Tupoksi

Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinam dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan
Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan.
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas
Penyelenggaraan fasilitasi pemungutan retribusi dan penerimaan pendapatan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

  • Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapuntugaspokok sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka diberi fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang  perdagangan dan perindustrian;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
  4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan perindustrian;
  5. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

        Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017, adapun susunan organisasi terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  3. Sub Bagian Program;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  6. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Bina Usaha;
  3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  4. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari:
  1. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi;
  2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut;
  4. Bidang Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :
  1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL;
  2. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
  3. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
  4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri dari :
  1. Seksi Distribusi Barang dan Jasa;
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

        Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di atas sebagai berikut :

  1. Sekretariat

    Tugas  :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :

  1. penyusunan program;
  2. administrasi keuangan;
  3. umum dan kepegawaian; dan
  4. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan  fungsi :

  1. penyusunan  rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
  3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  4. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang pada pasal 7 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sub bagian sebagaimana dimaksud yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

  1. Sub Bagian Program

Dalam pasal 8 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dibidang perdagangan dan perindustrian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian program;
  2. mengolah data untuk pengembangan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  4. menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas;
  5. mengevaluasi pelaksanaan program dibidang perdagangan dan perindustrian;
  6.  menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, propinsi maupun nasional;
  7. menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
  8. membuat dan melaksanakan system informasi manajemen pelaporan kinerja dinas dan pembangunan;
  9.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  11. Sub Bagian Keuangan

Dalam pasal 9 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di  lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
  2. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan;
  3. menghimpun dan mengolah bahan serta mempersiapkan penyusunan anggaran;
  4. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
  6.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pasal 10 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;
  3. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
  4. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
  5. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas perdagangan dan perindustrian;
  6.  menyusun standar operasional prosedur pada dinas perdagangan dan perindustrian;
  7. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
  8. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kenderaan dinas;
  9.  mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan bidang;
  10.  melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemiliharaan barang;
  11. mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
  12.  mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggung Negara, pension, izin perkawinan dan perceraian, karis, karus, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
  13. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan dan izin tidak bertugas;
  14. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
  15. menyusun daftar urut kepangkatan;
  16. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
  17. mengolah absensi atau daftar hadir pegawai;
  18. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian;
  19. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  20.   melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Perdagangan  

Tugas  :

Kepala Bidang Perdagangan berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

  1. sarana dan prasarana;
  2. bina usaha;
  3. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi  :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 12-nya diberikan fungsi :

  1. pembinaan pengusaha dibidang perdagangan;
  2. pengembangan kelembagaan perdagangan;
  3. pelayanan bidang bina usaha;
  4. pengembangan sarana dan prasrana perdagangan;
  5. pelaksanaan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan yang pada pasal 13 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Bina Usaha dan Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

  1. Seksi Sarana dan Prasarana

Dalam pasal 14 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam urusan sarana dan prasarana, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis urusan sarana dan prasarana kepada dunia usaha;
  3. melakukan pembinaan urusan sarana dan prasarana;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  6.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  8. Seksi Bina Usaha

Dalam pasal 15 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam  urusan bina usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi bina usaha;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada dunia usaha;
  3. memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan perdagangan;
  4. melaksanakan pendataan perusahaan yang belum dan sudah memiliki izin perdagangan dan perindustrian;
  5. menginventarisasi, memfasilitasi dan memproses pemberian bantuan kepada dunia usaha;
  6.   menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  9.   melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dalam pasal 16 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam  urusan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  3. melakukan pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha terhadap pemasaran produk dalam negeri;
  4. memfasilitasi dan memproses penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  6.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  7. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Perindustrian

Tugas  :

Kepala Bidang Perindustrian berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perindustrian yang meliputi :

  1. tekstil;
  2. aneka kerajinan;
  3. kimia;
  4. agro;
  5. hasil hutan;
  6. logam;
  7. mesin;
  8. elektronika;
  9. perekayasaan alat angkut;
  10. promosi;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi  :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 18-nya diberikan fungsi :

  1. pembinaan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
  2. pengembangan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi;
  3. pelayanan dan penyuluhan industri tekstil, aneka kerajinan, kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, perekayasaan alat angkut dan promosi
  4. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. Pengawasan dan pengendalian mutu industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang pada pasal 17 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan promosi, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut

  1. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi

Dalam pasal 20 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri tekstil, aneka kerajinan dan promosi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri tekstil, aneka kerajinan dan promosi;
  2. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis industri tekstil dan aneka kerajinan serta kepromosian;
  3. menginventarisasi tanda daftar industri dan izin usaha industri  terhadap industri tekstil dan aneka kerajinan;
  4. melakukan pembinaan terhadap industri tekstil dan aneka kerajinan serta kepromosian;
  5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  6.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  7. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  9. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Dalam pasal 21 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri kimia, agro dan hasil hutan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menginventarisasi tanda daftar industri dan izin usaha industri  terhadap industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. melakukan pembinaan terhadap industri kimia, agro dan hasil hutan;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut

Dalam pasal 22 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam urusan industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. melakukan pembinaan terhadap industri industri logam, mesin, elektronika dan perekayasaan alat angkut;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Di Bidang Perindustrian terdapat satu unit kerja yang memiliki sifat kekhususan yang menyangkut pada kemasan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat luas terutama pelaku usaha IKM maka dibuatlah kebijakan (diskresi) dengan membentuk Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan pada tanggal 16 April 2019. Satuan kerja ini bukanlah lembaga formal, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan kerja ini dipimpin oleh seorang koordinator Pengelola Rumah Kemasan, jabatan ini bukan jabatan struktural (non eselon). Kordinator bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perindustrian.

