya untuk menjadikan pasar yang bersih dan tertib. Oleh karena itu pasar yang bersih dan tertib dijadikan sebagai indikator kinerja utama kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung realisasi capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib (tahun n) dibagi dengan target indikator sasaran (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pasar milik pemerintah yang bersih dan tertib (tahun n)

                                                                                             100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun perorangan yang dalam pengawasan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 25 % dari total pelaku usaha yang terdata. Untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai kota jasa dan perdagangan maka pelaku usaha formal dalam pengawasan ini di jadikan indikator mengukur ketercapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Indikator sasaran pelaku usaha formal maksudnya adalah pelaku usaha yang memenuhi kelengkapan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tugas pokok dan fungsi pada urusan perdagangan dan perindustrian.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pelaku usaha dalam pengawasan (tahun n) dibagi dengan target indikator sasaran ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pelaku usaha dalam pengawasan (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target indikator sasaran (tahun n)

  • Persentase UTTP yang ditera tera ulang

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 sekitar 23 % pelaku usaha baik berbentuk badan usaha maupun perorangan yang UTTP-nya di tera tera ulang. Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan UTTP yang sudah tera tera ulang mencapai 3000 unit.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

                                                                x 100 %

Target sasaran indikator (tahun n)

  • Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina

Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu pelaku usaha perdagangan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan. Pelaku usaha perdagangan merupakan variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan. Dengan baiknya pelaku usaha perdagangan yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi pelaku usaha perdagangan yang mandiri dapat menunjukan peran pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dijadikan sebagai indikator tercapainya kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah dibina sebanyak 29 % pelaku usaha, dan pada akhir RPJMD dan Renstra ditargetkan tercapai 100 %.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah pelaku usaha yang dibina (tahun n)

                                                            x 100 %

Target sasaran indikator (tahun n)

  • Persentase sarana dan prasarana perdagangan

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 sarana dan prasarana perdagangan yang terpenuhi baru mencapai 20 %, dan ditargetkan sampai dengan akhir masa RPJMD dan renstra dapat tercapai 100 %, Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan prinsipnya bersifat dinamis.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah sarana prasarana perdagangan yang dibenahi (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah sarana prasarana perdagangan yang dibenahi (tahun n)

                                                                                                    x  100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Persentase IKM yang dibina

Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu IKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM. Pelaku usaha IKM merupakan salah satu variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan. Dengan baiknya IKM yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi IKM yang mandiri dapat menunjukan peran pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pembinaan terhadap IKM dijadikan sebagai indikator tercapainya kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa pada tahun 2018 IKM yang telah dibina berjumlah 25 % dari jumlah unit IKM dan ditargetkan pada akhir masa RPJMD dan Renstra akan tercapai 100 %.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah IKM yang dibina (tahun n) dibagi dengan jumlah target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang dibina (tahun n)

                                                              x 100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Persentase IKM yang bermitra

IKM yang sukses dan mandiri merupakan salah satu penunjang atau penopang tercapainya visi dan misi Walikota menjadikan Kota Jambi sebagai kota pusat perdagangan dan jasa terutama di Propinsi Jambi, sehingga kemampuan membina dan memfasilitasi IKM menjadi hal yang sangat urgen oleh karena itu kemitraan IKM dijadikan indikator dalam mpencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pada indikator sasaran ini jumlah IKM Kota Jambi yang bermitra dengan pelaku usaha modern, berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 sebanyak 23 %, dan ditargetkan pada akhir tahun RPJMD dan Renstra IKM yang bermitra dapat mencapai 100 % dari data IKM yang dimiliki.

Formulasi atau cara (rumusan) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran ini yaitu jumlah IKM yang bermitra (tahun n) dibagi dengan target sasaran indikator ini (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Jumlah IKM yang bermitra (tahun n)

                                                                 x 100 %

Target sasaran indikator ini (tahun n)

  • Indikator Kinerja Kegiatan
    • Indikator kinerja  kegiatan urusan Tahun 2019
  • Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran

Indikatornya : Realisasi penerimaan retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n) dibagi target penerimaan retribusi pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n)

                                                                       x 100 %

Target penerimaan retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk

Indikatornya : jumlah lokasi pasar beduk

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar beduk (tahun n) dibagi dengan target pasar beduk (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar beduk (tahun n)

                                          x 100 %

Target pasar beduk (tahun n)

  • Kegiatan pelayanan operasional perpasaran

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n)

                                                                             x 100 %

Target pasar milik pemerintah yang bersih (tahun n)

  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

(tahun n)

                                                                                        x 100 %

Target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pelaku usaha barang dan jasa dalam pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

                                                                      x100 %           

Target pelaku usaha yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,

seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

                                                                          x 100 %

Target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi,

seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian

Indikatornya : jumlah UTTP yang ditera tera ulang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi UTTP yang tera tera ulang (tahun n) dibagi dengan target UTTP yang tera tera ulang (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi UTTP yang tera tera ulang (tahun n)

                                                                 x 100 %

Target UTTP yang tera tera ulang (tahun n)

  1.  Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan

Indikatornya : persentase sarana dan prasaran perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n) dibagi target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

                                                                           x 100 %

Target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan

Indikatornya : jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan

Indikatornya : jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

  •  Kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah SDM IKM yang berkualitas

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n) dibagi target SDM IKM yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n)

x 100 %

Target SDM IKM yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM

Indikatornya : jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dibagi target kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kemasan IKM bermitra (tahun n)

                                                                 x100 %

Target kemasan IKM bermitra (tahun n)

  • Kegiatan ekspose industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dibagi target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

                                                               x 100 %

Target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

  • Kegiatan promosi/pameran produk Jambi

Indikatornya : jumlah IKM yang ikut pameran/promosi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dibagi target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

  • Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n) dibagi target IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n)

                                                              x 100 %

Target IKM yang dalam monitoring dan evaluasi (tahun n)

  • Kegiatan pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kelembagaan IKM yang terbentuk (tahun n) dibagi target kelembagaan IKM yang terbentuk (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kelembagaan IKM terbentuk (tahun n)

x100 %

Target kelembagaan IKM terbentuk (tahun n)

  •  Indikator kinerja kegiatan Tahun 2020-2023
  • Kegiatan peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar

Indikatornya : Realisasi penerimaan retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n) dibagi target penerimaan (tahun n) dikalikan 100 persen

atau

Realisasi penerimaan retribusi pasar (tahun n)

                                                                   x 100 %

Target penerimaan retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan penyelenggaraan pendataan objek retribusi pasar

Indikatornya : jumlah objek retribusi pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi objek retribusi pasar (tahun n) dibagi dengan target objek retribusi pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi objek retribusi pasar (tahun n)

                                                                    x 100 %

Target objek retribusi pasar (tahun n)

  • Kegiatan pelayanan kebersihan pasar

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah yang bersih

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n) dibagi target kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n)

                                                                           x 100 %

Target kebersihan pasar milik pemerintah (tahun n)

  • Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah

Indikatornya : jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) dibagi target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi pasar pemerintah dalam pengawasan dan penertiban

(tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban (tahun n)

  • Kegiatan pengawasan distribusi barang

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal distribusi barang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target pelaku usaha formal distribusi barang dalam pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal

Indikatornya : jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal yang dalam pembinaan

dan pengawasan (tahun n)

                                                                            x100 %     

Target pelaku usaha formal yang dalam peningkatan

dan pengawasan (tahun n)

  • Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen

Indkatornya : jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan perlindungan konsumen (tahun n) dibagi target pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan perlindungan konsumen (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan

perlindungan konsumen (tahun n)

                                                                              x 100 %

Target pelaku usaha formal yang diberdayakan dan dilakukan

perlindungan konsumen (tahun n)

  • Kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Indikatornya : jumlah UTTP yang ditera tera ulang

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dibagi dengan target UTTP yang ditera tera ulang (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

                                                                       x 100 %

Target UTTP yang ditera tera ulang (tahun n)

  1. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Indikatornya : jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

                                                                              x 100 %

Target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Indikatornya : jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses pasar

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n) dibagi target pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target pelaku usaha yang memperoleh akses pasar (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

Indikatornya : persentase sarana dan prasarana perdagangan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n) dibagi target sarana dan prasaran perdagangan (tahun n) di kalikan 100 persen.

atau

Realisasi sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

                                                                             x 100 %

Target sarana dan prasarana perdagangan (tahun n)

  • Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan

Indikatornya : jumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

                                                                               x 100 %

Target IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan

Indikatornya : jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dibagi target IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

                                                                     x 100 %

Target IKM logam, mesin, elektronika dan

aneka kerajinan yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah SDM IKM yang berkualitas

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n) dibagi target SDM IKM yang dibina (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi SDM IKM yang dibina (tahun n)

x 100 %

Target SDM IKM yang dibina (tahun n)

  • Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM

Indikatornya : jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dibagi target kemasan IKM yang bermitra (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi kemasan IKM bermitra (tahun n)

                                                                 x100 %

Target kemasan IKM bermitra (tahun n)

  • Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah

Indikatornya : jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dibagi target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha  (tahun n)

                                                                                x 100 %

Target IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha (tahun n)

  • Kegiatan promosi/pameran produk Jambi

Indikatornya : jumlah IKM yang ikut pameran/promosi

Formulasi atau cara (rumus) yang dipergunakan untuk menghitung capaian indikator kegiatan ini yaitu realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dibagi target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n) dikalikan 100 persen.

atau

Realisasi IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

                                                                            x 100 %

Target IKM yang ikut pameran/promosi (tahun n)

Dapatlah disimpulkan bahwa indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Indikator kinerja dalam RPJMD yaitu :
  2. Indikator kinerja tujuan terdapat 1 indikator
  3. Indikator kinerja sasaran terdapat 2 indikator
  4. Indikator kinerja dalam Renstra yaitu :
  5. Indikator kinerja tujuan terdapat 1 indikator;
  6. Indikator kinerja sasaran terdapat 8 indikator;
  7. Indikator kinerja program terdapat 2 indikator; dan
  8. Indikator kinerja kegiatan :

– Tahun 2019 terdapat 17 indikator;

– Tahun 2020-2023 terdapat 17 indikator.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukan indikator kinerja :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Tujuan Dalam RPJMD

No.Indikator Kinerja TujuanTerdapat
1.Persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdaganganRPJMD

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Sasaran Dalam RPJMD

No.Indikator Kinerja SasaranTerdapat
1.Urusan Perdagangan 
 Persentase pembinaan. pengawasan dan pelayanan perdaganganRPJMD
2.Urusan Perindustrian 
 Persentase daya saing produk IKMRPJMD

Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja TujuanTerdapat
1.Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, sarana dan prasarana perdagangan dan industri kecil dan menengahRenstra

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja SasaranTerdapat
Urusan Perdagangan
1. 2. 3. 4. 5. 6.Persentase realisasi retribusi Persentase Pasar yang bersih dan tertib Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan Persentase UTTP yang ditera tera ulang Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina Persentase sarana dan prasarana perdaganganRenstra Renstra Renstra Renstra Renstra Renstra
Urusan Perindustrian
1. 2.Persentase IKM yang dibina Persentase IKM yang bermitraRenstra Renstra

Tabel 7.5.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Dalam Renstra

No.Indikator Kinerja ProgramTerdapat
1.Cakupan bina perdaganganRenstra
2.Cakupan bina IKMRenstra

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator sasaran dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.6.

Kegiatan yang Mendukung Indikator Sasaran

Urusan Perdagangan
No.Indikator SasaranNo.Kegiatan Tahun 2019No.Kegiatan Tahun 2020-2023Ket
1.Persentase realisasi retribusi1.Peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran1.Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasar 
2.Penyelenggaraan pasar beduk2.Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasar 
2.Jumlah pasar yang bersih dan tertib1.Peningkatan pelayanan operasional perpasaran1.Peningkatan pelayanan kebersihan pasar 
2.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah2.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah 
3.Jumlah pelaku usaha formal1.Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa1.Pemantauan distribusi barang 
2.Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan2.Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal 
3.Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen 
4.Jumlah UTTP yang ditera tera ulang  1.Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian1.Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian 
5.Jumlah bina usaha perdagangan  1.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan1.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan 
2.Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan1.Sarana dan prasarana industri dan perdagangan1.Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan 
Urusan Perindustrian
1.Jumlah IKM yang dibina  1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan 
2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan 
3.Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah3.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah 
4.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah
5.Pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah
2.Jumlah IKM yang bermitra1.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM1.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKM 
2.Ekspos industri kecil dan menegah2.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swasta 
3.Promosi/pameran produk Jambi.  3.  Promosi/pameran produk Jambi.   

Pada tabel-tabel dibawah ini akan digambarkan indikator kinerja baik yang terdapat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja yang akan dicapai sampai dengan berakhirnya masa RPJMD dan Renstra, sebagai berikut :

Tabel 7.7.

          Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

  No.    Indikator Kinerja Sasaran    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
Urusan Perdagangan
1.Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan%2036526884100100
 
Urusan Perindustrian
1.Persentase daya saing produk IKM%2468101212

Untuk mengetahui secara lengkap indikator kinerja tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.8. dibawah ini :

Tabel 7.8.

          Indikator Kinerja Tujuan Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Indikator Kinerja Tujuan    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
1.Persentase pengawasan, pembinaan, penataan, pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan serta  industri kecil dan menengah  %3347607387100100

Untuk mengetahui secara lengkap indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.9. dibawah ini :

Tabel 7.9.

          Indikator Kinerja Sasaran Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.    Indikator Kinerja Sasaran    SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)  Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
12345678910
Urusan Perdagangan
1.Persentase realisasi PAD (%) %95100100100100100100
Retribusi pasarRp.4,004 M4,650 M4,675 M4,700 M4,725 M4,750 M23,500 M
Retribusi metrologiRp.600 Jt800 Jt810 Jt820 Jt830 Jt840 Jt4,100 M
2.Persentase pasar yang bersih dan tertib%2540557085100100
3.Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan%2540557085100100
4.Persentase UTTP yang ditera tera ulang  %2339546985100100
5.Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina%2943577586100100
6.Persentase sarana dan prasarana perdagangan %2036 526884100100
 
Urusan Perindustrian
1.Persentase IKM yang dibina%2540557085100100
2.Persentase IKM yang bermitra%2338546985100100


Dalam upaya pencapaian indikator sasaran tersebut maka dilaksanakan program dan kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja program tahun 2018-2023 beserta dengan target kinerja per tahunnya dapat dilihat pada tabel 7.10. dibawah ini :

Tabel 7.10.

          Indikator Kinerja Program Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Nama Program  Indikator Program  SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Tahun 0)Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
1234567891011
Urusan Perdagangan
1.Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaranCakupan bina perdagangan%8890000090
2.Program pembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan  industri  dan perdagangan
3.Program pembinaan, peningkatan dan pengawasan perdagangan%88092,2595,2597,50100100
Urusan Perindustrian
1.Program pembinaan pengembangan, peningkatan dan pengawasan  industri  dan perdaganganCakupan bina IKM%2,93,100003,1
2.Program pembinaan dan peningkatan industri kecil dan menengah%2,905,357,69,6512,112,1

Dalam upaya pencapaian indikator program maka pelaksanaan kegiatan memegang peranan penting agar semua proses yang telah ditentukan akan tercapai. Adapun indikator kinerja dan target kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel 7.11. dibawah ini :

Tabel 7.11.

           Indikator Kinerja Kegiatan Dan Target Kinerja Tahun 2018-2023

  No.  Nama Kegiatan  Indikator Kegiatan  SatuanKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 0)Target Capaian Kinerja Setiap Tahun  Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 1 (2019)Tahun 2 (2020)Tahun 3 (2021)Tahun 4 (2022)Tahun 5 (2023)
1234567891011
Urusan Perdagangan
1.Peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaranRealisasi penerimaan retribusi pasarRp4,004 M4,650 M00004,650 M
2.Penyelenggaraan pasar bedukJumlah lokasi pasar bedukLokasi2200002
3.Peningkatan penagihan dan penerimaan retribusi pasarJumlah penerimaan retribusi pasarRp004,675 M4,700 M4,725 M4,750 M23,500 M
4.Penyelenggaran pendataan objek retribusi pasarJumlah objek retribusi pasarIzin usaha pasar007507507507503000
5.Peningkatan pelayanan operasional perpasaranJumlah pasar milik pemerintah yang bersihJumlah pasar5800008
6.Peningkatan pelayanan kebersihan pasarJumlah pasar milik pemerintah yang bersihJumlah pasar001114172020
7.Penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerahJumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertibanJumlah pasar58111417205
8.Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasaJumlah barang dan jasa yang beredar dalam pengawasanJumlah barang yang beredar1001500000150
9.Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraanJumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasanPelaku usaha701220000122
10.Penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologianJumlah pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan kemetrologianUnit UTTP6901170000011700
11.Pemantauan distribusi barangJumlah pelaku usaha formal distribusi barangPelaku usaha005075100120345
12.Pembinaan, pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formalJumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasanPelaku usaha002002472903401067
13.Penyuluhan dan pemberdayaan konsumenJumlah pelaku usaha formal yang berdayakanPelaku usaha00125155189215684
14.Tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologianJumlah UTTP yang ditera tera ulangUnit UTTP0016202020254030003000
15.Pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdaganganJumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdaganganPelaku usaha79110130163195224822
16.Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeriJumlah pelaku usaha yang mendapatkan akses pasarPelaku usaha0026324150149
17.Sarana dan prasarana industri dan perdaganganPersentase sarana dan prasarana perdagangan%1001000000100
18.Pengembangan sarana dan prasarana perdaganganPersentase sarana dan prasarana perdagangan%00100100100100100
Urusan Perindustrian
1.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutanJumlah IKM kimia agro dan hasil hutan yang dibinaUnit IKM4050120150176217663
2.Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinanJumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibinaUnit IKM61338506570223
3.Ekspos industri kecil dan menegahJumlah IKM yang bermitra dengan dekranasdaUnit IKM3557000057
4.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri  mikro, kecil dan menengah dengan swastaJumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usahaUnit IKM0080100123140443
5.Peningkatan dan pengembangan kemasan IKMJumlah IKM yang kemasannya dikembangkanUnit IKM355780100123145448
6.Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengahJumlah IKM dalam monitoring dan evaluasiUnit IKM2040000040
7.Peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengahJumlah SDM IKM yang berkualitasUnit IKM204080102126148676
8.Pembentukan kelembagaan industri Kecil dan MenengahJumlah kelembagaan IKM yang terbentukUnit IKM2030000030
9.Promosi/pameran produk JambiJumlah IKM yang ikut pameran/promosiUnit IKM7716243040110


Text Box: BAB VIII
P E N U T U P

            Penyusunaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diembannya. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2018-2023.

Sebagai implementasi dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023, untuk selanjutnya perlu memperhatikan kaidah atau norma pelaksanaannya sebagai berikut :

  1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, program-program, kegiatan-kegiatan dan indikasi pendanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 agar selaras dan senergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.
  • Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023, setiap tahun wajib disusun Rencana Kerja Tahunan serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi.
  • Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan, setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian.

Demikian dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2018-2023 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian.

111

                Jambi,    Juli 2019

                          KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

                                                             KOTA JAMBI                                       

                                                       K O M A R I, SH.,MH.

                                                       Pembina Utama Muda

                                                       NIP.19640624 198503 1 004