  • Bidang Pengelolaan Pasar

Tugas    :  

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi :

  1. keamanan dan ketertiban;
  2. kebersihan;
  3. penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar;
  4. pendataan dan pendapatan;
  5. penagihan dan penerimaan retribusi; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 24-nya diberikan fungsi :

  1. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan pasar;
  2. penyelengaraan kegiatan pengelolaan pasar;
  3. pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;
  4. pelaksanaan penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  5. pelaksanaan pemiliharaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;
  6. penyelenggaraan parkir di lingkungan pasar daerah;
  7. penyelenggaraan pendataan retribusi;
  8. penyelenggaraan pendapatan retribusi;
  9. penyelenggaraan penagihan retribusi; dan
  10. penyelenggaraan penerimaan retribusi.

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang pada pasal 23 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL, Seksi Pendataan dan Pendapatan serta Seksi Penagihan dan Penerimaan.

  1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL

Dalam pasal 26 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL;
  2. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, pendataan, pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
  3. melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban, kebersihan dan parker;
  4. mengatur dan menertibkan pedagang pengguna jasa, fasilitas umum, pelataran, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah;
  5. melaksanakan tindakan yang sifatnya preventif dan refresif dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban pedagang  pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;
  6.  melaksanakan pendataandan pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar daerah;
  7. melaksanakan penataan PKL, menetapkan, memindahkan dan mengosongkan lokasi PKL dalam lingkungan pasar daerah;
  8. melakukan penataan dan pendataan parker di lingkungan pasar daerah;
  9.  memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parker dalam lingkungan pasar daerah;
  10.  Mengkoordinir penyapuan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir;
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1.   membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
      1. Seksi Pendataan dan Pendapatan

Dalam pasal 27 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Pendataan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan pendataan dan pendapatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendapatan;
    1. menyusun target pendapatan retribusi;
    1. menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah;
    1. menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar daerah;
    1. melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah;
    1.  melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah;
    1. mengdokumentasikan data pedagang pasar daerah;
    1. menyusun buku induk penyewa;
    1.  menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran;
    1.  melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan;
    1. menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasar daerah;
    1.  menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
      1. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Dalam pasal 28 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan penagihan dan penerimaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penagihan dan penerimaan;
  2. menghimpun data objek penerimaan retribusi;
  3. menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi;
  4. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi;
  5. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6.  menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisasi permasalahan penerimaan;
  7. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi;
  8. menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap tunggakan retribusi;
  9.  menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan tunggakan retribusi;
  10.  menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  12.  membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas   :

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan pasal 29  Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi   :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29  Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 30-nya diberikan fungsi :

  1. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengendalian dan pengawasan;
  2. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  3. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perdagangan, perindustrian dan perpasaran;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan distribusi barang dan jasa;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan yang pada pasal 31 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan  dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Distribusi Barang dan Jasa, Seksi Evaluasi dan Pelaporan serta Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.

  1. Seksi Distribusi Barang dan Jasa

Dalam pasal 32 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Distribusi Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan distribusi barang dan jasa, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi distribusi barang dan jasa;
  2. melaksanakan pengendalian barang dan jasa;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap barang dan jasa;
  4. melaksanakan proses administrasi pengendalian barang dan jasa;
  5. melaksanakan pengolahan data pengendalian dan pengawasan distribusi barang dan jasa;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Dalam pasal 33 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan evaluasi dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi evaluasi dan pelaporan;
    1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap urusan perdagangan, perindustrian dan perpasaran;
    1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap penerimaan retribusi;
    1. memberikan pertimbangan teknis perizinan perdagangan, perindustrian dan perpasaran (rekomendasi);
    1. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
    1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
    1. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
    1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen

Dalam pasal 34 Peraturan Walikota JambiNomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dalam urusan penyuluhan dan pemberdayaan konsumen, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja seksi penyuluhan dan pemberdayaan konsumen;
  2. melaksanakan penyuluhan perlindungan konsumen;
  3. melaksanakan pemberdayaan konsumen;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  6. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian membentuk 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

  1. UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Metrologi Legal, berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang metrologi legal, dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan kepala dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  3. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara  mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  5. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
  6. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang metrologi legal dengan perangkat daerah/unit kerja lain terkait tufoksi UPTD metrologi legal sesuai prosedur dan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  8. membuat laporan bulanan dan tahunan;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Metrologi Legal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
  5. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
  6. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
  7. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di UPTD;
  8. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
  9. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang operasional pengelolaan metrologi legal;
  10. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
  11. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian;
  12. menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan

i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

  • UPTD Pengelolaan Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD yang tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
  2. melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
  3. mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
  4. mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
  5. mengontrol kartu kendali dan setroran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan;
  6. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;
  7. membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD;
  8. menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
  9. merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
  10. menginvertarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemiliharaan bagunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian tata usaha;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtangaan dan kehumasan;
  3. melaksanakan pendistribusian, pemiliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
  4. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
  5. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
  6. melaksanakan pembayaran gaji dan honororium pegawai;
  7. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
  8. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
  9. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
  10. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
  11. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
  12. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
  13. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
  14. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Karena begitu luasnya wilayah kerja dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perpasaran, agar efektif dan efisiennya penyelanggaran tugas pokok dan fungsi maka dibuatlah suatu kebijakan (diskresi) dengan membentuk satuan-satuan kerja pengelolaan pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Pasar pada UPTD Pengelolaan Pasar, pada tanggal 16 April 2019. Terdapat 5 (lima) satuan kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator pengelola pasar. Lembaga satuan kerja ini bukanlah bagian dari lembaga formal namun sifatnya hanya memudahkan dalam penyelenggaraan tugas. Jabatan koordinator satuan kerja pengelolaan pasar bukanlah jabatan struktural (non eselon), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada gambar 2.1. sedangkan struktur organisasi UPTD dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut :